Jika dilihat dari tugas dan fungsi, pengarsiapan warkah DI 208 tidak termasuk dalam ruang lingkup tanggung jawab jabatan analis keuangan, melainkan tugas dan tanggungjawab dari subbagian umum. Hal ini diuraikan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan. Akan tetapi, subbagian keuangan dan subbagian umum masih dalam ruang lingkup jabatan yang berada dibawah subbagian tata usaha. Dengan kata lain, bahwa pengarsiapan warkah DI 208 masih dalam ruang lingkup tanggung jawab subbagian tata usaha. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan dokumen warkah DI 208 dapat dilaksankan untuk mendukung peningkatan kinerja subbagian tata usaha secara keseluruhan. Di sisi lain, jabatan koordinator umum dan kepegawaian kantor pertanahan kabupaten karangasem saat ini sedang dalam masa kekosongan jabatan, dimana jabatan ini bertanggugjawab dalam mengawasi pengarsipan warkah DI 208. Hal ini menyebabkan kepala subbagian tata usaha terkendala dalam mengawasi pengarsipan warkah tersebut.

Selain itu, alternatif isu yang berhasil diidentifikasi adalah perlunya wadah pengembangan kompetensi pengolahan data spasila di Seksi Penataan dan Pemberdayaan untuk mendukung pelaksaan tugas dan fungsi pekerjaan. Oleh sebab itu, setelah melalui berbagai proses pembelajaran distance learning baik secara mandiri ataupun melalui fasilitator, Peserta Latsar CPNS diharapkan dapat mengaktualisasikan hasil pembelajaran tersebut ke dalam 14 penyelesaian isu melalui penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi yang berisi serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Agenda Habituasi. Pembelajaran pada Agenda Habituasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta terkait konsepsi dan penjelasan aktualisasi agar dapat menyusun aktualisasi melalui pembimbingan, evaluasi rancangan, dan pembekalan aktualisasi.

Pada Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi terdapat warkah permohonan pemberian hak milik perorangan yang belum diunggah pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Padahal salah satu terobosan untuk memaksimalkan pelayanan pertanahan adalah dengan melakukan digitalisasi warkah. Selain itu, digitalisasi produk kantor pertanahan juga merupakan salah satu hal yang menjadi pilar untuk merealisasikan visi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.6 Oleh sebab itu, sudah seharusnya dilakukan digitalisasi warkah khususnya pada warkah permohonan pemberian hak milik perorangan. Dengan demikian, judul rancangan aktualisasi ini adalah “Digitalisasi Warkah Permohonan Pemberian Hak Milik Perorangan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi”.

Namun pada kenyataanya yang terjadi masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait KKPR, padahal KKPR sebagai salah satu syarat penting sebelum melakukan perizinan berusaha dan izin perubahan penggunaan tanah. Tercatat selama tahun 2021 di Kabupaten Mamuju hanya terdapat 2 berkas pengajuan KKPR berusaha dan 26 berkas KKPR non berusaha sedangkan untuk tahun 2022 dari Bulan Januari hingga Bulan Mei tercatat 16 berkas pengajuan KKPR non berusaha. Angka tersebut terbilang cukup sedikit mengingat semakin meningkatnya kebutuhan untuk tanah bagi para pelaku usaha dan kebutuhan akan tanah permukiman. Berdasarkan deksripsi tersebut, permasalahan utama yang diidentifikasi yaitu perlunya edukasi atau sosialisasi ke masyarakat terkait layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Berkaitan dengan peran ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju diharapkan dapat memberikan pelayan yang terbaik khususnya dalam pelayanan KKPR dalam perizinan berusaha maupun non berusaha.

Salah satunya yakni seksi pengendalian dan penanganan sengketa, yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan melaksanakan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Tanah merupakan unsur pentingdalam kehidupan manusia. Dalam pertanahan kita mengenal beberapa istilah seperti Hak Milik yang selanjutnya disingkat HM, Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU, Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut HGB, dan Hak Pakai yang selanjutnya disebut HP. Didalam seksi 5 (lima) salah satu tupoksinya adalah menentukan objek sasaran pemantauan terhadap objek sasaran Hak Atas Tanah /Dasar Pemberian Hak Atas Tanah, atau yang selanjutnya HAT/DPAT. Sebelum pelaksanaan Latsar ini, penulis telah masuk kedalam lingkungan kantor selama kurang lebih 2 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, penulis menyimpulkan adanya beberapa isu atau potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, antara lain : (1) Kurang Optimalnya Penentuan Target Objek Kegiatan Pemantauan HAT/DPAT yang tepat sasaran, terkait dengan Agenda III yaitu Manajemen ASN; (2) Kurang Optimalnya Pengarsipan Berkas Sengketa Pertanahan, terkait dengan Agenda III, yaitu Manajemen ASN; (3) Kurang Optimalnya Penggunaaan Aplikasi Sengketa, Konflik, dan Perkara (Justisia), terkait dengan Agenda III yaitu SMART ASN.

