Sistem pengarsipan buku tanah menjadi perhatian yang sangat penting, namun di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam masih belum terkelola dengan efektif seperti sistem peminjaman dan pengembalian buku tanah yang masih secara konvensional dan masih belum adanya pengawasan terkait peminjaman dan pengembalian buku tanah sesuai kebutuhan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membantu pengoptimalisasian pengelolaan pencatatan dan pengawasan terhadap buku tanah dengan gagasan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan perubahan alur tersebut terdapat hambatan yang dihadapi oleh petugas di bagian validasi, yakni sulitnya monitoring perjalanan berkas. Mengingat setiap berkas check plot dan validasi hanya diberi label bon tanda terima tanpa adanya pencatatan terhadap alur berkas masuk dan keluar sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Menyikapi hal ini penulis tertarik untuk melakukan aksi perubahan dengan judul, “Optimalisasi Proses Check Plot dan Validasi Melalui Monitoring dengan Google Spreadsheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.”

Sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam setiap individu ASN, maka calon ASN harus mengikutitahapan kegiatan pelatihan dasar. Pelatihan dasar dilaksanakan melalui proses yang terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang individu ASN.

Informasi publik sendiri merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan, Layanan Informasi Publik adalah layanan pemberian informasi publik yang dilaksanakan oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, petugas pelayanan informasi publik, pejabat informasi dan petugas informasi. 3 Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah menerapkan pelayanan informasi publik, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala yang dirasakan masyarakat dimana muncul kesulitan untuk mengetahui informasi dan layanan pertanahan mengingat cukup banyaknya informasi serta berbagai macam aplikasi yang dimiliki Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, penulis menyusun rancangan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Layanan Informasi Satu Pintu Pada Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Menggunakan Linktree”.

Selanjutnya Penulis mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan analisis sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi. Setelah dilakukan identifikasi, tapisan analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu “Belum optimalnya Penataan Arsip Warkah PTSL”. Kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, cermat dan dispilin dalam menjaga dan mengamankan dokumen rahasia negara serta penerapan asas manajemen efektif dan efisien dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Wujud dari Transformasi Digital yaitu Pengarsipan data dan dokumen-dokumen dari cara konvensional beralih dengan cara sistem berbasis teknologi informasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan literasi digital untuk menjaga keamanan data, sehingga datadata milik masyarakat dan milik negara dapat disimpan dan dipelihara dengan baik. Berdasarkan hal diatas, maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Digitalisasi Arsip Warkah PTSL Tahun 2017 Desa Suwaduk Kecamatan Wedarijaksa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”. Gagasan penulisan yang diangkat diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam dalam menjaga dan mengamankan dokumen rahasia negara. Sehingga nantinya dapat menunjang kegiatan pelayanan pertanahan yang akurat dan valid.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019, Verifikator Berkas Permohonan Hak bertugas Menerima, memverifikasi dan mengelola berkas permohonan dan meneruskan kepada  pejabat terkait untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan pengamatan dan pelaksanaan di Subbagian Tata Usaha oleh Penulis selama menjalani masa percobaan CPNS sebagai Verifkator Berkas Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, ditemukan beberapa isu yang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan dan butuh untuk diselesaikan dan ditemukan solusinya agar tidak menurunkan kualitas pelayanan. Salah satu isu yang urgent adalah belum optimalnya penyediaan informasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran. Salah satu faktornya adalah belum optimalnya pemanfaatan sosial media sebagai media informasi layanan pertanahan mengakibatkan minimnya informasi tentang informasi layanan pertanahan yang dapat di akses oleh masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, penting untuk membuat alternatif penyelesaian dalam permasalahan yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi pelayanan loket melalui penyediaan informasi dengan pemanfaatan media sosial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran”.

Untuk layanan kantor pertanahan dengan menggunakan media brosur seperti ini dirasa tidak efektif dan efisien dikarenakan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada, dan pada kenyataannya sering dibuang oleh masyarakat setelah membaca informasi tersebut. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk berusaha mewujudkan salah satu misi Kementerian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, pemanfaatan akan teknologi sangat dibutuhkan agar tercapainya misi tersebut. Oleh sebab itu Pegawai ATR/BPN sebagai pelayanan publik haruslah memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan zaman yang serba digital. Berdasarkan isu itu penulis tertarik membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Layanan Informasi, Pengaduan, dan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Barcode dan Website di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.”

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil, peserta pelatihan dituntut untuk mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam agenda Habituasi. Dalam agenda Habituasi ini, peserta dituntut memiliki konseptual untuk dapat mengamati kondisi nyata di lingkungan kerja masingmasing, yang kemudian diidentifikasi dan memberikan gagasan alternatif pemecah isu yang telah ditemukan. Berdasarkan kondisi tersebut, peserta diharapkan untuk mampu menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit/organisasi, stakeholders, masyarakat, atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat (Idris. 2019).  Dari pengamatan, maupun tukar pikir dengan mentor, senior, dan rekan kerja yang dilakukan di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, penulis telah menemukan beberapa isu, dimana dari isu yang telah penulis temukan, penulis telah memilih 1 (satu) isu prioritas dan bermaksud untuk menjabarkan isu serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut. Namun dengan tetap mempertimbangkan gagasan yang realistis dan dapat dilaksanakan pada masa aktualisasi dari penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Hal ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian antara Data Barang Ruangan (DBR) dengan barang fisik di ruangan, kurangnya kontrol terhadap perpindahan (mutasi) BMN, adanya BMN yang belum tercatat di SIMAK-BMN atau belum update, serta masih lamanya melakukan inventarisasi barang. Oleh karena itu, Pengelolaan BMN perlu dikelola dengan baik sehingga terwujudnya good governance yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun dari 8 indikator dalam penilaian IKPA, terdapat indikator yang masih belum mencapai target di Kantor Pertanahan Kota Cimahi yaitu kesesuaian antara rencana penarikan anggaran dengan realisasi anggaran (Deviasi halaman III DIPA). indikator deviasi halaman III DIPA yang nilainya kurang, dapat mempengaruhi nilai IKPA secara keseluruhan. Kurang optimalnya capaian nilai IKPA pada indikator deviasi halaman III DIPA yang tidak mencapai target disebabkan oleh rencana penarikan dana yang di input sebelumnya hanya dibagi habis bulan serta kurangnya koordinasi antara rencana penarikan dana yang telah dibuat oleh bagian perencanaan dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan seksi serta kurang optimalnya capaian IKPA dikhawatirkan akan memberikan dampak menurunnya mutu atau kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Untuk dapat mewujudkan capaian nilai IKPA Kantor Pertanahan Kota Cimahi yang sesuai target yaitu 95, diperlukan komitmen dari semua stakeholder mengenai target kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggarannya.