Penerapan teknologi informasi telah terselenggara di berbagai bidang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Namun, pada Subbagian Tata Usaha masih sangat minim penerapan dari teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung terciptanya pelayanan yang optimal. Oleh sebab itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini, penulis akan mencoba untuk melakukan sosialisasi syaratsyarat permohonan pendaftaran tanah dengan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai tempat dan wadah yang strategis untuk menyebar luaskan informasi. Saat terealisasikan aktualisasi tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan inovasi baru sehingga memudahkan kinerja dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas para pegawai pada Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon serta pemenuhan pelayanan publik yang prima, sehingga penerapan dari nilai-nilai BerAKHLAK dapat tercerminkan dengan baik.

Melakukan kebiasaan lama dalam melaksanakan pekerjaan lagi tidak sesuai dalam situasi modern saat ini. ASN harus adaptif dengan teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan SMART ASN yang mendukung transformasi birokrasi. Melihat kondisi yang ada saat ini, potensi pemanfaatan teknologi untuk membantu pengolahan data PNBP secara efektif dan efisien agar pengelolaan rekap PNBP setiap bulannya dapat lebih optimal, serta untuk terwujudnya sasaran strategis Kementerian ATR/BPN, penulis menyusun Rancangan Aktualisasi berjudul “Optimalisasi pengolahan rekap penerimaan PNBP yang terintegrasi dan terautomatisasi di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Palembang.”

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sudah diluncurkan sejak empat tahun yang lalu, namun sampai saat ini masih muncul pelanggaran pemanfaatan ruang terurtama di Jawa Tengah sebagai akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi GISTARU. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang pertama dari pihak instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional baik dari Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan kurang optimal dalam menyampaikan pemanfaatan aplikasi GISTARU. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami atau mengoperasikan teknologi terutama teknologi terkait tata ruang seperti aplikasi GISTARU ini. Oleh karena itu, pada kegiatan aktualisasi ini penulis mengambil judul “Memahaminya Masyarakat tentang Penggunaan Aplikasi GISTARU melalui Media Sosial pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah”.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dikabupaten/kota yang bersangkutan. Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Untuk mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan pertanahan dan tata ruang serta pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan maka layanan informasi pertanahan harus disajikan secara transparan dan terbuka. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Layanan PKKPR Pada Kantor Pertanahan Kota Magelang”.

Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, sudah cukup baik dalam hal pelayanan kepada penerima layanan, dibuktikan dengan adanya layanan pengecekan tanah secara elektronik yang semula bersifat konvensional dan dilakukan oleh notaris namun dengan pengembalian wewenang untuk melakukan pengecekan tanah secara elektronik kepada Badan Pertanahan Nasional dan dapat diakses oleh masyarakat untuk keperluan informasi layanan pertanahan. Kedepan diharapkan dengan adanya media informasi berbasis digital dalam bentuk aplikasi diharapkan dapat membantu pegawai dalam melakukan pencarian terhadap buku tanah, dan tidak lagi melakukan pencarian buku tanah secara manual yang akan memakan waktu yang lama.

Untuk mendukung terciptanya pelayanan berstandar dunia dan melaksanakan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang membuat program kilat untuk pendaftaran hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, namun pelaksanannya belum optimal. Maka dari itu penulis mengangkat isu ini sebagai judul Rancangan Aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pelaksanaan Program Inovasi Layanan Kilat Peningkatan Hak (Lakipening) melalui sosialisasi dan publikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.

Gambar Ukur yang telah dibuat dan disimpan harus dapat ditemukan dengan cepat apabila terjadi permohonan dari masyarakat yang menyangkut bidang-bidang tanah seperti yang tercantum di Gambar Ukur. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, seperti pemecahan bidang tanah akibat kewarisan atau jual-beli atau hibah atau pun sebab lain, tukar-menukar tanah, penggabungan tanah, akan memerlukan Gambar Ukur yang diarsip. Demikian juga pada kasus sengketa batas bidang tanah yang telah terdaftar akan memerlukan Gambar Ukur untuk alat bukti bahwa bidang tanah tersebut sudah pernah diukur batas-batasnya. Dengan menggunakan besaran-besaran pengukuran batas bidang maka persengketaan dapat diselesaikan melalui mediasi maupun melalui pengadilan. Dengan demikian Gambar Ukur juga dapat dijadikan data rekonstruksi bidang tanah pada kasus-kasus bencana alam, seperti hilangnya batas bidang tanah akibat bencana banjir dan tsunami.

Penulis selaku Pengelola Informasi Pertanahan yang ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, melakukan observasi terkait penerapan Manajemen ASN dan SMART ASN terkait layanan aplikasi Sentuh Tanahku di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh staf ahli Menteri ATR/BPN Bidang teknologi Informasi, dari 40 juta yang tanahnya terverifikasi di Dukcapil, hanya 1 juta orang yang mendownload aplikasi sentuh tanahku, dan hanya 112 ribu orang yang akunnya terverifikasi di aplikasi, ini berarti bahwa minat masyarakat terhadap aplikasi sentuh tanahku masih sangat kurang, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor utamanya yaitu kurangnya informasi, kepada masyarakat. Penulis melihat bahwa pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara masih kurangnya promosi tentang aplikasi sentuh tanahku kepada masyarakat, hal itu nampak dari kurangnya sarana promosi melalui media sebagainya sebagai media promosi kepada masyarakat disekitaran kantor, sosial media instansi seperti Instagram juga tidak dimanfaatkan sebagai sarana promosi digital, hal ini tentu mencerminkan kurangnya peran pegawai selaku pelayan publik, yang seharusnya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu hal tersebut juga mencerminkan kurangnya pemahaman transformasi digital dan literasi digital yang akan unsur dari terselenggaranya SMART ASN. Oleh karena itu pada rancangan aktualisasi ini, penulis fokus pada pembahasan isu Optimalisasi Informasi Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku melalui Media Sosial Instagram di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.

Pelaksanaan peningkatan kualitas data ini dikerjakan oleh seluruh elemen di kantor Pertanahan Kota Tebing tinggi yang dimana berdasarkan data persentasi kualitas data bidang tanah pada aplikasi KKP terdapat beberapa kelurahan yang masih rendah persentase kualitas datanya salah satunya adalah Kelurahan Lubuk Baru yang merupakan penlok kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memiliki persentase kualitas data paling rendah dari kelurahan lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat isu penyelesaian permasalahan K4 dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 di Kelurahan Lubuk baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi”

Adapun beberapa isu telah dipilih oleh Penulis antara lain: Pertama, “Belum Optimalnya Pengumuman Koran Sertipikat Pengganti Karena Hilang di Media Cetak Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah”. Kedua, “Belum Terdapat Rekapitulasi Peminjaman Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palembang”. Ketiga, “Belum Terdapat Rekapitulasi Digital Daftar Surat Keluar di Kantor Pertanahan Kota Palembang”. Dari ketiga isu tersebut, Penulis akan melakukan penapisan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga terpilih 1 (satu) isu utama yang akan dianalisis lebih dalam lagi. Diharapkan hasil analisis tersebut, selain bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai yang diberikan dari agenda Latsar, juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih positif demi kemajuan instansi Kementerian ATR/BPN khususnya satuan kerja saya Kantor Pertanahan Kota Palembang.