Penulis juga menyadari pentingnya pengetahuan mengenai pengumpulan data secara digital diketahui oleh rekan kerja yang lain sehingga hal ini tetap dapat dilakukan di masa yang akan datang meski tanpa kehadiran penulis. Oleh karena itu, diperlukan suatu modul yang mampu menjelaskan proses pengumpulan data secara digital, dimulai dari cara pembuatan formulir, cara penggunaan aplikasi dan pengisian data hasil survei, hingga bagian pengolahan data secara digital. Melalui aktualisasi ini, diharapkan kegiatan pembaruan zona nilai tanah di Kantor Pertanahan Kota Denpasar dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan dan dengan kualitas hasil yang terbaik. Selain itu, penulis juga berharap dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja individu serta rekan kerja yang lain dalam menggunakan teknologi untuk 5 mendukung pekerjaan. Hal ini sesuai dengan penerapan kecakapan digital dalam Smart ASN di lingkungan pekerjaan untuk mendukung visi Kementrian ATR/ BPN, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Dalam jangka waktu tersebut, penulis menyimpulkan adanya beberapa isu atau potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, antara lain : 1. Kurang Optimalnya digitalisasi dan validasi Buku Tanah, terkait dengan Agenda III yaitu Manajemen ASN, 2. Belum Maksimalnya penyerahan Sertipikat tanah PTSL ke pemohon, terkait dengan Agenda III yaitu Manajemen ASN, 3. Isu Belum Tertibnya Penggunaan Akun KKP, terkait dengan Agenda III yaitu Smart ASN.

Berdasarkan wawancara dengan Admin Pengaduan Kota Tasikmalaya, yaitu Irma Sri Maryati pada hari Jumat, 24 Juni 2022 bahwa Admin Pengaduan mengalami kesulitan untuk melakukan tanggapan secara manual setiap hari pada setiap pesan pengaduan masyarakat yang masuk, karena harus mengetik untuk membalas satu per satu untuk dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Mengingat betapa pentingnya Layanan Pengaduan, sehingga perlu adanya perbaikan berupa suatu inovasi yang dapat mengoptimalkan pelayanan pengaduan berbasis Whatsapp. Berdasarkan uraian di atas, Oleh sebab itu penulis memilih isu “Optimalisasi Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Layanan Self Service Via Whatsapp Di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya”. Dengan adanya kegiatan Aktualiasai ini diharapkan mengoptimalkan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Whatsapp, sehingga pengaduan masyarakat dapat lebih terlayani lebih baik.

Isu-isu yang terjadi di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran diantaranya yaitu warkah yang belum terorganisir degan baik sehingga berdampak ketika mencari warkah yang dibutuhkan menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lama, isu ini berkaitan dengan Manajemen ASN. Isu kedua adalah belum optimalnya penggunaan media informasi online dalam menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan pertanahan yang berdampak pada terhambatnya kualitas kinerja sebagai pelayan publik yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dalam menerima pelayanan, isu tersebut berkaitan dengan Smart ASN yang mana belum terbiasanya dalam dgitalisasi informasi. Kemudian isu ketiga adalah belum adanya media edukasi terkait peraturan tentang Penetapan Hak Tanah dan Ruang terutama mengenai Penetapan Hak yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah yang berdampak pada kurangnya pemahaman pegawai terkait perkembangan peraturan terbaru mengenai tugas dan fungsi pegawai, isu ini berkaitan sekaligus dengan Manajemen ASN dan Smart ASN karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan dan dibutuhkan upaya penyelesaian isu yang modern dan efisien dalam mendukung Smart Governance.

Dalam hal tingginya tingkat pengaduan mengenai sengketa dan konflik pertanahan yang diajukan oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai syarat, prosedur, dan tata cara pengaduan sengketa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan berkas atau dokumen pengaduan mengenai sengketa dan konflik pertanahan yang diajukan oleh masyarakat tidak lengkap. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul “Penyediaan Brosur Mengenai Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat”.

