Salah satu usaha untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat yakni dengan belajar mengenai Bela Negara, nilai-nilai dasar ASN, manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya dengan mengaktualisasikan nilai nilai yang dipelajari dalam bentuk aksi nyata. Salah satunya dengan melakukan Percepatan dalam Pelaksanaan Progress Permohonaan Hak Milik Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

Pembuatan basis data dapat menjadi salah satu solusi untuk mengorganisir beragam data yang ada. Menurut Fathansyah (2012)1 , sebagai suatu kesatuan istilah, basis data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah serta kumpulan file / table /arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Melalui pembuatan basis data diharapkan dapat dicapainya integrasi data berbagai kegiatan pelayanan pertanahan yang dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan serta memberikan aspek keadilan bagi seluruh pegawai dengan kemudahan mengakses berbagai data yang ada.

Sehingga dengan latar belakang masalah tersebut bahwa untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2021 yang mengacu pada peringkat EoDB. Maka dengan ini penulis bertujuan untuk membahas salah satu informasi layanan elektronik yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau biasa disingkat sebagai SKPT, yang memiliki isu Belum Optimalnya Proses pelayanan SKPT Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sehingga diharapkan dengan pembahasan isu dapat terjabarkan berbagai akar masalah atau hambatan dalam proses SKPT ini dan terpilih akar masalah yang ideal, layak, dan terjangkau untuk direalisasikan sebuah solusi. Pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai nilai core values ASN, Manajemen ASN dan Smart ASN.

Kondisi inilah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Tata kelola pengarsipan yang sedang berlangsung di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Prabumulih masih menggunakan tata kelola konvensional dimana dokumen-dokumen keuangan, yakni Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukungnya, diarsipkan secara fisiknya saja. Karena keterbatasan ruangan, dokumen-dokumen SPM ini belum memiliki tempat penyimpanan khusus seperti lemari atau filing cabinet. Hal ini menyebabkan arsip dokumen SPM di simpan pada lemari-lemari yang terpisah dan digabung dengan dokumen dan barang-barang kantor lainnya. Selain itu, terlihat beberapa dokumen juga diletakkan di atas meja kerja dan ada yang disimpan di dalam box container besar. Hal ini tentu saja dapat mengancam keamanan dan keselamatan dari arsip dokumen SPM tersebut. Kondisi seperti ini juga menyebabkan tata ruangan menjadi berantakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik dan aman, pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindarkan lagi.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. ASN juga berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan informasi ke publik dengan professional dan berkualitas. Memberikan pelayanan informasi ke publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu ASN dituntut untuk professional dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi, tugas dan peran untuk memberikan pelayanan informasi ke publik yang professional dan berkualitas, penyampaian informasi melalui media sosial maupun website akan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada layanan pertanahan. Namun, penyampaian informasi melalui media sosial maupun website ini belum dilakukan secara maksimal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sehingga masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi pertanahan dengan jelas. Sedangkan proses penyampaian informasi pada era saat ini sangar erat kaitannya dengan media sosial maupun website. Oleh karena itu perlu ditingkatkannya pengelolaan dalam penyampaian informasi pada sosial media maupun website di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

h menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN BerAKHLAK yang terdapat pada tahapan-tahapan kegiatan di unit kerja penulis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur. Penulisan ini juga bertujuan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ASN BerAKHLAK, Manajemen ASN dan Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis rencanakan maka, penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pengaturan Jadwal Kegiatan Sidang Panitia “A” dalam Permohonan Hak Atas Tanah Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur Dengan Menggunakan Google Calendar”.

Untuk memenuhi syarat desa/kelurahan lengkap secara spasial dapat diberikan Nomor Induk Sementara (NIS) terhadap objek-objek berikut ini seperti NIS Fitur Geografis (NIS FG) untuk objek sungai, jalan, gang, fasilitas sosial, fasilitas umum, danau, sempadan dan lain-lain, serta NIS Non-Fitur Geografis (NIS Non-FG) diberikan untuk objek bidang-bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya/ tidak ada orang yang dapat menunjukkan batas bidang tanah di lapangan dan dapat dilakukan dengan deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Petunjuk Teknis PTSL 2022). Tetapi, pada kenyataannya data spasial desa lengkap yang ada masih belum optimal dikarenakan bidang yang diukur masih overlap dengan bidang lain, ataupun bidang tanah yang diukur masih memiliki kordinat lokal dan melayang (flying parcel), serta bidang tanah terdaftar tidak terpetakan secara teliti pada peta pendaftaran. Oleh karena itu, perlu optimalisasi kualitas data spasial desa lengkap sehingga data spasial yang ada dapat memenuhi syarat untuk deklarasi desa lengkap.

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Menteri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama 5 tahun ke depan (2020-2024) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah “Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Kendala tersebut akan menimbulkan permasalahan, yaitu pegawai tidak dapat mengonsep SK dari permohonan hak atas tanah dan pemohon terus datang ke kantor pertanahan untuk menanyakan proses perjalanan berkasnya dan seringkali menimbulkan keributan di loket pelayanan, sehingga cukup mengganggu pemohon lain yang akan mengajukan permohonannya. Layanan pertanahan yang baik yaitu dapat memperluas akses lokal, membuka layanan interaktif, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyadari bahwa peningkatan kualitas layanan yang baik akan menciptakan sistem tata kelola pemerintahan menuju Smart Governance yang memiliki nilai BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan dan akuntabilitas.

Kantor Petanahan Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan kearsipan dan kegiatan seperti Pengukuran, Pemetaan, Penatagunaan tanah, dan penetapan hak atas tanah. Dari data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bahwa permintaan Buku Tanah yang diperlukan sekitar 100-150 perharinya. Hal ini menimbulkan sibuknya di ruang arsip karena permintaan buku tanah untuk keperluan pengecekan sertipikat, peralihan hak dan lain sebagainya. Kegiatan peminjaman daftar umum di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung terutama buku tanah selama ini masih di lakukan secara manual dalam bentuk catatan dalam buku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas dikatakan adanya kesulitan dalam menentukan prioritas dalam hal peminjaman buku tanah dikarenakan intensitas dalam pengajuan peminjaman buku tanah yang sangat tinggi dan pencatatan masih manual menyebababkan pelayanan pada masyarakat menjadi tidak maksimal. Meilihat dari kondisi permasalahan seperti yang sudah di jelasakan dapat dikatakan bahwa penulis tertarik untuk melakukan aksi perubahan dengan judul “Digitalisasi Monitoring Peminjaman Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Menggunakan Google Spreadsheet”