|
Wednesday, 15 February 2023, 10:28
|
Jane Baiduri Simanjuntak
|
Laporan Aktualisasi_Jane Baiduri Simanjuntak_G3A17K2.pdf
|
15 September 2022
|
Dalam pelaksanaan pengumpulan data ditemukan beberapa kendala,
diantaranya ialah masyarakat yang enggan untuk di wawancara karena takut akan
kenaikan pajak tanahnya sehingga terkadang masyarakat sengaja mengurangi perkiraan
harga jual tanahnya. Selain itu seringkali pemilik tanah tidak berada di rumah karena
kebanyakan bekerja pada siang hari. Hal ini tentu berakibat dengan semakin lamanya
proses pengumpulan data. Salah satu penyebab dari kendala tersebut ialah karena
kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai Pembaruan Zona Nilai
Tanah, dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan.
|
EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN INFORMASI PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:30
|
Kharisma Mega Vuspa Theffidy
|
LA_KharismaMegaVT_G3A17K3.pdf
|
22 September 2022
|
Salah satu rangkaian Pelatihan Dasar CPNS adalah melaksanakan
kegiatan aktualisasi di tempat kerja. Penulis bertugas di Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Barat pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat merupakan instansi
pertanahan dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah.
Kantor pertanahan menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan
Nasional didaerah yang mana sudah hampir di seluruh kabupaten di
Indonesia terdapat Kantor Pertanahan untuk melayani publik di bidang
pertanahan.
|
PEMANFAATAN SOSIAL MEDIA SEBAGAI ALAT PUBLIC AWARENESS TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI LAMPUNG BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:32
|
Mailia Dwi Indrayanti
|
Revisi Laporan Aktualisasi Mailia Dwi Indrayanti_G3A17K2.pdf
|
15 September 2022
|
Surat keluar dan surat masuk yang terdiri dari Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, surat undangan rapat, surat
jawaban dari Instansi dan desa terdampak, surat undangan sosialisasi inventarisasi
dan identifikasi, surat tugas, serta dokumen lain yang terkait dengan pengadaan
tanah banyak jumlahnya. Jumlah personel dari sekretariat pengadaan tanah yang
melaksanakan fungsi pemeliharaan dokumen pengarsipan tidak banyak. Hal
tersebut mengakibatkan berkas yang masuk tersebut masih belum tertata rapi.
Penyusunan maupun pengarsipan dokumen yang masih kurang rapi dapat
mengakibatkan terhambatnya layanan pertanahan, terutama layanan pengadaan
tanah seperti kurang terorganisirnya surat dan dokumen pengadaan tanah dan
dokumen yang satu terpisah dari dokumen yang lain dan terhambatnya pencairan
anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena memerlukan waktu yang
lebih lama untuk menyusun surat dan dokumen tersebut menjadi satu, sehingga
tidak efisien waktu. Selain itu, penataan dokumen yang tidak rapi akan
mengakibatkan masyarakat mengalami keterlambatan untuk mendapatkan
informasi-informasi yang berkaitan dengan tanah mereka yang terkena dampak
pengadaan tanah.
|
OPTIMALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL YOGYAKARTA - BAWEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:35
|
Manuel Manurung
|
MANUEL MANURUNG_G3A17K3_LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
22 September 2022
|
Pada saat ini monitoring pelaksanaan pemeriksaan dokumen permohonan pelayanan
pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur masih kurang optimal terkhusus untuk
dokumen yang belum dlakukan entry pada sistem informasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) dan belum adanya backup data internal apabila terjadi error pada system
KKP. Pada saat ini register permohonan pelayanan pertanahan untuk permohonan yang belum
dientry pada system KKP belum tersedia hal ini dapat berdampak tidak terkontrolnya posisi
pemegang dokumen. Isu diatas dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada masyarakat dan
proses pelaporan kinerja apabila terjadi error pada sistem KKP terkhusus terkait dokumen
tunggakan sehingga dibutuhkan suatu media penyimpanan sebagai alat Monitoring Dokumen
Permohonan Pelayanan Pertanahan.
|
Optimalisasi Kegiatan Monitoring Dokumen Permohonan Pendaftaran Pelayanan Pertanahan Menggunakan Google Spreadsheet Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:38
|
Mohamad Anwar
|
MOHAMAD ANWAR_G3A17K2.pdf
|
23 September 2022
|
Selain melaksanakan kegiatan penataan aset, kegiatan Reforma Agraria juga
dilaksanakan melalui kegiatan penataan akses.Dalam pelaksanaan kegiatan penataan akses,
Kementerian ATR/BPN melakukan pendampingan kepada masyarakat pemegang sertipikat
tanah untuk mengembangkan aset dengan koordinasi pembinaan, fasilitasi dan kerjasama
penataan akses dari pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat.Namun didalam kegiatan penataan akses antusias masyarakat
dalam mengikuti kegiatan masih belum optimal.Hal tersebut dikarenakan kurangnya
kesadaran dan pengetahuan masyarakat akanmaksud, tujuan dan langkah-langkah diadakanya
kegiatan Penanganan Akses.
