|
Wednesday, 5 April 2023, 8:32 AM
|
Rini
|
Optimalisasi Informasi Kelengkapan Layanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
Terlihat
kurangnya kemampuan Manajemen ASN Petugas Loket dalam memberikan informasi
layanan pertanahan, dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pasal 5 tentang kode etik dan
kode perilaku dimana seorang ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi dan seorang ASN harus
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, kemudian dalam pasal 11 mengenai
tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan
terlihat bahwa Petugas Loket sebagai Pelayan Publik belum bisa menerapkan nilai-nilai
Ber-AKHLAK ketika memberikan Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Hak. Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Penulis sebagai Perserta CPNS
untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna
mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama
dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan
pembelajaran SMART ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika
mengikuti Latihan Dasar pada Agenda 3 (tiga). Untuk itu, Penulis mengusulkan alternatif
penyelesaian isu tersebut berupa Optimalisasi Informasi Kelengkapan Layanan
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
|
PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR PNS Ber-AKHLAK OPTIMALISASI INFORMASI KELENGKAPAN LAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 8:40 AM
|
Roqfah Salsabila
|
Laporan Revisi Aktualisasi_Roqfah Salsabila_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
Pihak yang terlibat dalam
proses pengajuan pembayaran tukin bukan hanya Subbagian Keuangan dan BMN,
melainkan ada pula Subbagian Tata Usaha kantah dan Subbagian Kepegawaian
kanwil.
Mengingat penulis saat ini mengemban tugas dan fungsi sebagai Pranata
Keuangan APBN Terampil yang memiliki keterkaitan dengan pengurusan gaji
pegawai, penulis memutuskan untuk mengangkat isu ini dalam aktualisasi dengan
judul “Pembuatan Sistem Pemantauan Proses Pengajuan Tunjangan Kinerja
Melalui Penggunaan Google Spreadsheet pada Kantor Wilayah BPN Provinsi
Sumatera Selatan”. Penulis berharap dapat memberikan gagasan yang solusif dan
inovatif dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah penulis peroleh selama
Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN.
|
Pembuatan Sistem Pemantauan Proses Pengajuan Tunjangan Kinerja Melalui Penggunaan Google Spreadsheet pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 8:47 AM
|
Sthefanni Fahira Yusman
|
Laporan Aktualisasi_Sthefanni Fahira Yusman_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
Penanganan Akses dilaksanakan kepada pemilik tanah yang tanahnya
telah atau belum dilegalisasi aset/disertipikatkan berprinsip pada partisipasi, kemandirian,
kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Proses Penanganan Akses
dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta
kondisi daerah. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melalui jajarannya di tingkat
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, turut serta memberikan
kontribusi terbaik dalam melaksanakan penataan akses (pemberdayaan masyarakat) berbasis
pemanfaatan tanah dalam mewujudkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan terhadap
Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, dengan adanya data spasial (peta) lokasi
Penerima Penanganan Akses akan membuat tahapan kegiatan menjadi lebih efektif ,efisien
dan hasil nya menjadi lebih maksimal. Sehingga meningkatnya kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat yang adil di seluruh Indonesia.
|
Penggunaan Software Pemetaan (ArcGIS) dalam Pembuatan Data Spasial Wilayah Penerima Penanganan Akses Reforma Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 8:49 AM
|
Syaihur Rozi
|
LAPORA~1.PDF
|
15 December 2022
|
Isu ini diangkat karena berpotensi menghambat pelayanan
Loket Prioritas. Dengan timbulnya isu ini secara otomatis kurang menerapkan
Menejemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 pada pasal 5 yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dimana belum optimalnya pemberian informasi persyaratan
berkas pendaftaran layanan pertanahan sehingga mempengaruhi kinerja petugas loket
dalam pelayanan, dan Smart ASN khusunya digital skill dimana petugas loket belum
memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi pendafataran kepada
pemohon/masyarakat.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN LOKET PRIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN KATALOG DIGITAL BERBASIS WORDPRESS PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 8:59 AM
|
Thomas Yulius Caesar Ramayandi Sitepu
|
Laporan Final Aktualisasi Thomas_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
t isu ”Belum Optimalnya
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Situbondo” isu ini penulis angkat karena dianggap dapat mempengaruhi dan menghambat
peningkatan kualitas pelayanan publik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Situbondo yang jika terus dibiarkan akan merambat dan menimbulkan permasalahan lain
dikemudian hari. Isu ini berkaitan dengan mata pelatihan Agenda III Managemen ASN dan
SMART ASN. Dengan belum terlaksananya tahapan pengelolaan pengaduan yang sesuaidan
belum tersedianya SDM khusus yang dapat menangani pengelolaan pengaduan berakibat
pelayanan pertanahan khususnya pengelolaan pengaduan menjadi kurang profesional dan
kurang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan mata pelatihan Agenda III mengenai
Manajemen ASNyang mana bertentangan dengan fungsi dan tugas ASN yang tertuang
dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau UU ASN pada pasal 10 (poin b) dan 11
(poin b) yang menjelaskan pegawai ASN sebagai pelayan publik yang memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dalam hal ini pengelolaan pengaduan.
