Dalam pelaksanaan pengumpulan data ditemukan beberapa kendala, diantaranya ialah masyarakat yang enggan untuk di wawancara karena takut akan kenaikan pajak tanahnya sehingga terkadang masyarakat sengaja mengurangi perkiraan harga jual tanahnya. Selain itu seringkali pemilik tanah tidak berada di rumah karena kebanyakan bekerja pada siang hari. Hal ini tentu berakibat dengan semakin lamanya proses pengumpulan data. Salah satu penyebab dari kendala tersebut ialah karena kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai Pembaruan Zona Nilai Tanah, dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan.

Salah satu rangkaian Pelatihan Dasar CPNS adalah melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Penulis bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat merupakan instansi pertanahan dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Kantor pertanahan menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional didaerah yang mana sudah hampir di seluruh kabupaten di Indonesia terdapat Kantor Pertanahan untuk melayani publik di bidang pertanahan.

Surat keluar dan surat masuk yang terdiri dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, surat undangan rapat, surat jawaban dari Instansi dan desa terdampak, surat undangan sosialisasi inventarisasi dan identifikasi, surat tugas, serta dokumen lain yang terkait dengan pengadaan tanah banyak jumlahnya. Jumlah personel dari sekretariat pengadaan tanah yang melaksanakan fungsi pemeliharaan dokumen pengarsipan tidak banyak. Hal tersebut mengakibatkan berkas yang masuk tersebut masih belum tertata rapi. Penyusunan maupun pengarsipan dokumen yang masih kurang rapi dapat mengakibatkan terhambatnya layanan pertanahan, terutama layanan pengadaan tanah seperti kurang terorganisirnya surat dan dokumen pengadaan tanah dan dokumen yang satu terpisah dari dokumen yang lain dan terhambatnya pencairan anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyusun surat dan dokumen tersebut menjadi satu, sehingga tidak efisien waktu. Selain itu, penataan dokumen yang tidak rapi akan mengakibatkan masyarakat mengalami keterlambatan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tanah mereka yang terkena dampak pengadaan tanah.

Pada saat ini monitoring pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur masih kurang optimal terkhusus untuk dokumen yang belum dlakukan entry pada sistem informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan belum adanya backup data internal apabila terjadi error pada system KKP. Pada saat ini register permohonan pelayanan pertanahan untuk permohonan yang belum dientry pada system KKP belum tersedia hal ini dapat berdampak tidak terkontrolnya posisi pemegang dokumen. Isu diatas dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada masyarakat dan proses pelaporan kinerja apabila terjadi error pada sistem KKP terkhusus terkait dokumen tunggakan sehingga dibutuhkan suatu media penyimpanan sebagai alat Monitoring Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan.

Selain melaksanakan kegiatan penataan aset, kegiatan Reforma Agraria juga dilaksanakan melalui kegiatan penataan akses.Dalam pelaksanaan kegiatan penataan akses, Kementerian ATR/BPN melakukan pendampingan kepada masyarakat pemegang sertipikat tanah untuk mengembangkan aset dengan koordinasi pembinaan, fasilitasi dan kerjasama penataan akses dari pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.Namun didalam kegiatan penataan akses antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan masih belum optimal.Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akanmaksud, tujuan dan langkah-langkah diadakanya kegiatan Penanganan Akses. Guna mengatasi kendala tersebut, perlu adanya media edukasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Masyarakat dalam memahami dan menjalankan kegiatan Akses Reforma Agraria. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan akan membuka pola pikir masyarakat untuk dapat mendukung dan mengikuti kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria

Dari hal-hal tersebut tampak bahwa prosedur pembukuan peminjaman dan pengembalian Buku Tanah masih belumlah optimal dikarenakan banyaknya buku peminjaman dan bentuknya yang masih manual. Jika isu tersebut tidak segera diatasi ditakutkan akan berdampak pada tidak maksimalnya manajemen ASN yang Professional dalam menjalankan pekerjaan dikarenakan adanya ketidakoptimalan dan ketidakefektifan dalam pembukuan. Selain itu hal ini juga tidak selaras dengan core values ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Akuntabel. Selain itu berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Gambar 1 Buku Pengembalian Gambar 2 Buku Peminjaman 10 Pertanahan, permasalahan mengenai prosedur pencatatan peminjaman dan pengembalian Buku Tanah secara tidak langsung berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Fakta tersebut tentunya menjadi sebuah catatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari data tahun 2022 diketahui bahwa bidang tanah yang tumpang tindih berjumlah 1500 bidang, oleh karena itu diperlukan solusi atau tindak lanjut yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu gagasan penyelesaianya yaitu dengan penataan kembali bidang tanah yang tumpang tindih dengan berpedoman pada dokumendokumen terkait yang ada di KKP seperti SU atau Surat Ukur dan GU atau Gambar Ukur. Diharapkan dengan penataan kembali bidang tanah tersebut dapat mengurangi atau bahkan menyelesaikan permasalahan bidang tanah tumpang tindih.

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di Bagian Tata Usaha di Kantah Tanjung Jabung Timur, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait inventaris BMN. Kondisi BMN belum dilengkapi oleh label yang menudahkan mengidentifikasi barang apakah statusnya baik , rusak ringan, lengkap, kurang, maupun berlebih. Dengan adanya pelabelan akan memudahkan sensus BMN disetiap ruangan sebagai pengguna BMN. Berdasarkan kendala kendala yang ditemukan tersebut, penulis ingin meningkatkan kualitas inventaris BMN di Kantah Tanjung Jabung Timur menuju tertib pengelolaan BMN, dan meningkatkan hubungan harmonis antara pengelola barang dengan kuasa pengguna barang.

Namun jika ditinjau dari aspek spasial kewilayahan, masih banyak wilayah desa di Temanggung yang belum mempunyai garis batas yang tegas pada peta referensi. Kondisi ini tentu akan berakibat kepada belum jelasnya administrasi, luas wilayah, serta menyangkut hal-hal fiskal desa. Selain itu, hal ini akan menghambat program pemerintah dalam penyediaan informasi geospasial tematik pertanahan ruang yang lengkap, reliabel dan informatif yang diintegrasikan dengan teknologi untuk mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik.

Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.5 Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal dan Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.