Untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang sejalan dengan salah satu dari tujuh strategic goal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Mewujudkan Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik berbasis teknologi informasi. Sudah semestinya untuk melakukan perubahan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dengan menyediakan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku tanah berbasis digital. Oleh karena latar belakang yang telah dijabarakan penulis diatas, maka penulis menulis Laporan Aktualisasi dan melakukan kegiatan aktualisasi yang berjudul : 3 “Optimalisasi Pengelolaan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah Melalui Google Form di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.”

Selain itu, saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa layanan yang sudah dilakukan melalui layanan digital.  Salah satunya ialah pelayanan pengecekan sertipikat. Ketika melakukan pengecekan sertipikat, terkadang ditemukan data yang tertera di dokumen hasil pengecekan tidak sesuai dengan yang tertera di buku tanah, sehingga perlu dilakukan sunting agar data yang muncul di dokumen hasil pengecekan sesuai dengan yang tertera di buku tanah. Sayangnya tidak semua buku tanah belum dilakukan digitalisasi. Belum dilakukannya digitalisasi tersebut terkadang menyulitkan kegiatan pengecekan sertipikat, karena pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan yang ingin melakukan perbaikan data harus meminjam buku tanah terlebih dahulu secara fisik di ruang buku tanah. Tentu saja pencarian buku tanah secara manual ini memakan waktu, sehingga efektivitas kegiatan pengecekan sertipikat pun menjadi terhambat.

Petunjuk teknis tersebut disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan semua kegiatan dari konsolidasi tanah. Harapannya penyelenggaraan lebih baik dan optimal. Namun, saat ini masih ada tahapan kegiatan dalam petunjuk teknis yang belum optimal dilaksanakan, 2 yakni tahap pengawasan yang dilakukan oleh kantor pusat. Kegiatan pemantauan sebagai bagian tahap pengawasan progres penyelenggaraan konsolidasi tanah masih manual, belum efisien, lambat, dan tidak lengkap. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dalam petunjuk teknis, di mana capaian target bidang tanah yang ditata secara nasional sulit mencapai 70% atau lebih karena beberapa hal seperti pemilihan lokasi kurang tepat, minat masyarakat masih rendah, dukungan pemerintah daerah sedikit, adanya pengalihan lokasi target konsolidasi tanah, penetapan lokasi oleh Bupati/Walikota yang lambat, serta pelaksanaan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) kurang maksimal.

Dampak yang terjadi bila isu ini tidak segera ditangani adalah akan ada banyak permohonan dengan berkas tidak lengkap sehingga pemohon harus bolak-balik melengkapi berkas. Selain itu, ketika banyak pemohon yang bertanya di ruangan Seksi Penataan dan Pemberdayaan akan menyebabkan ruangan penuh dan kurang kondusif. Sesuai dengan kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 5, ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selain itu, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa ASN juga harus menjalankan tugas serta fungsinya yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan isu kurangnya informasi tapak kaveling, perlu dirumuskan cara penyampaian informasi tapak kaveling yang jelas. Dari penjelasan di atas, maka dibuatlah rancangan aktualisasi ini untuk memecahkan isu kurang jelasnya informasi tapak kaveling di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dengan membuat gagasan pemecahan isu sebagai solusi kreatif dan efisien yang dapat meningkatkan pelayanan permohonan Tapak Kaveling. Gagasan pemecahan isu yang dipilih adalah “Penyampaian Informasi Tapak Kaveling Melalui Media Poster dan Brosur di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung”.

Sengketa tanah banyak terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya pun masih ada yang diperebutkan, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan kepentingan dan haknya, selain itu harga tanah yang semakin meningkat membuat permasalahan tanah tidak ada habisnya. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatankeberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang PenyelesaianKasus Pertanahan telah mengkategorikan kasustanah kedalam Kewenangan Kementerian dan Non Kementerian. Dalam melaksanakan penanganan kasus pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagaimana Pasal 4 disebutkan Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan : a) Inisiatif dari Kementerian ; atau b) Pengaduan Masyarakat