Selain itu media penerimaan pengaduan melalui sambungan panggilan telepon meja, tatap
muka dan persuratan menunjukan kurangnya penerapan SMART ASN mengenai belum
cakapnya bermedia digital (digital skill) yang merupakan salah satu dari pilar literasi digital.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN APLIKASI WHATSAPP BUSINESS & GOOGLE WORKSPACE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 9:02 AM
|
Weli Mohamad
|
Laporan Aktualisasi_Weli Mohamad.pdf
|
15 December 2022
|
Dalam melaksanakan fungsinya pastilah masih memiliki beberapa
kendala dalam pelayanan pertanahan. Beberapa kendala yang ada tentunya
memerlukan penyelesaian agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
dapat diberikan secara maksimal dan memberikan kepuasan. Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa isu terkait pelayanan
pertanahan yang belum optimal. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan
nilai – nilai kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional,
penulis melakukan kegiatan aktualisasi terhadap permasalahan yang terjadi di
Kantor Pertanahan Kabupeten Gorontalo terkait belum pemanfaatan media
animasi untuk proses pembuatan sertipikat baru melalui kanal media social
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022. Tanah sangat vital
perannya bagi semua kehidupan di bumi. Keberadaan tanah bagi kehidupan
manusia tidak dapat dipisahkan. Antara tanah dan manusia mempunyai
hubungan yang sangat erat. Tanah merupakan media bagi makhluk hidup untuk
menjalani kehidupannya.
|
PEMANFAATAN MEDIA ANIMASI UNTUK PROSES PEMBUATAN SERTIPIKAT BARU MELALUI KANAL MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 9:18 AM
|
Windiana Oktik
|
Windiana Oktik, A.Md. (LA) Sidang revisi + cover.pdf
|
15 December 2022
|
Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Penulis sebagai Perserta CPNS
untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna
mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama
dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran
SMART ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika mengikuti Latihan Dasar
pada Agenda 3 (tiga). Sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil, yang memuat peserta Pelatian Dasar CPNS diharuskan Menyusun Laporan
Aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai core values. Untuk itu, Penulis mengusulkan
alternatif penyelesaian isu tersebut dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Permohonan
Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Petugas Loket Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Utara.”
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PERMOHONAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PETUGAS LOKET DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 9:23 AM
|
Yoga Hadi Saputra
|
Laporan Aktualisasi Yoga Hadi Saputra_G8A19K1 (2)_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
isu ditemukan, seperti belum optimalnya media penyampaian informasi terkait persyaratan
layanan peralihan hak, belum optimalnya proses pencatatan peminjaman dan pengembalian
buku tanah dan lain lain sehingga perlu adanya perlakuan khusus untuk mengatasi isu isu
tersebut.
ASN berkewajiban memberikan pelayanan publik yang prima, profesional dan
berkualitas serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman,
kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat
mengharapkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, tetapi beberapa isu yang ditemukan
itu justru membuat proses pelayanan menjadi lamban karena belum menerapkan nilai nilai
dasar ASN dan tidak juga menerapkan Manajemen ASN dan SMART ASN dengan baik.
Berdasarkan isu-isu yang ditemukan, maka penulis mencoba untuk menyusun rancangan
aktualisasi dengan judul Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Peralihan Hak Melalui
E-Brosur Dan QR Code Di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
|
OPTIMALISASI INFORMASI PERSYARATAN LAYANAN PERALIHAN HAK MELALUI E-BROSUR DAN QR CODE DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 9:28 AM
|
Yolan Septika Putri
|
LAPORAN Aktualisasi Yolan Septika Putri_Gelombang 8_Angkatan 19_compressed.pdf
|
15 December 2022
|
Dalam pelayanan dan penyampaian informasi melalui aplikasi pesan
Whatsapp di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih masih terdapat permasalahan
yang dihadapi. Penyampaian pesan yang tidak dibalas secara cepat akan berdampak
kepada citra dan kepabilitas Kantor Pertanahan Kota Prabumulih karna dinilai tidak
dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian informasi yang
dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Keterbukaan informasi yang seharusnya dapat
diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan mudah, cepat dan tepat juga
tidak optimal.
Beranjak dari permasalahan di atas, implementasi dari materi pemahaman
digital skill dibutuhkan untuk meminimalisis dampak yang akan terjadi. Dengan
itu, maka penulis akan mengangkat pemasalahan tersebut dalam laporan aktualisasi
yang berjudul Optimalisasi Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan
Pertanahan melalui Aplikasi WhatsAuto pada Kantor Pertanahan Kota
Prabumulih.
|
Optimalisasi Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan melalui Aplikasi WhatsAuto pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|
|
Wednesday, 5 April 2023, 9:30 AM
|
Zery Ikhwan
|
Laporan Final Aktualisasi.pdf
|
15 December 2022
|
Visi ini secara langsung sangat
relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini misalnya, agenda
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan
“Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”
sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata
ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan
ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Frasa “berstandar dunia”
dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya:
meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara
berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang
berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan
pertanahan serta pemeringkatan Ease Of Doing Bussiness (kemudahan berusaha).
|
DIGITALISASI ARSIP PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN MELALUI PENGGUNAAN GOOGLE DRIVE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XIX
|
|