Dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Pertanahan terdapat Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kantor sesuai dengan yang tertera dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satunya adalah mengelola barang milik negara seperti barang persediaan kantor. Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan yang baik, maka perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya ialah dengan melakukan pencatatan atas barang masuk ataupun keluar. Di Kantor Pertanahan Kota Batam, pengelolaan barang persediaan masih dapat dikatakan belum baik. Tidak adanya kontrol atas barang masuk 2 maupun keluar merupakan salah satu masalah yang terjadi saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistem yang digunakan untuk mencatat barang persediaan tersebut. Berbagai dampak dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut, seperti barang yang akan habis tidak akan terdeteksi apabila tidak diperiksa langsung ke gudang. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut apabila pada saat yang bersamaan ada permintaan barang dari pegawai di kantor. Selain itu, untuk mengetahui jumlah barang tertentu maka harus langsung dilakukan dengan cara opname fisik, hal ini tentu akan menghabiskan banyak waktu. Melihat dari permasalahan yang terjadi di atas, penulis pun memilih isu tersebut yaitu belum optimalnya pengelolaan barang persediaan kantor di Kantor Pertanahan Kota Batam.

ari data tersebut banyak Daerah yang terletak jauh dari jangkauan layanan Kantah Kabupaten Berau dan akses untuk menunju ke Kantah Kabupaten Berau cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Daerah – daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan Kantah Kabupaten Berau adalah wilayah – wilayah yang terletak pada pulau – pulau terluar, wilayah – wilayah yang terletak di perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah – wilayah yang masih minim insfraktuktur baik dari segi alat transportasi maupun rute jalan yang yang sulit dilalui. Salah satu contoh daearah yang jauh dari layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Berau adalah Kelurahan Biduk – biduk yang terletak di Kecamatan Biduk – Biduk untuk menuju ke Kantah Kabupaten Berau dibutuhkan waktu 9 jam perjalanan darat. Dari adayanya latar belakang tersebut sehingga penulis berkeinginan untuk menggangkat isu tersebut sebagai laporan aktualisasi atau penugasan akhir latsar guna memberikan sebuah inovasi di satuan kerja penulis. Saat ini penulis di tempatkan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Berau harus mampu menerapkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN dalam menunjang kinerja penulis dan satuan kerja penulis. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Humanis, Loyal Adatif, dan Kolaboratif (selanjutnya disebut BerAKHLAK).

Saat pelayanan pendaftaran hak tanggungan, penulis mendapati para petugas sering kesulitan mencari buku tanah yang tidak berada dalam album. Pelayanan publik yang terjadi dalam situasi ini adalah kesulitan waktu yang menjadi penghambat para petugas dalam melayani masyarakat karena waktu yang digunakan untuk mencari buku tanah menjadi lama. Dengan demikian, kegiatan pelayanan pertanahan menjadi tidak efektif dan efisien, lembaga pelayanan publik bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi sebuah respon utama pemerintah yang terpadu terhadap penyelesaian satu masalah, dengan adanya koordinasi antar petugas yang melakukan pengambilan dan peminjaman buku tanah serta melibatkan digitalisasi akan membuat sistem kinerja petugas akan meningkat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan bersama. Manajemen dan Smart ASN dalam situasi ini adalah tidak adanya sistem koordinasi dan kerja sama yang akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai, jika kurangnya kerja sama antar pegawai akan mengakibatkan konflik kepentingan, dan akan menghampat trasparansi dalam suatu organisasi.

Pada aplikasi GeoKKP tersebut, hasil pengukuran di plotting dan digambarkan sesuai data hasil pengukuran yang sudah didapatkan. Namun data yang digunakan untuk plotting peta di GeoKKP bukan hanya data hasil ukur saat itu juga misal data ukur menggunakan GPS, data ukur menggunakan Total Station, data ukur menggunakan meteran, dan ada beberapa sumber data lain yaitu gambar ukur, surat ukur, dan penunjukkan batas on screen. Dari berbagai sumber data tersebut, tidak bisa didapatkan data yang dianggap pasti benar, karena ada banyak faktor seperti kesalahan blunder dan kesalahan sistematis, sehingga memungkinkan hasil plotting menjadi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, seperti data yang tumpang tindih, mengakibatkan kualitas data menjadi kurang baik. Oleh sebab itu, harus ada solusi agar kualitas data menjadi lebih baik. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, bisa dilakukan proses lokalisir dan pemeringkatan data agar kualitas data menjadi lebih baik. Adanya solusi penyelesaian tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi dari Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam bidang pengukuran dan pemetaan.

