|
Tuesday, 7 February 2023, 11:34 AM
|
M. Tommy Ramadan
|
M. Tommy Ramadan_A7K2_Laporan Aktualisasi.pdf
|
13 August 2022
|
Dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan terdapat Bagian Tata
Usaha yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Kantor sesuai dengan yang tertera dalam pasal 6
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya,
Bagian Tata Usaha menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satunya adalah
mengelola barang milik negara seperti barang persediaan kantor. Untuk
mendukung terlaksananya pengelolaan yang baik, maka perlu dilakukan berbagai
upaya, salah satunya ialah dengan melakukan pencatatan atas barang masuk
ataupun keluar. Di Kantor Pertanahan Kota Batam, pengelolaan barang persediaan
masih dapat dikatakan belum baik. Tidak adanya kontrol atas barang masuk
2
maupun keluar merupakan salah satu masalah yang terjadi saat ini. Hal ini
disebabkan karena tidak adanya sistem yang digunakan untuk mencatat barang
persediaan tersebut. Berbagai dampak dapat ditimbulkan dari permasalahan
tersebut, seperti barang yang akan habis tidak akan terdeteksi apabila tidak
diperiksa langsung ke gudang. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan lebih
lanjut apabila pada saat yang bersamaan ada permintaan barang dari pegawai di
kantor. Selain itu, untuk mengetahui jumlah barang tertentu maka harus langsung
dilakukan dengan cara opname fisik, hal ini tentu akan menghabiskan banyak
waktu.
Melihat dari permasalahan yang terjadi di atas, penulis pun memilih isu
tersebut yaitu belum optimalnya pengelolaan barang persediaan kantor di Kantor
Pertanahan Kota Batam.
|
PENGEMBANGAN SISTEM PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 11:38 AM
|
MUHAMMAD ABDUL FATAH FEBRILIANDI
|
LAPORAN AKTUALISASI MUHAMMAD ABDUL FATAH FEBRILIANDI.pdf
|
28 June 2022
|
ari data tersebut banyak Daerah yang terletak jauh dari jangkauan layanan Kantah
Kabupaten Berau dan akses untuk menunju ke Kantah Kabupaten Berau cukup sulit dan
membutuhkan waktu yang cukup panjang. Daerah – daerah yang jauh dari jangkauan
pelayanan Kantah Kabupaten Berau adalah wilayah – wilayah yang terletak pada pulau
– pulau terluar, wilayah – wilayah yang terletak di perbatasan dengan Provinsi
Kalimantan Utara dan wilayah – wilayah yang masih minim insfraktuktur baik dari segi
alat transportasi maupun rute jalan yang yang sulit dilalui. Salah satu contoh daearah
yang jauh dari layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau adalah Kelurahan Biduk –
biduk yang terletak di Kecamatan Biduk – Biduk untuk menuju ke Kantah Kabupaten
Berau dibutuhkan waktu 9 jam perjalanan darat.
Dari adayanya latar belakang tersebut sehingga penulis berkeinginan untuk
menggangkat isu tersebut sebagai laporan aktualisasi atau penugasan akhir latsar guna
memberikan sebuah inovasi di satuan kerja penulis. Saat ini penulis di tempatkan di Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Berau harus mampu
menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN dalam menunjang kinerja penulis
dan satuan kerja penulis. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan
core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Humanis, Loyal Adatif, dan Kolaboratif (selanjutnya disebut BerAKHLAK).
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT YANG BERASAL DARI DAERAH YANG SULIT TERJANGKAU OLEH LAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU BAS (BERAU ANTAR SERTIPIKAT)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 12:57 PM
|
Muhammad Ikhsan Koto
|
final aktualisasi.pdf
|
28 June 2022
|
Saat pelayanan pendaftaran hak tanggungan, penulis mendapati para petugas sering
kesulitan mencari buku tanah yang tidak berada dalam album. Pelayanan publik yang terjadi
dalam situasi ini adalah kesulitan waktu yang menjadi penghambat para petugas dalam
melayani masyarakat karena waktu yang digunakan untuk mencari buku tanah menjadi lama.
Dengan demikian, kegiatan pelayanan pertanahan menjadi tidak efektif dan efisien, lembaga
pelayanan publik bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi sebuah respon utama
pemerintah yang terpadu terhadap penyelesaian satu masalah, dengan adanya koordinasi antar
petugas yang melakukan pengambilan dan peminjaman buku tanah serta melibatkan
digitalisasi akan membuat sistem kinerja petugas akan meningkat sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan demi tercapainya tujuan bersama.
