Inventarisasi yang optimal akan menjamin ketersediaan data secara cepat, lengkap, akurat dan mudah diakses serta dapat menyajikan informasi secara ringkas dan jelas.

Dengan adanya isu tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga tidak maksimalnya hasil yang dicapai. Penulis berharap dengan memilih isu permasalahan ini dapat memberikan kontribusi dalam menghadirkan pengelolaan data dalam bentuk inventarisasi tahapan pelaksanaan MoU dan PKS yang berkualitas, efektif, efisien dan mudah diakses.

Oleh karena itu perlu adanya tindakan untuk mengoptimalkan website Kantor

Pertanahan Kabupaten Kayong Utara agar proses publikasi informasi dapat terlaksana

secara maksimal, salah satunya dapat dilakukan dengan mengganti foto dan quotementeri lama ke menteri yang baru, berita kegiatan kantah dan dengan menggunggah

data-data yang dapat di publikasikan seperti data pejabat kantor. Melalui kegiatan

optimalisasi ini diharapkan dapat menghidupkan lagi website instansi yang sudah

cukup lama tidak dikelola.

Terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan, Permasalahan umum yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang aduan yang masuk dalam kurun waktu satu tahun sangat sedikit. Dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Pinrang masih belum paham bahwa Kantor Pertanahan juga berfungsi sebagai pihak untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Hal itu terjadi tentunya karena masyarakat belum paham terkait tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional ataupun juga karena belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah pertanahannya melalui jalan lain. Berdasarkan uraian singkat di atas, Penulis dalam melaksanakan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memilih judul laporan aktualisasi “Optimalalisasi Pengaduan Mengenai Penyelesaian Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Melalui Pembuatan E-Brosur Alur 11 Penyelesaian Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang”.

Proses pelayanan yang mudah, transparan, dan efisien menjadi tajuk motto pelayanan di era yang terus berkembang seperti saat ini. Pada hal pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Metro saat ini ada beberapa kendala pelayanan seperti masih banyak masyarakat yang belum memiliki digital skill yang mumpuni untuk memanfaatkan layanan berbasis digital yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN tersebut khususnya di Kantor Pertanahan Kota Metro sehingga kemudahan dalam pelayanan pertanahan masih belum optimal. Himbauan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital tersebut sudah dilakukan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Metro namun minimnya digital skill dari masyarakat membuat pelayanan digital belum efisien, untuk itu penulis akan membahas mengenai Belum optimalnya digitalisasi peminjaman Arsip menggunakan sistem si-Cepat.

Berdasarkan data rekap pengajuan Persetujuan KKPR berusaha kewenangan pusat wilayah Sumatera terdapat 760 permohonan dan 61 permohonan masuk ke dalam tahapan penilaian. Dengan ditetapkannya waktu pengerjaan selama 20 hari kerja, maka proses penilaian Persetujuan KKPR khususnya Persetujuan KKPR berusaha harus dilakukan dengan cepat namun tetap memperhatikan kaidah dan hasil yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat tantangan dalam proses penilaian Persetujuan KKPR, antara lain proses analisis peta yang belum menggunakan model builder serta format penyajian peta Persetujuan KKPR yang masih belum seragam. Berdasarkan analisis situasi singkat tersebut, penulis mengangkat isu “Belum Optimalnya Pengolahan Peta Persetujuan KKPR”. Isu tersebut dinilai memiliki dampak yang luas ke berbagai pihak, sehingga perlu adanya upaya preventif agar tantangan tersebut tidak menghambat proses penilaian Persetujuan KKPR. Berdasarkan hal di atas, diusulkan gagasan pemecahan isu adalah “Pembuatan Model Builder dalam Proses analisis Peta Persetujuan KKPR”. Percepatan proses analisis peta pada Persetujuan KKPR dinilai menjadi penting untuk mempercepat proses tersebut. Selain itu, gagasan ini tidak memerlukan biaya dalam pengerjaannya serta cukup mudah untuk dilakukan serta diaplikasikan pada unit kerja. Dengan gagasan pemecahan isu tersebut, diharapkan mampu menjadi solusi dari isu yang diangkat dan dapat berkontribusi menyelesaikan tantangan terkait proses penilaian Persetujuan KKPR.

