Terlihat kurangnya kemampuan Manajemen ASN Petugas Loket dalam memberikan informasi layanan pertanahan, dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku dimana seorang ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi dan seorang ASN harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, kemudian dalam pasal 11 mengenai tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan terlihat bahwa Petugas Loket sebagai Pelayan Publik belum bisa menerapkan nilai-nilai Ber-AKHLAK ketika memberikan Pelayanan Permohonan Surat Keputusan Hak. Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Penulis sebagai Perserta CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika mengikuti Latihan Dasar pada Agenda 3 (tiga). Untuk itu, Penulis mengusulkan alternatif penyelesaian isu tersebut berupa Optimalisasi Informasi Kelengkapan Layanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pihak yang terlibat dalam proses pengajuan pembayaran tukin bukan hanya Subbagian Keuangan dan BMN, melainkan ada pula Subbagian Tata Usaha kantah dan Subbagian Kepegawaian kanwil. Mengingat penulis saat ini mengemban tugas dan fungsi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil yang memiliki keterkaitan dengan pengurusan gaji pegawai, penulis memutuskan untuk mengangkat isu ini dalam aktualisasi dengan judul “Pembuatan Sistem Pemantauan Proses Pengajuan Tunjangan Kinerja Melalui Penggunaan Google Spreadsheet pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan”. Penulis berharap dapat memberikan gagasan yang solusif dan inovatif dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah penulis peroleh selama Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN.

Penanganan Akses dilaksanakan kepada pemilik tanah yang tanahnya telah atau belum dilegalisasi aset/disertipikatkan berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Proses Penanganan Akses dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melalui jajarannya di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, turut serta memberikan kontribusi terbaik dalam melaksanakan penataan akses (pemberdayaan masyarakat) berbasis pemanfaatan tanah dalam mewujudkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan terhadap Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, dengan adanya data spasial (peta) lokasi Penerima Penanganan Akses akan membuat tahapan kegiatan menjadi lebih efektif ,efisien dan hasil nya menjadi lebih maksimal. Sehingga meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil di seluruh Indonesia.

Isu ini diangkat karena berpotensi menghambat pelayanan Loket Prioritas. Dengan timbulnya isu ini secara otomatis kurang menerapkan Menejemen ASN sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 5 yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana belum optimalnya pemberian informasi persyaratan berkas pendaftaran layanan pertanahan sehingga mempengaruhi kinerja petugas loket dalam pelayanan, dan Smart ASN khusunya digital skill dimana petugas loket belum memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi pendafataran kepada pemohon/masyarakat.

t isu ”Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo” isu ini penulis angkat karena dianggap dapat mempengaruhi dan menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo yang jika terus dibiarkan akan merambat dan menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari. Isu ini berkaitan dengan mata pelatihan Agenda III Managemen ASN dan SMART ASN. Dengan belum terlaksananya tahapan pengelolaan pengaduan yang sesuaidan belum tersedianya SDM khusus yang dapat menangani pengelolaan pengaduan berakibat pelayanan pertanahan khususnya pengelolaan pengaduan menjadi kurang profesional dan kurang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan mata pelatihan Agenda III mengenai Manajemen ASNyang mana bertentangan dengan fungsi dan tugas ASN yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau UU ASN pada pasal 10 (poin b) dan 11 (poin b) yang menjelaskan pegawai ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dalam hal ini pengelolaan pengaduan. Selain itu media penerimaan pengaduan melalui sambungan panggilan telepon meja, tatap muka dan persuratan menunjukan kurangnya penerapan SMART ASN mengenai belum cakapnya bermedia digital (digital skill) yang merupakan salah satu dari pilar literasi digital.

Dalam melaksanakan fungsinya pastilah masih memiliki beberapa kendala dalam pelayanan pertanahan. Beberapa kendala yang ada tentunya memerlukan penyelesaian agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan memberikan kepuasan. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa isu terkait pelayanan pertanahan yang belum optimal. Sehingga dalam rangka mengimplementasikan nilai – nilai kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, penulis melakukan kegiatan aktualisasi terhadap permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupeten Gorontalo terkait belum pemanfaatan media animasi untuk proses pembuatan sertipikat baru melalui kanal media social Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi. Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan. Antara tanah dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Tanah merupakan media bagi makhluk hidup untuk menjalani kehidupannya.

Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Penulis sebagai Perserta CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika mengikuti Latihan Dasar pada Agenda 3 (tiga). Sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang memuat peserta Pelatian Dasar CPNS diharuskan Menyusun Laporan Aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai core values. Untuk itu, Penulis mengusulkan alternatif penyelesaian isu tersebut dengan judul “Optimalisasi Pelayanan Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Petugas Loket Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.”

isu ditemukan, seperti belum optimalnya media penyampaian informasi terkait persyaratan layanan peralihan hak, belum optimalnya proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku tanah dan lain lain sehingga perlu adanya perlakuan khusus untuk mengatasi isu isu tersebut. ASN berkewajiban memberikan pelayanan publik yang prima, profesional dan berkualitas serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, tetapi beberapa isu yang ditemukan itu justru membuat proses pelayanan menjadi lamban karena belum menerapkan nilai nilai dasar ASN dan tidak juga menerapkan Manajemen ASN dan SMART ASN dengan baik. Berdasarkan isu-isu yang ditemukan, maka penulis mencoba untuk menyusun rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Informasi Persyaratan Layanan Peralihan Hak Melalui E-Brosur Dan QR Code Di Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

Dalam pelayanan dan penyampaian informasi melalui aplikasi pesan Whatsapp di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Penyampaian pesan yang tidak dibalas secara cepat akan berdampak kepada citra dan kepabilitas Kantor Pertanahan Kota Prabumulih karna dinilai tidak dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Keterbukaan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan mudah, cepat dan tepat juga tidak optimal. Beranjak dari permasalahan di atas, implementasi dari materi pemahaman digital skill dibutuhkan untuk meminimalisis dampak yang akan terjadi. Dengan itu, maka penulis akan mengangkat pemasalahan tersebut dalam laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Penyampaian Informasi Persyaratan Layanan Pertanahan melalui Aplikasi WhatsAuto pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih.

Visi ini secara langsung sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini misalnya, agenda “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Frasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan international best practices dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan serta pemeringkatan Ease Of Doing Bussiness (kemudahan berusaha).