Permasalahan pertanahan sudah dikelompokan kepada beberapa jenis permasalahan yaitu diantaranya permasalahan penguasaan tanah, sengketa batas, penyerobotan tanah dst. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi permasalahan seperti ini, tetapi faktor yang paling utama memunculkan permasalahan ini ialah faktor dari masyarakat itu sendiri. Administrasi pertanahan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat. Mereka belum memahami bahwa dari tidak tertibnya administrasi pertanahan bisa memunculkan permasalahan-permasalahan pertanahan yang besar dikemudian hari. Dimata hukum Indonesia, pembuktian lebih baik daripada pengakuan. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini bahwa seseorang yang bisa membuktikan kepemilikan akan suatu bidang tanah akan lebih baik daripada seseorang hanya mengaku-ngaku terhadap suatu bidang tanah tertentu. 2 Kesadaran akan pentingnya administrasi pertanahan adalah tugas dari semua elemen masyarakat. Apabila kesadaran akan pentingnya administrasi pertanahan sudah dipahami dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat, sudah barang tentu permasalahan pertanahan akan berkurang bahkan hilang untuk kedepannya.

Berangkat dari hal tersebut penulis berinisiatif untuk membuat brosur yang memuat alur pengadaan tanah sesuai dengan PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hal tersebut sesuai dengan salah satu asas manajemen ASN yaitu efektif dan efisian dengan adanya brosur mempermudah mendapatkan informasi terkait pengadaan tanah. Karena menjadi media informasi bagi masyarakat maupun pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah agar tidak hanya pegawai di seksi pengadaan tanah saja yang mengetahui alur pengadaan tanah tersebut tetapi seluruh pegawai juga masyarakat umum, karena sesuai dengan asas fiksi hukum Indonesia masyarakat dianggap tau akan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu membuat dan memposting konten pada akun media social Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berisi alur pengadaan tanah secara lengkap hal ini sesuai dengan Smart ASN karena mampu menciptakan informasi secara aman, cepat,mudah dengan teknologi digital. Brosur dan postingan konten media sosial tersebut sebagai bentuk output dari pelaksanaan habituasi dan aktualisasi dalam pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk CPNS.

Disamping hal tersebut, tidak sesuainya waktu penyelesaian berkas pengecekan sertipikat menurut SOP juga akan berpengaruh bagi penilaian Kantor Pertanahan Kota Denpasar, karena pelayanan elektronik di setiap Kantor Pertanahan seIndonesia akan terus dilakukan monitoring dan diperbaharui perkembangannya oleh instansi pusat. Oleh karena itu terjadinya kesenjangan antara norma yang ada dengan fakta di lapangan, dimana pada SOP mengatur bahwa pengecekan sertipikat semestinya selesai dengan tenggat waktu satu hari namun karena masih adanya berkas-berkas permohonan pengecekan sertipikat yang tidak memenuhi syarat sehingga harus ditangguhkan dan menunggu perbaikan dari stakeholder mengakibatkan berkas-berkas pengecekan sertipikat melampaui batas waktu, penulis berinisiatif mengangkat isu tersebut untuk selanjutnya diberikan gagasan penyelesaian isu dalam rangka kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2022 yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Penyebaran Informasi Pembaruan Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Dalam pemenuhan persyaratan, Pemohon sering tidak memenuhi persyaratan dengan sempurna. Kurangnya pemahaman bagian loket tentang permohonan tanah pemerintah menjadikan berkas yang masuk tidak dilakukan pengecekan secara mendetail. Kekurangan persyaratan tidak disampaikan langsung oleh penerima berkas melainkan seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah 12 melalui substansi penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah yang menjelaskan kepada pemohon mengenai kurangnya kelengkapan dokumen persyaratan.

Dari data diatas menjelaskan bahwa belum dilakukan nya penginputan data pengadaan pada system informasi pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Sehingga menurut hemat penulis kegiatan ini dapat memberikan kemudahan bagi Pegawai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam memproses berkas tanpa harus mencari secara manual. Namun pada kenyataannya di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru penyimpanan secara digital terhadap berkas tol belum terlaksana secara maksimal.