Selain itu di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak masih dijumpai dalam Layanan Elektronik Pengecekan Sertipikat Online, sebagian pemohon yang mengajukan kurang memahami tata cara pelaksaaan dari Pengecekan Sertipikat Online tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab lambatnya pelayanan Pengecekan Sertipikat Online. Sebagai pemohon Layanan Elektronik Pengecekan Sertipikat Online Pejabat Pembuat Akta Tanah pasti menginginkan proses yang mudah dan cepat, begitu pula dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Landak juga menginginkan Proses yang sesuai dengan tata tertib administrasi. Maka dari itu dibutuhkan hubungan kinerja yang sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu, melalui rancangan aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Layanan Pengecekan Sertipikat Online melalui sosialisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak”. Diharapkan penulis mampu menerapkan nilai-nilai ASN melalui kegiatan aktualisasi di tempat kerja, juga dimungkinkan untuk mempelajari tentang penguatan kompetensi bidang tugas, sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN.

Selain itu masyarakat juga seringkali tidak memahami mengenai alur penyelesaian sengketa sehingga hal ini mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, dimana masyarakat yang berkepentingan tersebut akan sulit dan memakan waktu dalam proses pengurusannya dan surat sanggahan yang diajukan tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya berkas yang dipersyaratkan. 2 Berdasarkan latar belakang di atas sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan serta pelayan publik, dirasa tepat untuk mengangkat isu mengenai “Kurangnya informasi terkait berkas yang harus dilengkapi saat pengajuan sanggahan/keberatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam”. Selain itu, penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Berorientas Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) berdasarkan kegitan yang sudah direncanakan.Dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Optimalisasi layanan Loket Pengaduan melalui Digitalisasi Kelengkapan Berkas Sanggahan menggunakan Aplikasi Google Drive”.

Salah satu keperluan dalam masyarakat yaitu terciptanya rasa keadilan dan keamanan terhadap kepemilikan tanah yang mereka miliki. Rasa keadilan dan keamanan atas kepemilikan tanah tersebut merupakan keterkaitan antara kementerian ATR/BPN yang mana mampu menjalankan visi yaitu “Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya: ”Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong”. Demi menciptakan rasa keamanan dan keadilan terhadap kepemilikan tanah maka 2 perlu dilakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan dan tertib administrasi. Sosialisasi untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan dan menertibkan administrasi yang dapat dilakukan melalui media sosial untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Hal ini sangat memudahkan masyarakat yang tidak perlu lagi menghadiri sosialisasi seperti jaman dahulu yang dilakukan di suatu tempat dengan membutuhkan biaya akomodasi dan biaya-biaya lainnya. Sosialisasi ini juga penting dilakukan karena melihat masih kurangnya dilakukan sosialisasi pencegahan penanganan sengketa pertanahan pada media sosial kantor pertanahan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat isu “Sosialisasi Persyaratan Pemberkasan pada Pemeliharaan Data Melalui Sosial Media di Kantah Kabupaten Sinjai”.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu proses pengelolaan Blanko Sertipikat kurang optimal dikarenakan pengelolaan hanya mengandalkan aplikasi Microsoft Excel dimana hal ini sangat rentan akan data hilang dan tidak ada tanda bukti pada saat pengambilan Blanko Sertipikat.

Kantor Pertanahan Kota Ambon khususnya Subbagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya, memproses pengelolaan berkas keuangan seperti pengarsipan SPM dan dokumen keuangan lainnya masih kurang efektif dan efisien, karena masih menggunakan sistem manual. Dokumen berkas Surat Perintah Membayar (SPM) maupun dokumen keuangan saat ini hanya tersimpan di lemari dan belum tertata dengan baik, sehingga saat dibutuhkan informasi penting mengenai keuangan terkadang menyulitkan dalam pencarian berkas, berkas tersebut harus diteliti satu persatu sangat tidak efisien dan membuang waktu, kemudian dokumen-dokumen ini juga sangat rentan untuk rusak, robek, dan bahkan hilang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya penyimpanan secara sistem digital yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari. Karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan dan tahun pada surat tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Surat Perintah Membayar dan Dokumen Keuangan Lainnya Melalui Google Drive pada Kantor Pertanahan Kota Ambon”.