Manajemen dan Smart ASN dalam situasi ini adalah tidak adanya sistem koordinasi
dan kerja sama yang akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai, jika kurangnya
kerja sama antar pegawai akan mengakibatkan konflik kepentingan, dan akan menghampat
trasparansi dalam suatu organisasi.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP MELALUI RUANG ARSIP DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SABANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 12:59 PM
|
Muthia Khanza Alifta Putri
|
Muthia Khanza Alifta Putri_G1A7K1.pdf
|
29 July 2022
|
Pada aplikasi GeoKKP tersebut, hasil pengukuran di plotting dan
digambarkan sesuai data hasil pengukuran yang sudah didapatkan. Namun data
yang digunakan untuk plotting peta di GeoKKP bukan hanya data hasil ukur saat
itu juga misal data ukur menggunakan GPS, data ukur menggunakan Total
Station, data ukur menggunakan meteran, dan ada beberapa sumber data lain yaitu
gambar ukur, surat ukur, dan penunjukkan batas on screen. Dari berbagai sumber
data tersebut, tidak bisa didapatkan data yang dianggap pasti benar, karena ada
banyak faktor seperti kesalahan blunder dan kesalahan sistematis, sehingga
memungkinkan hasil plotting menjadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,
seperti data yang tumpang tindih, mengakibatkan kualitas data menjadi kurang
baik. Oleh sebab itu, harus ada solusi agar kualitas data menjadi lebih baik.
Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, bisa dilakukan proses lokalisir dan
pemeringkatan data agar kualitas data menjadi lebih baik. Adanya solusi
penyelesaian tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi
dari Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam
bidang pengukuran dan pemetaan.
|
PENINGKATAN KUALITAS PEMETAAN BIDANG TANAH PADA APLIKASI GEOKKP MENGGUNAKAN DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:02 PM
|
Nirmalasani
|
Laporan perbaikan aktualisasi.pdf
|
12 August 2022
|
Isu-isu yang terjadi pada pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor
Pertanahan Kota Tomohon. Isu yang pertama adalah belum optimalnya penerbitan surat
keterangan pendaftaran tanah pada kegiatan lelang yang berdampak pada tidak dapat
diterbitkannya SKPT untuk lelang serta dapat terjadi pembatalan lelang. Isu ini jika dikaitkan
dengan materi agenda 3 yaitu tentang Manajemen ASN pada kewajiban ASN yaitu Validasi
dan unggah buku tanah merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dengan
bertanggungjawab atas pelayanan digital pada penerbitan SKPT online untuk kepentingan
lelang dan smart ASN, penerapan literasi digital seharusnya dapat dilakukan dengan baik,
dimana literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan
pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Isu yang Kedua adalah kurangya pemahaman
PPAT/PPATS mengenai pengoperasian aplikasi layanan mitra kerja untuk keperluan
pengecekan sertifikat. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang manajemen
ASN yaitu memberikan pemahaman terjadap pengoperasian layanan mitra kerja merupakan
bentuk dari literasi digital serta manajemen ASN, kewajiban ASN yaitu Pengoptimalan
sosialisasi terkait layanan mitra kerja dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan
PPAT/PPATS. Isu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berkas
permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3
yaitu 3 Manajemen ASN (kewajiban ASN), sosialisasi kepada masyarakat terkait PTSL
merupakan bentuk dari kewajiban ASN dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk
program PTSL.
|
PEMBUATAN BUKU SAKU TENTANG PANDUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK LELANG DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:05 PM
|
Nur Aida Suheri
|
LAPORAN AKTUALISASI AIDA full ttd.pdf
|
12 August 2022
|
Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan membentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor
Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Penulis bertugas di Kantor Wilayah
Provinsi Banten di Bidang Survei dan Pemetaan. Salah satu tugas di Bidang Survei dan
Pemetaan adalah pengukuran batas administrasi dan kawasan. Hasil dari pengukuran
tersebut berupa peta bidang tanah. Dari semua peta-peta yang dihasilkan belum
dilaksanakannya arsip untuk peta-peta tersebut, masih dalam bentuk fisik yang
tersimpan di gudang Bidang Survei dan Pemetaan. Pengelolaan arsip secara
konvensional memiliki banyak kelemahan. Memerlukan ruang penyimpanan yang
cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan
dokumen, pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama, distribusian
dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif. Sehingga dari isu
tersebut maka panulis ingin mengajukan pelaksanaan Digitalisasi Manajemen Peta
Bidang Tanah Terintegrasi.
|
Digitalisasi Manajemen Peta Bidang Tanah Terintegrasi Kantor Wilayah Provinsi Banten
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:09 PM
|
PEMBUATAN QR CODE PERSYARATAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI KHUSUSNYA PEMBERIAN HAK MILIK PERORANGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
|
Laporan Akhir-Nur Lifna Deswita Harahap-G1A7K2.pdf
|
27 June 2022
|
Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi
Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, ASN harus
menerapkan core values ASN yaitu BerAKHLAK. Komitmen memberikan
pelayanan yang prima menjadi sangat penting demi kepuasaan masyarakat
serta melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan menjadi kunci utama
agar terciptanya pelayanan yang professional.
