Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tertatanya surat ukur dengan baik yaitu kurangnya anggaran untuk pengadaan alat dan petugas scan, sehingga berdampak pada belum tertibnya penataan arsip surat ukur. Adapun hal tersebut berakibat juga pada kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai pengelola arsip khususnya surat ukur. Selain itu, surat ukur yang terus bertambah salah satunya karena adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun tidak langsung diarsipkan dikarenakan kekurangan bundel menjadi salah satu faktor penyebab arsip surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli belum tertata rapi. Belum dilaksanakannya metode pengarsipan surat ukur secara digital juga menjadi alasan lambatnya pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai CPNS mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi saya pada seksi survei dan pemetaan, dalam hal ini saya mengangkat isuterkait “Belum Tertibnya Penataan Arsip Surat Ukur”.

Berdasarkan PP No 16 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, neraca penatagunaan tanah adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pelaksanaan kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan dalam rangka mendukung Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Pelaksanaan inventarisasi NPGT Sektoral Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021 masih banyak proses pengumpulan data nya dilakukan secara manual seperti penggunaan peta kerja, catatan harian lapang (CHL), dan juga belum ada nya database atau ruang penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan data dan arsip berkas lapangan. Dengan kondisi saat ini kita di tuntut untuk bertranformasi secara digital, baik itu produk ataupun hasilnya, maupun data-data dan berkas pendukung sebagai acuan pengambilan kesimpulan dan hasil yang tentunya tidak kalah penting. Berkaca dari keadaan ini, maka penulis akan melakukam kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Data dan Berkas Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Aplikasi Google Drive Sebagai Media Penyimpanan Arsip”.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2020, dikeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik dengan tujuan menjadi standarisasi, panduan dan petunjuk lebih rinci dalam pemberian layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik yang didalamnya termuat hasil layanan Pengecekan Sertipikat Elektronik diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan layanan dikonfirmasi oleh Sistem Elektronik, tetapi pada pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat masih banyak permohonan yang melebihi waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan layanan pengecekan sertipikat terkendala Validasi SU yang menyebabkan terhambatnya pelayanan. 3 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal, salah satu hal yang menjadi kendala dalam proses layanan pengecekan sertipikat yaitu Validasi SU. Oleh karena itu Penulis mengangkat isu yang prioritas yaitu “Belum Optimalnya Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Terkendala Validasi SU di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat” serta dapat mengaktualisasikan nilai nilai dasar Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak.

Penanganan Akses dilaksanakan kepada pemilik tanah yang tanahnya telah atau belum dilegalisasi aset/disertipikatkan berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Proses Penanganan Akses dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan 2 kepentingan masyarakat serta kondisi daerah. Lokus dari Penataan Akses yang dilakukan oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kota Bandung ini berada di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari. Pelaku usaha yang menjadi objek pembinaan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ini memiliki beberapa kendala dalam menjalankan usahanya. Salah satu kendala yang dialami yaitu kurangnya promosi bagi produk yang dibina tersebut. Dan harapan dari pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan ini adalah produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah sebuah usulan yaitu penggunaan QR code pada setiap kemasan produk sebagai media promosi. Dari kondisi tersebut maka dapat diangkat isu kurangnya promosi untuk produk dari penataan akses di Kelurahan Cisurupan dan Kelurahan Palasari. Sehingga Judul yang diterapkan pada Laporan Aktualisasi ini adalah “OPTIMALISASI PROMOSI PRODUK AKSES MELALUI QR CODE PADA KEGIATAN PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2022”.

Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan isu yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yaitu “Pengoptimalan penyelesaian pekerjaan Roya Manual pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak”. Apabila kelengkapan berkas masih kurang terpenuhi oleh pemohon maka proses permohonan pelayanan ROYA belum bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang intensif dan segera mungkin dilengkapi dari pemohon berkas tersebut. Isu ini penulis ambil karena kegiatan pelayanan ROYA sangat penting dilakukan agar dipastikan kegiatan yang berjalan di daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sesuai dengan target serta permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera terdeteksi dan dicari solusinya

