Pelayanan publik yang terjadi dalam situasi ini adalah kesulitan untuk melihat kegiatan-kegiatan PPAT yang erat kaitannya dengan perbuatan hukum, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak Bersama, pemberian hak tanggungan, HGB/HGU yang kemudian perbuatan hukum ini harus dikontrol serta dikelola oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang. Kantor Pertanahan Kota Sabang dan PPAT yang merupakan Lembaga pelayanan publik bekerja untuk tujuan bersama dan menjadi sebuah respon utama pemerintah yang terpadu terhadap penyelesaian satu masalah, dengan adanya koordinasi antar petugas yang melakukan pembuatan akta otentik serta yang melakukan pengelolaan laporan akan membuat sistem kinerja petugas akan meningkat sesuai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan bersama. Whole of Government dalam situasi ini adanya sistem koordinasi dan kerja sama yang akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai, jika kurangnya kerja sama antar pegawai akan mengakibatkan konflik kepentingan, dan akan menghambat transparansi dalam suatu organisasi, oleh karena itu Penulis mengambil isu yaitu “Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan laporan bulanan PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang”. Penulis berharap gagasan yang diajukan dapat menjadi solusi penyelesaian isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Sabang.

Pada hakikatnya Kantor Pertanahan pada lingkungan Kementerian ATR/BPN merupakan suatu tempat pelayanan publik yang harus mengedepankan pelayanan prima/terbaik untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dimana seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan tersebut harus memiliki peranan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkenaan dengan hal tersebut selaku CPNS khususnya Calon Analis Hukum Pertanahan melalui Pelatihan Dasar ini peserta diharapkan mampu memberikan standar pelayanan pertanahan yang baik kepada masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai dasar yaitu Berorentasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta harus memahami penerapan Manajemen ASN mulai dari kedudukan, peran serta tanggungjawabnya sebagai pelayan publik sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penulis berkesempatan untuk memberikan kontribusi kepada negara dan instansi melalui gagasan yaitu dengan cara menata dan mengelola Arsip Warkah Pendaftaran DI 208. Dengan ini, Penulis mengambil judul “Peningkatan Kinerja Melalui Penataan dan Pengendalian Arsip Warkah Pendaftaran Daftar Isi 208 (DI 208) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara”. Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah mendapatkan pelatihan dasar, harapannya penulis dapat mengaktulisasikan penerapan – penerapan nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) pada keseharian pekerjaan yang dilakukan. Lebih lanjut, dengan adanya penerapan nilai – nilai 12 | L a p o r a n A k t u a l i s a s i dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas Manajemen ASN menuju Smart ASN di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara

Kantor Pertanahan Kota Baubau yang merupakan jantung pelayanan pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota telah menjalankan kebijakan transformasi digital sebagai upaya mewujudkan visi kementerian menuju institusi berkelas dunia. Dalam mewujudkan visi kementerian tersebut, Kantor Pertanahan Kota Baubau telah melaksanakan digitalisasi warkah sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 tentang Standardisasi Digitalisasi Warkah. Pelaksanaan digitalisasi warkah di Kantor Pertanahan Kota Baubau saat ini belum optimal, sebab dari data yang ada warkah yang telah terdigitalisasi masih berada di angka 1.07%.

Seiring bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menyebabkan produk tersebut sulit diinventarisasi. Kondisi ini pun mulai tertangani dengan munculnya teknologi di bidang pertanahan. Proses dan produk pertanahan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sampai dengan tahun 2007 masih berbentuk analog. Perkembangan teknologi menjadi solusi dalam mewujudkan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan. Pusat Data dan Informasi Kementrian ATR/BPN sebagai bentuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan, dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Tugas utamanya adalah mendigitalisasi data pertanahan dalam Aplikasi 2 Geopasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP) dalam rangka peningkatan kualitas dan perkembangan teknologi. Proses digitalisasi yang dilakukan secara luas dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah lain dan luas, bentuk dan posisi bidang tanah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Salah satu fungsi Kantor Pertanahan adalah melakukan Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Berau (Kantah Kab Berau). 1 Salah satu kegunaan dari pengendalian adalah untuk memastikan pemanfaatan, penggunaan, dan peruntukan tanah dapat dipenuhi dengan baik agar setelah pemberian hak atas tanah yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan tidak menjadi tanah yang tidak bermanfaat. Selain itu juga pengendalian juga berguna untuk melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pertimbangan Pertanahan pada tahun 2021 sesuai Permen ATR/Ka BPN Nomor 27 Tahun 2019, Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul dan perubahan penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pertimbangan teknis pertanahan terkait dengan perubahan penggunaan tanah yang dimaksud adalah PTP untuk perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan PTP untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Hal ini karena kedua permohonan 2 pertimbangan teknis pertanahan tersebut memuat informasi terkait perubahan penggunaan tanah.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. UUPA merupakan Hukum Agraria atau tanah Nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indoesia harus dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menyempurnakan substansi berita acara lapang yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan setiap kantor pertanahan pada dasarnya adalah wujud dari menjalankan kebijakan (dalam hal ini Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2021) yang ditetapkan oleh pimpinan (instansi pemerintah) dan sifatnya yang harus bebas dari intervensi, sehingga kemudian kegiatan meyusun berita acara lapang memiliki keterkaitan dengan agenda pembelajaran III yaitu kedudukan dan peran ASN pada manajemen ASN. Kemudian terkait kurang optimalnya pengisian data berita acara lapang, hal ini erat hubungannya dengan Mata Pelatihan Agenda 3, yaitu SMART ASN. Dimana pengisian yang selama ini dilakukan akan dioptimalkan dengan petunjuk pengisian berita acara lapang. Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu adanya Optimalisasi Pengisian Data Berita Acara Lapang Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, baik dari segi penyempurnaan substansi maupun cara pengisiannya yang selanjutnya akan diaktualisasikan sebagai bagian dari kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2022.