Guna mengatasi kendala tersebut, perlu adanya media edukasi yang dapat digunakan
sebagai pedoman bagi Masyarakat dalam memahami dan menjalankan kegiatan Akses
Reforma Agraria. Dengan adanya edukasi tersebut diharapkan akan membuka pola pikir
masyarakat untuk dapat mendukung dan mengikuti kegiatan Penanganan Akses Reforma
Agraria
|
OPTIMALISASI ANTUSIASME MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA (ARA) MELALUI EDUKASI BERBASIS MEDIA CETAK DAN DIGITAL DI KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KEBUMEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:41
|
Muhammad Isnaini Nur Iqbal
|
Laporan Aktualisasi_Muhammad Isnaini Nur Iqbal_G30A17K3 Revisi.pdf
|
22 September 2022
|
Dari hal-hal tersebut tampak bahwa prosedur pembukuan peminjaman
dan pengembalian Buku Tanah masih belumlah optimal dikarenakan
banyaknya buku peminjaman dan bentuknya yang masih manual. Jika isu
tersebut tidak segera diatasi ditakutkan akan berdampak pada tidak
maksimalnya manajemen ASN yang Professional dalam menjalankan
pekerjaan dikarenakan adanya ketidakoptimalan dan ketidakefektifan dalam
pembukuan. Selain itu hal ini juga tidak selaras dengan core values ASN
BerAKHLAK terutama pada nilai Akuntabel. Selain itu berdasarkan Peraturan
Kepala BPN Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Gambar 1 Buku Pengembalian Gambar 2 Buku Peminjaman
10
Pertanahan, permasalahan mengenai prosedur pencatatan peminjaman dan
pengembalian Buku Tanah secara tidak langsung berpotensi menurunkan
kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Temanggung. Fakta tersebut tentunya menjadi sebuah
catatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai
salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis
Hukum Pertanahan diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
|
OPTIMALISASI PROSEDUR PENCATATAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANAH MELALUI APLIKASI CLOUD COMPUTING DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:43
|
Nailatul Muna
|
Laporan Aktualisasi Nailatul Muna Final.pdf
|
21 September 2022
|
Dari data tahun 2022 diketahui bahwa bidang tanah yang tumpang tindih berjumlah
1500 bidang, oleh karena itu diperlukan solusi atau tindak lanjut yang efektif dan efisien
untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu gagasan penyelesaianya yaitu dengan
penataan kembali bidang tanah yang tumpang tindih dengan berpedoman pada dokumendokumen terkait yang ada di KKP seperti SU atau Surat Ukur dan GU atau Gambar Ukur.
Diharapkan dengan penataan kembali bidang tanah tersebut dapat mengurangi atau
bahkan menyelesaikan permasalahan bidang tanah tumpang tindih.
|
PENATAAN KEMBALI BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH DENGAN BERPEDOMAN PADA DOKUMEN SURAT UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:45
|
Nella Oktorin Samosir
|
Laporan Aktualisasi _Nella Oktorin Samosir.pdf
|
24 September 2022
|
Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di Bagian Tata Usaha di Kantah Tanjung
Jabung Timur, penulis menemukan beberapa permasalahan terkait inventaris BMN. Kondisi BMN
belum dilengkapi oleh label yang menudahkan mengidentifikasi barang apakah statusnya baik ,
rusak ringan, lengkap, kurang, maupun berlebih. Dengan adanya pelabelan akan memudahkan
sensus BMN disetiap ruangan sebagai pengguna BMN.
Berdasarkan kendala kendala yang ditemukan tersebut, penulis ingin meningkatkan
kualitas inventaris BMN di Kantah Tanjung Jabung Timur menuju tertib pengelolaan BMN, dan
meningkatkan hubungan harmonis antara pengelola barang dengan kuasa pengguna barang.
|
Optimalisasi Inventaris Barang Milik Negara (BMN) dengan Menggunakan Label SIMAK BMN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:46
|
Nur Afrizal Toya
|
Laporan Aktualisasi_Nur Afrizal_G3A17K4.pdf
|
15 February 2023
|
Namun jika ditinjau dari aspek spasial
kewilayahan, masih banyak wilayah desa di Temanggung yang belum mempunyai
garis batas yang tegas pada peta referensi. Kondisi ini tentu akan berakibat kepada
belum jelasnya administrasi, luas wilayah, serta menyangkut hal-hal fiskal desa.
Selain itu, hal ini akan menghambat program pemerintah dalam penyediaan
informasi geospasial tematik pertanahan ruang yang lengkap, reliabel dan
informatif yang diintegrasikan dengan teknologi untuk mencapai target 2022 dan
2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik.
|
PEMBARUAN PETA BATAS DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:49
|
PRIAKSA PRADIPTA ARDHANARICWARI SUKMA
|
Laporan Akhir Aktualisasi Priaksa Pradipta.pdf
|
15 September 2022
|
Kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap
perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam
pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan
penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.5
Sementara terintegrasi berarti penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal dan Kompetensi
Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.
|
Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Untuk Mensosialisasikan Alur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|