Pendaftaran tanah bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun yang sudah terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinormakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhak tertentu yang membebaninya.

Sebagai salah satu kewajiban sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut CPNS adalah menjalani masa percobaan selama 1 tahun dengan cara mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan Dasar CPNS sendiri mempunyai tujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi yaitu dapat memadukan jalur pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi social kultural dengan kompetensi bidang. Kompetensi yang dikembangkan saat Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan Kompetesi pembentukan karakter PNS yang sesuai bidang tugas yang di ukur dari kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021). Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Penulis selaku Verifikator Berkas Permohonan Hak memiliki tugas sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan hukum lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Nomor 32 Tahun 2021 informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat. Dengan berbagai macam fungsi yang ada demi mencapai visi dan misi diperlukan keterlibatan publik salah satunya adalah fasilitasi informasi melalui media online, menggunakan teknologi untuk mengakses informasi yang ada. Untuk itu informasi pelayanan pertanahan harus lebih dioptimalkan. Melihat kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri saat ini dengan sedikitnya informasi yang ada di website, penulis menyusun Laporan Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Penyebaran Informasi Pelayanan Pertanahan Melalui Website Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri”.

Dalam hal ini isu yang terpilih adalah Masih banyaknya bidang tanah yang sedang dalam pendaftaran belum tervalidasi dan informasi validasi bidang tanah masih memakai cara yang manual. Dalam pelaksanaannya Informasi validasi bidang tanah di loket pelayanan entri berkas masih memakai cara yang manual yaitu dengan cara petugas entri berkas mencetak scanan sertipikat pemohon yang harus divalidasi kemudian memberikan ke seksi pengukuran dan pemetaan bagian plotting untuk divalidasi. Sesuai dengan agenda yang terdapat dalam materi Smart ASN, gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi pada proses informasi validasi bidang tanah untuk memaksimalkan layanan penerbitan Tanda Terima Dokumen (TTD) dan Surat Perintah Setor (SPS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis menyusun laporan aktualisasi ini dengan mengangkat judul “Percepatan Penerbitan Tanda Terima Dokumen dan Surat Perintah Setor Melalui Digitalisasi Validasi Bidang Tanah di Loket Pelayanan Entri Berkas Dengan Menggunakan Google Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi”.

Betapa pentingnya pemanfaatan teknologi di saat ini yang memudahkan dalam mobilitas dan kualitas pelayanan juga membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang yang lebih efisien. Namun masih ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi di kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, sehingga menjadi kendala dalam ekspedisi berkas dan efektivitas pelayanan dan berkas yang masih belum terekap dengan baik karena saat ini masih menggunakan sistem manual. Berdasarkan latar belakang kendala tersebut, mendukung tugas dan fungsi penulis sebagai verifikator berkas permohonan hak dalam kelengkapan administrasi berkas permohonan dan menyerahkan hasil produk ke pemohon, penulis mencoba untuk membuat inovasi yaitu melakukan digitalisasi data manual di loket pelayanan penyerehan produk dengan judul aktualisasi “Optimalisasi Pengolahan Data Penyerahan Produk Layanan Pertanahan Menggunakan Microsoft Office Excel Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah”. Sebagaimana yang dimaksud oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2022 mengenai Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS yaitu, penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan strategi yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan Peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

Salah satu bentuk penguasaan dalam pelatihan dasar CPNS ini adalah dengan menyusun laporan aktualisasi, menunjukkan sikap bela negara, serta kompetensi teknik sesuai bidang tugas agar lebih mengusai/menguatkan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi di satuan kerja, demi mendukung terwujudkan smart governance. Peserta CPNS melalui habituasi dan aktualisasi menghasilkan suatu gagasan- gagasan dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di unit kerja. Habituasi dan aktualisasi dilakukan sebagai wujud kontribusi peserta terhadap perubahan organisasi. Sebelum menentukan gagasan, penulis terlebih dahulu melakukan scanning terhadap isu atau permasalahan yang ada pada unit kinerja.

Salah satu tugas pelayanan khususnya di bidang pertanahan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam menjalankan tugas tersebutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi mulai dari perumusan kebijakan di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum bidang pertanahan, hingga spesifik dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, reforma agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan, dan fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84). Pengelolaan dan pengarsipan surat adalah proses kegiatan membuat, mencatat, dan mengarsipkan semua jenis surat baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam sebuah organisasi atau instansi (Suryatama, 2017). Subbagian Tata Usaha adalah bidang yang menangani administrasi surat yang meliputi pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar.

Betapa pentingnya pemanfaatan teknologi di saat ini yang memudahkan dalam mobilitas dan kualitas pelayanan juga membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang yang lebih efisien. Namun masih ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi di kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, sehingga menjadi kendala dalam ekspedisi berkas dan efektivitas pelayanan dan berkas yang masih belum terekap dengan baik karena saat ini masih menggunakan sistem manual. Berdasarkan latar belakang kendala tersebut, mendukung tugas dan fungsi penulis sebagai verifikator berkas permohonan hak dalam kelengkapan administrasi berkas permohonan dan menyerahkan hasil produk ke pemohon, penulis mencoba untuk membuat inovasi yaitu melakukan digitalisasi data manual di loket pelayanan penyerehan produk dengan judul aktualisasi “Optimalisasi Pengolahan Data Penyerahan Produk Layanan Pertanahan Menggunakan Microsoft Office Excel Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah”. Sebagaimana yang dimaksud oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2022 mengenai Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS yaitu, penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan strategi yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan Peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya.

Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, membekali peserta melalui Kurikulum Pembentukan Karakter Pegawai Negeri Sipil dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Adapun Kurikulum Pembentukan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu: Agenda Sikap Perilaku Bela Negara (Agenda I), Agenda Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil (Agenda II), Agenda Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Agenda III) dan Agenda Habituasi (Agenda IV). Adapaun beberapa isu telah dipilih oleh Penulis antara lain: Pertama, “Belum Terdapat adanya Verifikasi Keabsahan Surat Kuasa yang Digunakan Sebagai Lampiran Pemberkasan pada Pelayanan Permohonan Hak Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Palembang”. Kedua, “Belum Terdapat Rekapitulasi Peminjaman Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang”. Ketiga, “Tidak sesuainya kualifikasi Pendidikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan seksi penempatan”.

Salah satu output yang diharapkan dari dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Dasar CPNS ini adalah para peserta mampu untuk membuat Laporan Aktualisasi. Hal ini merupakan bentuk konkrit pengimplementasikan kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dimana peserta diminta untuk membuat sebuah laporan kegiatan yang dapat dilaksanakan di unit kerja masing-masing yang berkaitan dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta mengandung nilai-nilai pembentukan karakter PNS yang telah disebutkan diatas. Pada Rancangan Aktualisasi ini dibuat sebuah Optimalisasi Tindak Lanjut pengelolaan pengaduan masyarakat dengan menggunakan google drive dan google spreedshet agar data pengaduan menjadi satu dan dapat di akses oleh pihak yang mendapat disposisi pengaduan dan sekaligus memantau waktu penyelesaian laporan pengaduan.