Isu-isu yang terjadi pada pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Tomohon. Isu yang pertama adalah belum optimalnya penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah pada kegiatan lelang yang berdampak pada tidak dapat diterbitkannya SKPT untuk lelang serta dapat terjadi pembatalan lelang. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang Manajemen ASN pada kewajiban ASN yaitu Validasi dan unggah buku tanah merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas pelayanan digital pada penerbitan SKPT online untuk kepentingan lelang dan smart ASN, penerapan literasi digital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Isu yang Kedua adalah kurangya pemahaman PPAT/PPATS mengenai pengoperasian aplikasi layanan mitra kerja untuk keperluan pengecekan sertifikat. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN yaitu memberikan pemahaman terjadap pengoperasian layanan mitra kerja merupakan bentuk dari literasi digital serta manajemen ASN, kewajiban ASN yaitu Pengoptimalan sosialisasi terkait layanan mitra kerja dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan PPAT/PPATS. Isu yang ketiga adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu 3 Manajemen ASN (kewajiban ASN), sosialisasi kepada masyarakat terkait PTSL merupakan bentuk dari kewajiban ASN dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk program PTSL.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan membentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Penulis bertugas di Kantor Wilayah Provinsi Banten di Bidang Survei dan Pemetaan. Salah satu tugas di Bidang Survei dan Pemetaan adalah pengukuran batas administrasi dan kawasan. Hasil dari pengukuran tersebut berupa peta bidang tanah. Dari semua peta-peta yang dihasilkan belum dilaksanakannya arsip untuk peta-peta tersebut, masih dalam bentuk fisik yang tersimpan di gudang Bidang Survei dan Pemetaan. Pengelolaan arsip secara konvensional memiliki banyak kelemahan. Memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen, pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama, distribusian dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif. Sehingga dari isu tersebut maka panulis ingin mengajukan pelaksanaan Digitalisasi Manajemen Peta Bidang Tanah Terintegrasi.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, ASN harus menerapkan core values ASN yaitu BerAKHLAK. Komitmen memberikan pelayanan yang prima menjadi sangat penting demi kepuasaan masyarakat serta melakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan menjadi kunci utama agar terciptanya pelayanan yang professional. Berdasarkan hal tersebut informasi berbasis digital sangat dibutuhkan untuk kemudahan masyarakat dalam mencari informasi.

Adanya hambatan permasalahan di atas sehingga untuk menjawab dan mewujudkan target strategis pemerintah ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan layanan informasi di seluruh Wilayah Republik Indonesia, utamanya kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu kantor yang memiliki wilayah paling luas di Sulawesi tenggara sekitar 5.779,47 km² daratan. Sesuai Whole of Government dalam lingkup Penyelenggaraan Pemerintah bahwa manajemen pelayanan publik yang baik harus mempunyai pengelolaan informasi kepada masyarakat. Isu ini diangkat terkait nilai pelayanan publik pada kedudukan PNS dalam NKRI.

Penulis sebagai calon analis hukum pertanahan tidak hanya melakukan pekerjaan dalam menangani sengketa, melainkan konflik dan perkara pertanahan. Untuk dapat menjalankan itu semua dengan efektif menurut hemat penulis perlunya optimalisisasi berkas pengaduan dan manajemen berkas. Dari mulai 2021 – 2022 terdapat 15 (limabelas) kasus yang harus diselesaikan, maka dari uraian penulis diatas diperlukan Optimalisasi berkas pengaduan dan manajamen berkas melalui Digitalisasi Berkas Pengaduan yang masuk melalui google sheets dan setiap proses yang dilakukan setelah berkas pengaduan itu masuk dilakukan juga digitalisasi berkas dari surat tugas , gelar awal sampai proses terakhirnya dilaksanakan. Semua berkas yang di digitalisasi disimpan melalui google drive. untuk mendapatkan kinerja yang efektif dan mengingat terdapat banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, maka perlu di lakukan penataan – penataan berkas pengaduan. Dengan dilakukannya optimalisasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Sehingga dapat mengantisipasi kehilangan berkas yang suatu saat nanti akan dibutuhkan.

Isu-isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kurang optimalnya penggunaan lembar kontrol verifikasi dalam berkas peralihan Hak dan jual beli pada loket. Saat menerima berkas permohonan peralihan Hak melalui jual beli petugas loket akan melakukan pengecekan dengan menggunakan lembar kontrol apabila sudah lengkap seluruh persyaratan permohonan tersebut maka dapat diinput pada sistem yang kemudian permohonan ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, namun ketika berkas telah melalui tahapan pengecekan pada loket kemudian dilanjutkan untuk diserahkan kepada bagian pendaftaran Hak dan penetapan, ketika akan diserahkan kepada kepala kantor untuk ditanda tangani surat tanahnya, masih banyak kekurangan dalam persyaratan ini sehingga berkas ini akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali persyaratannya.