Dalam jangka waktu tersebut, penulis menyimpulkan adanya beberapa isu atau potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, antara lain: (1) Belum Optimalnya Plotting Bidang Tanah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Bidang Tanah K4; (2) Belum Optimalnya Digitalisasi Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah; (3) Belum Optimalnya Penggunaan Peta Pendaftaran untuk Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting bagi penulis untuk melakukan aktualisasi terkait isu prioritas yaitu “Optimalisasi Digitalisasi Tekstual Surat Ukur di Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

Pada Aplikasi KKP, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung memiliki beberapa target pekerjaan pada tahun 2022 diantaranya Pekerjaan Pemetaan Bidang Tanah (PBT), Pelaksanaan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan Penyelesaian Data K4 (bidang tanah terdaftar kategori KW 4,5,6). Ketiga pekerjaan tersebut tersebar ke 85 desa/kelurahan. Salah satu target pekerjaan Penyelesaian Data K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah. Penulis menyadari bahwa perbaikan kualitas data bidang tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu penulis mengambil satu kelurahan untuk rancangan aktualisasi ini. Salah satu kelurahan yang memiliki target kegiatan Penyelesaian Data K4 adalah Kelurahan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang dengan jumlah bidang tanah terdaftar kategori KW 4,5,6 sebanyak 368 bidang tanah. Adapun Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul rancangan aktualisasi “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar dari KW 4,5,6 Menjadi KW 1 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Studi Kasus Kelurahan Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang)”.

Berangkat dari minimnya media informasi publik tentang cara penyelesaian sengketa di kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah, maka sudah selayaknya menjadi sebuah perhatian khusus, sebab bilamana informasi tidak tersampaikan dengan baik maka akan memilik dampak yang cukup luas dan tentunya sangat berpengaruh terhadap penilaian 3 masyarakat mengenai kinerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah terkhusus pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Sejauh ini sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut seperti pemanfaataan media sosial belum dilakukan dengan optimal. Padahal jika dilihat Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem memiliki berbagai akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter hingga Tiktok Tentunya keberadaan akun media sosial tersebut harus dimanfaatkan dengan optimal guna menunjang inovasi dalam melakukan sosialisasi pencegahan sengketa, konflik maupun perkara pertanahan Maka berdasarkan pemaparan diatas penulis akan mengangkat laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik, Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem” sebagai solusi atas permasalahan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis melihat celah untuk penerapan nilai “Berorientasi Pelayanan”, dimana adanya kebutuhan satu wadah komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan informasi Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pemilihan media informasi juga harus efektif, efisien dan mudah dijangkau dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis menawarkan gagasan kreatif pemecahan isu dengan memanfaatkan WhatsApp Business dan Chatbot WhatsApp untuk menyajikan berbagai informasi tentang pertimbangan teknis pertanahan. Adapun judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Pemanfaatan Chatbot WhatsApp untuk Meningkatkan Respon Pelayanan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur” sebagai bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja.

Akan tetapi muncul persoalan yaitu penyampaian informasi layanan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang belum optimal. Hal ini dibuktikan pada papan informasi yang ada di kantor belum mencantumkan langkah proses permohonan pengecekan sertipikat dan berkas apa saja yang harus dipenuhi dalam permohonan pengecekan sertipikat. Situasi ini akan menghambat proses peralihan hak yang mana sebelumnya harus dilakukan pengecekan sertipikat. Dengan demikian timbulnya masalah ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Ketidaksesuaian waktu penyelesaian permohonan penerbitan sertipikat dalam pendaftaran pemecahan bidang tanah salah satunya disebabkan oleh sikap pasif dari pemohon, seperti tidak dipenuhinya persyaratan pemecahan bidang tanah, serta kurang pahamnya masyarakat mengenai alur pelayanan tersebut. Sedangkan penyebab dari segi Kantor Pertanahan yang tidak dapat memberikan jaminan kepastian waktu dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pemohon terkait jadwal pengukuran, kurangnya sarana dan prasarana, serta adanya beban kerja tambahan seperti kegiatan PTSL. Hal ini menunjukan bahwa masih kurang optimalnya pelayanan dalam hal pendaftaran pemecahan bidang tanah. Kurang optimalnya pelayanan dikhawatirkan akan memberikan dampak menurunnya mutu atau kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Cimahi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebagai institusi yang berwenang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sehingga pada akhirnya masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Untuk dapat mewujudkan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah,yang memiliki kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan publik sudah seharusnya dalam pelaksanaannya hal yang berkaitan dengan standar pelayanan seperti 11 jangka waktu harus sepenuhnya dilakukan secara optimal agar penyelasaian berkas dapat selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Pada program PTSL disebutkan bahwa perlu adanya kendali mutu diantaranya : kendali mutu kegiatan persiapan, kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan, kendali mutu pemetaan dan validasi KKP dan kendali mutu produk pengukuran dan pemetaan, sehingga akan mendukung pengumpulan dan pengolahan data agar berjalan dengan baik dan dapat dipantau. Kendali mutu Hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh ASN dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi, baik di lingkungan Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah. 2 Melihat progres pelaksanaan kegiatan PTSL pada program PTSL di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2018 dan 2019 yang belum mencapai 100 persen Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Maka perlu dipikirkan penyebab dari belum bisa dibagikan sertipikat Hak Atas Tanah kepada masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 dan 2019 dan perlu diinverntarisasi data residu PTSL, khususnya Kelurahan Semper Barat Tahun 2019 yang sudah diselesaikan sehingga mudah untuk diidentifikasi seberapa banyak yang sudah diselesaikan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan memiliki volume pekerjaan pelayanan pertanahan yang semakin bertambah setiap tahunnya, menyebabkan volume arsip Buku Tanah dan Surat Ukur juga semakin bertambah. Sementara itu monitoring pengelolaan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan saat ini belum maksimal, masih banyak Buku Tanah dan Surat Ukur yang belum tertata dengan baik berakibat pada lamanya pencarian Buku Tanah dan Surat Ukur bagi kegiatan-kegiatan pertanahan yang membutuhkan Buku Tanah dan Surat Ukur. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tertatanya arsip Buku Tanah dan Surat Ukur yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengelola arsip Buku Tanah dan Surat Ukur. Selain itu arsip Buku Tanah dan Surat Ukur yang terus bertambah salah satunya karena adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun tidak langsung diarsipkan menjadi faktor penyebab arsip Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan belum tertata rapi. Belum dilaksanakannya monitoring pengelolaan arsip Buku 3 Tanah dan Surat Ukur secara digital juga menjadi alasan lambatnya pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis ditemukan beberapa isu yang terjadi dibagian keuangan, yakni: 1) belum optimalnya pengadministrasian perjalanan dinas; 2) tidak berjalannya prosedur penggunaan kendaraan dinas; 3) belum efisiennya pengajuan permohonan blanko sertipikat dari Seksi Survei dan Pengukuran ke bagian BMN. Dari ketiga isu tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) sehingga menghasilkan isu yang dianggap paling penting dan serius untuk segera dicarikan solusinya, yakni “belum optimalnya pengadministrasian perjalanan dinas”