Isu utama dalam tulisan Laporan Aktualisasi ini adalah “Belum Akuntabelnya Proses Peminjaman Buku Tanah Untuk Keperluan Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung”. Isu ini berawal dari tugas sehari-hari penulis yang diberi tugas oleh atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan Hak Tanggungan Elektronik serta kondisi-kondisi yang dihadapi oleh penulis secara langsung sehingga diharapkan tulisan ini benar-benar aktual dan faktual pada instansi dan unit kerja dari penulis. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pihak-pihak dalam Hak Tanggungan terdiri dari Kerditur dan Debitur. Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utangpiutang tertentu, sedangkan Debitur adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utangpiutang tertentu. Hak Tanggungan bersifat accessoir karena merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokok antara kreditur dan debitur. Seiring dengan perkemabangan teknologi yanga ada di dunia, Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi digital dalam layanan pertanahan Hak Tanggungan dari yang sebelumnya dilaksanakan konvensional melalui loket pelayanan pertanahan di kantor pertanahan, berubah menjadi layanan digital melalui website yang mudah diakses oleh pemohon yaitu lembaga pembiayaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud salah satunya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pemberian Hak Tanggungan.

Dalam proses pengerjaannya, kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan masih terjadi beberapa kendala mulai dari administrasi, syarat-syarat pendaftaran hingga proses pengarsipan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksaan kegiatan ini, salah satunya adalah sumber daya manusia yang menjadi penyelenggara, maupun pelaksana pelayanan pertanahan ini. Sumber daya manusia merupakan 2 fakta dinamika yang memerlukan suatu pengelolaan yang tepat, sehingga benar-benar menjadi faktor pokok pembangunan. Di samping itu sumber daya manusia merupakan tujuan pembangunan yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan suatu lembaga organisasi yang baik tergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang menjalankannya, dalam hal ini ASN yang mewakili organisasi tersebut melakukan pelayanan dan menjalankan fungsi pemerintahan, jika ASN tersebut baik maka akan membawa keberhasilan dalam lembaga organisasi tersebut.

Selama penulis berada pada Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang berkisar dua bulan (sejak bulan Juni awal hingga Juli kini), penulis mengamati sistem peminjaman alat ukur tidak berjalan rutin. Peminjaman alat ukur terkadang hanya berdasarkan ‘siapa yang lebih dahulu mengambil’, yang dimana hal tersebut jelas merugikan kinerja petugas ukur secara umum. Petugas ukur berdalih, bahwa pengisian formulir manual dirasa kurang efisien dan efektif, serta faktor Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menuntut untuk cepat dan tidak berbelit. Petugas ukur terkadang tidak mendapat alat, alat ukur yang tertukar. baterai yang kosong, alat yang kotor akibat jarang ada yang merawat, dan bahkan pengukuran bidang tanah yang tertunda akibat telah terpinjamnya alat ukur secara keseluruhan merupakan dampak yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan dengan manajemen ASN, isu tersebut berkutat pada kurangnya manajemen pegawai dalam mengoptimalisasi digitalisasi sistem peminjaman alat ukur di ruang alat ukur. Lalu, keterkaitan isu dengan Smart ASN adalah tidak diaplikasikannya literasi digital dalam pembentukan sistem peminjaman alat ukur. Dengan adanya sistem peminjaman alat ukur yang terkomputerisasi, maka penanggung jawab ruang alat ukur dapat mengontrol alat ukur dan petugas ukur yang akan meminjam alat ukur tidak berkeberatan dengan formulir peminjaman alat ukur yang simpel, efektif, dan efisien

Pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dalam hal pemberian layanan terhadap masyarakat masih kurang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dalam pemberian layanan tersebut tidak maksimal. Ini terjadi pada pengumpulan berkas yuridis PTSL-PM yang dilakukan oleh Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Puldatan dalam mengumpulkan berkas yuridis dari pemohon PTSL masih menggunakan metode manual sehingga lama dalam pengerjaannya yang mengakibatkan petugas yuridis juga lama dalam meng-entry pada sistem KKP. Menurut Petugas Ukur PTSL di Kantah Kabupaten Kotabaru, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh Puldatan untuk mengumpulkan berkas yuridis dari pemohon PTSL kepada petugas yuridis hingga sampai 6 bulan lamanya. Sehingga penulis menganggap bahwa isu ini harus diselesaikan karena PTSL ini merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang mengharuskan semua tanah yang ada di Indonesia pada tahun 2025 sudah terpetakan.

Adapun penanganan kasus pertanahan di Kota Trenggalek masih bersifat pasif yang dilaksanakan setelah adanya pengaduan oleh masyarakat kemudian diproses sesuai peraturan yang ada. Selain itu, pengelolaan kasus masih menggunakan beragam metode dan mekanisme yang berbeda sehingga tidak adanya standarisasi yang sama dalam mengelola kasus pertanahan, hal ini didukung dengan adanya pencabutan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona yang diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2022.