Kondisi tersebut memerlukan adanya kearsipan yang baik, sistem kearsipan harus sesuai dengan kebutuhan, mudah dilaksanakan dan cepat ditemukan jika arsip tersebut dibutuhkan. Namun senyatanya, di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih belum terkelola dengan baik dikarenakan pengunaan buku register peminjaman dan pengembalian buku tanah tidak digunakan secara optimal serta sistem peminjaman buku tanah masih dilakukan secara manual atau konvensional dan dapat terbilang belum menerapkan nilai Smart ASN sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dalam literasi digital yaitu kemampuan digital atau digital skills, mengetahui, memahami, dan menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

pengerjaan Eviden BMN sehingga akan sangat berpotensi hilang atau tercecer apabila terus dibiarkan. Eviden BMN menjadi hal yang ikhwal dikarenakan merupakan bukti atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan tentu untuk menjaga kualitas produk hasil pengerjaan Kantor Pertanahan, penataan Eviden yang baik atas setiap pekerjaan diperlukan. Penulis berharap dengan sistem Monitoring yang dibuat secara digital dan penyiapan ruang digital bagi Eviden BMN ini dapat diikuti dan menjadi rujukan bagi semua Kantor Pertanahan demi mewujudkan Manajemen ASN yang profesional.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani masa CPNS sebagai Analis Hukum Pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, di Kantor Pertanahan Kota Medan ditemukan, bahwa “Belum Optimalnya Pencatatan Ekspedisi Berkas Permohonan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Medan”. Hal ini dilihat berdasarkan keadaan dimana sering terjadi kesulitan/tidak diketahuinya posisi dan pegawai yang sedang melakukan verifikasi pada berkas permohonan yang diminta. Apabila tidak diatasi, maka isu ini berdampak pada keefektifan dan pertanggungjawaban instansi terhadap berkas permohonan ketika sedang dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang di atas serta fenomena yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Medan, ditemukan isu yang saya angkat dalam Laporan aktualisasi saya, yaitu “Optimalisasi Pencatatan Ekspedisi Berkas Permohonan di Seksi Penetapan Hak dan Permohonan Kantor Pertanahan Kota Medan dengan Menggunakan Google Spreadsheets”.

Kantor Pertanahan BPN Kota Palembang merupakan salah satu unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah di mana seharusnya dilakukan pembaruan Zona Nilai Tanah setiap tahunnya. Di Kota Palembang sendiri banyak terjadi perubahan penggunaan lahan, misalnya yang awalnya lahan pertanian menjadi kavling-kavling untuk permukiman. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan zona nilai tanah menjadi semakin meningkat. Perubahan zona nilai tanah tersebut menjadi hal yang sangat krusial dan harus segera diselesaikan.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, salah satu kegiatan dari SubBagian Tata Usaha yaitu peningkatan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan kawasan yang berkualitas sesuai standar prosedur pelayanan. Penyampaian informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media sosial. Mengingat media sosial bukan lagi suatu  xii hal yang aneh di zaman sekarang ini, akan tetapi sudah menjadi “keharusan’ yang harus dipunyai oleh setiap individu. Perkembangan pengguna internet di Indonesia harus diimbangi dengan pemberian informasi kepada masyarakat secara up to date atau sekaligus dapat memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat terkait masalah layanan pertanahan. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor penggunaan media sosial sebagai sarana informasi pelayanan pertanahan belum dioptimalkan dengan baik. Sebagian besar konten yang dimuat dalam sosial media milik instansi baik Instagram, Facebook, maupun Twitter merupakan repost dari sosial media Kementerian ATR/ BPN (Pusat). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya “Pembuatan dan Penyampaian Informasi Layanan Pertanahan melalui Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor” sebagai pemecahan dari isu belum optimalnya pemanfaatan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebagai sarana informasi pelayanan pertanahan masyarakat.

fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Ogan Ilir untuk menciptakan pelayanan publik dibidang pertanahan dengan baik. Untuk mendukung pelayanan yang baik dalam hal ini berupa layanan manual dan elektronik, Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka mewujudkan kantor pelayanan modern terdapat beberapa isu masalah atau hambatan didalam pelaksanaanya, hal ini menyebabkan belum efektifnya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi solusi dalam upaya penyempurnaan pelayanan yang telah berjalan saat ini. Sehingga tujuan untuk menciptakan pelayanan terbaik yang dapat memberikan kepastian hukum khususnya terhadap hak atas tanah yang tidak terdaftar atau tanah yang belum terdaftar.

Dalam kegiatan PTSL, objek pendaftaran tanahnya dikelompokan kedalam 3 beberapa klusterisasi bidang tanah. Klusterisasi bidang tanah ini terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4) (Marryanti, S & Purbawa, Y 2018). Dengan adanya klasterisasi bidang tanah, maka hal ini yang menyebabkan kegiatan PTSL berbeda dengan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidangbidang tanah yang sudah terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya. Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018).

salah satu syarat penerbitan sertipikat. Salah satu Surat Keputusan permohonan pendaftaran tanah yaitu penegasan tanah wakaf, dimana pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih belum ada keseragaman format pembuatan Surat Keputusan Penegasan sebagai Tanah wakaf. Hal ini mengakibatkan penerbitan sertipikat yang seharusnya selesai dalam jangka waktu 98 (sembilan puluh delapan) hari menjadi lebih lama dari itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat gagasan “Optimalisasi Petunjuk Teknis Pembuatan Surat Keputusan Penegasan sebagai Tanah Wakaf pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Prabumulih”. Diharapkan dengan adanya optimalisasi melalui sosialisasi yang dilakukan akan menjadi solusi terhadap kendala pembuatan Surat Keputusan Penegasan sebagai Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih

Dalam hal ini perlu diterapkan peningkatan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Dalam hal ini, pelayanan administratif yang dimaksud yaitu pelayanan Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, tanah merupakan aset yang bernilai tinggi khususnya bagi masyarakat. Selain itu, tanah juga merupakan kebutuhan vital bagi siapapun karena dapat dipergunakan dalam berbagai bidang, baik pertanian, pemukiman, perdagangan, perindustrian, maupun pertambangan. Namun, karena kondisi yang tidak mendukung, masyarakat justru mengabaikan akan pentingnya urusan mengenai pertanahan. Faktor yang memicu masyarakat untuk enggan melakukan kegiatan administrasi pertanahan secara langsung adalah memiliki kesibukan di hari kerja dan antrian pelayanan yang panjang menyebabkan pada hari-hari tersebut masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan pertanahan yang dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk proses tersebut.

Kantor Pertanahan Kota Ambon khususnya Seksi Survei dan Pemetaan dalam menjalankan tugasnya, setelah dilaksanaan pengukuran seperti pengarsipan Gambar Ukur dan dokumen pengukuran lainnya masih kurang efektif dan efisien, karena masih menggunakan sistem manual. Dokumen Gambar Ukur maupun dokumen pengukuran lainnya saat ini hanya tersimpan di lemari dan belum tertata dengan baik, sehingga saat dibutuhkan informasi penting 2 mengenai berkas pemohon terkadang menyulitkan dalam pencarian berkas, berkas tersebut harus diteliti sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya penyimpanan secara sistem digital yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai tahun,nama kecamatan dan desa tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Pengelolaan Arsip Gambar Ukur Kegiatan Rutin Desa Passo Tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Ambon”.