Berdasarkan hal tersebut informasi berbasis digital sangat dibutuhkan untuk
kemudahan masyarakat dalam mencari informasi.
|
PEMBUATAN QR CODE PERSYARATAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI KHUSUSNYA PEMBERIAN HAK MILIK PERORANGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:14 PM
|
QURI ORCHID
|
LAPORAN AKTUALISASI_Quri Orchid_Angk.7.pdf
|
7 February 2023
|
Adanya hambatan permasalahan di atas sehingga untuk menjawab dan mewujudkan
target strategis pemerintah ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional harus meningkatkan layanan informasi di seluruh Wilayah Republik Indonesia,
utamanya kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu kantor yang
memiliki wilayah paling luas di Sulawesi tenggara sekitar 5.779,47 km² daratan. Sesuai
Whole of Government dalam lingkup Penyelenggaraan Pemerintah bahwa manajemen
pelayanan publik yang baik harus mempunyai pengelolaan informasi kepada masyarakat.
Isu ini diangkat terkait nilai pelayanan publik pada kedudukan PNS dalam NKRI.
|
Peningkatan Sosialisasi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:19 PM
|
Radyansyah Haris Arif
|
Laporan Rancangan Aktualisasi Radyansyah Haris Arif G1A7K2 terbaru.pdf
|
28 June 2022
|
Penulis sebagai calon analis hukum pertanahan tidak hanya melakukan
pekerjaan dalam menangani sengketa, melainkan konflik dan perkara pertanahan. Untuk
dapat menjalankan itu semua dengan efektif menurut hemat penulis perlunya
optimalisisasi berkas pengaduan dan manajemen berkas. Dari mulai 2021 – 2022
terdapat 15 (limabelas) kasus yang harus diselesaikan,
maka dari uraian penulis diatas diperlukan Optimalisasi berkas pengaduan dan
manajamen berkas melalui Digitalisasi Berkas Pengaduan yang masuk melalui google
sheets dan setiap proses yang dilakukan setelah berkas pengaduan itu masuk dilakukan
juga digitalisasi berkas dari surat tugas , gelar awal sampai proses terakhirnya
dilaksanakan. Semua berkas yang di digitalisasi disimpan melalui google drive.
untuk mendapatkan kinerja yang efektif dan mengingat terdapat banyaknya kasus
pertanahan yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, maka
perlu di lakukan penataan – penataan berkas pengaduan.
Dengan dilakukannya optimalisasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja. Sehingga dapat mengantisipasi kehilangan berkas yang suatu saat
nanti akan dibutuhkan.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2021-2022.
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|
|
Tuesday, 7 February 2023, 1:23 PM
|
Raja Keiko Lovely Syamsir
|
LAPORAN AKTUALISASI RAJA KEIKO LOVELY SYAMSIR.pdf
|
12 August 2022
|
Isu-isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Timur adalah kurang optimalnya penggunaan lembar
kontrol verifikasi dalam berkas peralihan Hak dan jual beli pada
loket. Saat menerima berkas permohonan peralihan Hak melalui jual
beli petugas loket akan melakukan pengecekan dengan
menggunakan lembar kontrol apabila sudah lengkap seluruh
persyaratan permohonan tersebut maka dapat diinput pada sistem
yang kemudian permohonan ini akan ditindaklanjuti sesuai
prosedur, namun ketika berkas telah melalui tahapan pengecekan
pada loket kemudian dilanjutkan untuk diserahkan kepada bagian
pendaftaran Hak dan penetapan, ketika akan diserahkan kepada
kepala kantor untuk ditanda tangani surat tanahnya, masih banyak
kekurangan dalam persyaratan ini sehingga berkas ini akan
dikembalikan untuk dilengkapi kembali persyaratannya.
|
OPTIMALISASI SISTEM PENGADMINISTRASIAN WARKAH PENDAFTARAN PERMOHONAN SK HAK PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VII
|
|