Di era Revolusi Industri 4.0, semua kalangan dituntut untuk dapat bersaing secara global dalam berbagai bidang, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk bekerja lebih extra untuk dapat mewujudkan kemajuan salah satunya dengan tertib administrasi pertanahan dengan melakukan pencatatan pemblokir sertipikat secara terstruktur. Berangkat dari fenomena tersebut perlu adanya database sertipikat terblokir menggunakan aplikasi Google Spreadsheet, sehingga data sertipikat yang telah terblokir terekam dengan terstruktur. Keunggulan dilakukannya pembuatan database sertipikat terblokir menggunakan aplikasi Google Spreadsheet adalah dari pihak pemilik tanah adalah adanya kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Kemudian dari sisi petugas dengan adanya database sertipikat terblokir menggunakan aplikasi Google Spreadsheet menghasilkan tertatanya data sertipikat terblokir dengan baik dan rapi. Disamping itu juga menjadikan terdapatnya salinan arsip data sertipikat terblokir dalam bentuk elektronik serta data sertipikat terblokir mudah didapatkan ketika diperlukan. Berangkat dari latar belakang tersebut, untuk terwujudnya data sertipikat terblokir yang terorganisir di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, perlu adanya suatu inovasi dengan “Pembuatan Database Sertipikat Terblokir Menggunakan Aplikasi Google Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem”.

Perlahan-lahan data pertanahan semakin hari semakin bertambah, sehingga Kantor Pertanahan saat ini melakukan perbaikan basis data berupa sinkronisasi data fisik dengan data elektonik menggunakan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan sistem informasi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada aplikasi ini yaitu melakukan pemeliharaan data tekstual maupun spasial dengan baik sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring pelayanan pertanahan. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah. Keadaan ini akan menimbulkan beberapa permasalahan apabila tidak segera ditindak lanjuti. 2 Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada saat pengecekan buku tanah belum seluruhnya terintegrasi dengan aplikasi KKP dan data pertanahan belum seluruhnya di digitalisasi dan divalidasi sehingga kualitas data pertanahan secara digital kurang memadai.. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat isu aktualisasi ini dengan judul “Optmalisasi Digitalisasi Buku Tanah dalam Upaya Mendukung Percepatan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju”.

Digitalisasi arsip dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang disebutkan diatas. Penerapan digitalisasi arsip sengketa dapat menjamin keamanan dokumendokumen. Salah satu kelebihan arsip elektronik atau digital yaitu dapat ditransfer ke berbagai media penyimpanan, sehingga risiko kehilangan dapat diminimalisir. Meskipun begitu, hal ini belum dilakukan seluruhnya oleh pegawai di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengangkat judul rancangan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dokumen Sengketa Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara”. Diharapkan dengan adanya rancangan kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi pemecahan isu terkait kurang optimalnya pengelolaan arsip dokumen-dokumen sengketa di seksi pengendalian dan penanganan sengketa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih tertata dan dokumen-dokumen tersebut mejadi lebih mudah diakses kembali ketika dibutuhkan.

Capaian target yang diperoleh dari ketiga desa tersebut sebanyak 330 bidang tanah. Jika dilihat dari jumlah target K4 secara keseluruhan, maka capaian 3 target penyelesaian K4 hingga saat ini masih berada pada angka 4,13%. Belum optimalnya capaian target tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor dan kendala. Kendala - kendala tersebut antara lain terdapat penomoran ganda, GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan optimalisasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan, dalam hal ini yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Klaster 4 (K4) untuk kepastian objek hak atas tanah. Gagasan penyelesaian permasalahan tersebut akan direalisasikan dalam kegiatan aktualisasi pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 dengan judul gagasan : “Pembuatan Buku Panduan Pengerjaan Peningkatan Kualitas Data PTSL Klaster 4 di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022.

Namun pelayanan permohonan tersebut belum optimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah jumlah SDM yang terbatas dan belum tersedianya informasi pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik di Kantah Kab. Indramayu. Jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah permohonan yang masuk setiap harinya. Hal ini tentu akan mempengaruhi efisiensi waktu dari proses pemeriksaan dan validasi berkas permohonan tersebut. Belum tersedianya informasi pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik juga menjadikan tidak adanya paduan baku dan prosedur yang mengakibatkan pemohon dapat bebas dalam meng-upload berkas dokumen yang dipersyaratkan sehingga diperlukan waktu lagi untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian sehingga menyebabkan penumpukan dan tunggakan pekerjaan. Oleh 4 karena itu diperlukan optimalisasi pelayanan permohohan pengecekan sertipikat secara elektronik agar dapat ditemukan alternatif solusinya.