. Selama pembelajaran habituasi dan aktualisasi, peserta diharapkan untuk lebih mandiri dan proaktif untuk menyelesaikan kegiatan dengan mengutamakan kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik dan dapat menunjukkannya di tempat kerja. Pada masa habituasi dan aktualisasi, peserta melakukan pengamatan untuk menggali permasalahan apa yang perlu untuk segera diselesaikan dengan alternatif gagasan kreatif yang mampu menunjang kinerja unit kerja. Melalui proses adaptasi, eksplorasi dan pengamatan di lingkungan unit kerja, ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain Belum Optimalnya Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Belum Adanya Digitalisasi Arsip Surat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dan Belum Adanya Inventarisasi Berkas Roya yang Sudah Terproses pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ATR/BPN melaksanaka tugas dan menyelenggarakan fungsi guna mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya pada wilayah kabupaten Labuhanbatu. Salah satu difisi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang juga terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah Sub. Bagian Tata Usaha.

Dalam menerapkan kegiatan Aktualisasi atau Habituasi Peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil harus dapat menentukan Identifikasi Isu di penempatan kerjanya. Dalam hal ini Penulis melakukan kegiatan Aktualisasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Pengelola Informasi Pertanahan. Selama melaksanakan tugas dan fungsi di Sub Bagian Tata Usaha, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang menurut Penulis dapat diangkat menjadi suatu kegiatan aktualisasi, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pegawai terkait tata naskah dinas di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, kurangnya kedisiplinan pegawai terkait absensi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan belum optimalnya sistem pelaporan penggunaan blanko sertipikat baru di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan beberapa isu diunit kerja maka tahapan selanjutnya ialah menentukan isu paling strategis yang harus dianalisa lebih lanjut sehingga isu yang dipilih untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah mengenai “Belum optimalnya sistem pelaporan penggunaan blanko sertipikat baru di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan”

Penyusunan arsip data persuratan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang sejauh ini dilakukan belum tersusun dalam tatanan yang rapi dan teratur. Hal ini berdampak pada surat-surat yang sering tercecer, hilang dan mengalami kerusakan fisik. Sehingga menurut penulis ini penting ketika arsip surat tersebut hilang atau rusak, maka ada salinan aslinya yang tersimpan didalam google drive yang kapanpun bisa di aksesuntuk kepentingan internal Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Oleh karena itu, penulis berharap dengan pelaksaAZnaan kegiatan aktualisasi “Optimalisasi Pengarsipan Surat dan Naskah Dinas lainnya menggunakan Google Drive pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok” diharapkan mampu membenahi penyusunan arsip dokumen dalam hal ini arsip surat.

Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Instruksi tersebut ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya di seluruh Indonesia untuk untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Setiap Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Dimana Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal tersebut menunjukkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik khususnya di bidang Pertanahan memiliki tujuan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pertanahan yang berkualitas, wajar dan adil.

Kegiatan penyimpanan dan peminjaman dokumen khususnya Buku Tanah dan Surat Ukur selama ini masih belum dikelola dengan baik dalam satu ruangan penyimpanan. Dokumen arsip pertanahan semakin lama akan terus bertambah sejalan dengan banyaknya kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Permasalahan yang ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo terkait arsip pertanahan adalah peminjaman buku tanah yang saat ini menggunakan buku manual sehingga data peminjam dan kegunaan tidak tercatat dengan baik, sehingga terkadang buku tanah tersebut tidak tahu siapa yang meminjam sehingga akan terjadi buku tanah yang hilang atau tercecer, sehingga perlu buku berbentuk digital, sehingga aplikasi yang dibuat dapat tersimpan dengan baik dan buku tanah yang di pinjam dapat dengan mudah terdeteksi.