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur informasi layanan pendaftaran tanah pertama kali, menyebabkan banyaknya pemohon yang datang kekantor hanya untuk menanyakan alur informasi terkait pendaftaran tanah pertama kali, kemudian mereka harus pulang terlebih dahulu untuk melengkapi berkas-berkas tersebut dan menjadi kurang efisien dikarenakan harus bolak-balik dalam pengurusan administrasi tanah mereka. Sehingga kepengurusan berkas menjadi terhambat dan lama karena berkas dokumen yang diajukan tidak lengkap, serta berdampak terhadap produktifitas Kantor Pertanahan Kota Kendari dalam Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Adanya hambatan permasalahan di atas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan layanan informasi di seluruh Wilayah Republik Indonesia, utamanya kantor pertanahan Kota Kendari. Sesuai Whole of Government dalam lingkup Penyelenggaraan Pemerintah bahwa manajemen pelayanan publik yang baik harus mempunyai pengelolaan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penulis dalam penyusunan laporan aktualisasi ini adalah “Optimalisasi Informasi Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Media Sosial Di Kantor Pertanahan Kota Kendari” dan perlunya peningkatan Sosialisasi permohonan pendaftaran tanah pertama kali, agar berkas permohonan lengkap dan penerbitan sertifikat dapat terselesaikan tepat waktu.

Pada portal website Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai terdapat beberapa informasi yangdiperlukan masyarakat Kota Tanjungbalai. Yang pertama informasi tentang data jumlah nilaitransaksi hak tanggungan elektronik, bidang tanah hasil kegiatan redistribusi tanah, jumlah BPHTB terintegrasi dengan Pemerintah Daerah, dan jumlah sertipikat hak atas tanah. Kemudian ada informasi layanan aplikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasionalseperti Layanan Lapor, Tuntas, Sentuh Tanahku, dan lain sebagainya. Kegiatan dan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai juga di-update di portal web. Media sosial instagram,facebook, twitter, youtube berisi kegiatan dan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kegiatan pelayanan khususnya pelayanan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan sehingga menyebabkan proses pendaftaran tanah tersebut sering sekali berhenti di loket pelayanan dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Faktor penyebab belum optimalnya pelayanan peralihan hak adalah karena adanya berkas yang dikembalikan kepada pemohon dikarenakan tidak sesuainya dan/atau kurang lengkapnya isi berkas tersebut sehingga harus dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Hal tersebut tentunya membuat proses pelayanan lebih panjang karena terdapat pengembalian berkas. Dari pengalaman penulis selama bertugas di loket pelayanan, berkas permohonan yang masuk pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan didominasi berasal dari Notaris/PPAT. Sebagai pemohon yang sering mengajukan permohonan, tentunya diharapkan Notaris/PPAT lebih paham dan melek akan persyaratan berkas. Namun dalam prakteknya, masih kerap dijumpai berkas dari mereka yang tidak sesuai dan/atau kurang lengkap.

Untuk memaksimalkan kegiatan, maka pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media. Namun, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di unit kerja penulis pemberian informasi hanya dilakukan dengan bersosialisasi 3 dengan instansi-instansi terkait dan perwakilan dari masyarakat, sehingga hanya menyasar pada pihak-pihak tertentu saja, hal tersebut menyebabkan penyampaian alur mengenai pendaftaran tanah wakaf dari tanah yang belum bersertipikat belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan pemberian informasi dengan mencari gagasan inovatif yang dapat dicapai dan realistis, Salah satunya dengan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi pemberian informasi dengan membuat infografis yang diunggah pada media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Untuk itu, maka penulis memilih judul “Optimalisasi Informasi Pendaftaran Tanah Wakaf dari Tanah yang Belum Bersertipikat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.”

pelayanan publik yang baik maka Kementerian ATR/BPN seharusnya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan. Pemilihan metode pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan IKM dipilih karena berdasarkan pengamatan pada website Case Survei Management System (CSMS) yang dilakukan terdapat beberapa indikator IKM yang belum memenuhi standar pelayanan diantaranya kecepatan, kenyamanan pelayanan dan prosedur/alur. Maka dari itu penulis tertarik menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai acuan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali dalam mengevaluasi kualitas pelayanan Publik untuk masyarakat karena penilaian yang didapatkan nantinya berdasarkan persepsi masyarakat sendiri sebagai pengguna jasa layanan pada Kantah Morowali. Berdasarkan uraian isu di atas, penulis yang memiliki jabatan sebagai Calon Pengelola Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, mengaktualisasikan Core Values ASN BerAKHALAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), Smart ASN dan Manajemen ASN . berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis dan inisiatif pribadi pada Bagian Tata Usaha . Dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “ Optimalisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Untuk Mengukur Penilaian Pelayanan Prima Melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali ’’