Sebagai tindak lanjut 2 dari adanya transformasi digital serta perkembangan teknologi, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik guna menciptakan pendaftaran yang sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka sesuai asas pendaftaran tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Hal ini juga sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 yang berwujud percepatan transformasi digital layanan pertanahan dan tata ruang yang mudah diakses serta transparan berbasis elektronik. Dalam realisasinya, masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dapat menghambat pelayanan pertanahan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah proses pengecekan kelengkapan berkas permohonan peralihan hak secara online. Permasalahan ini sering terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang mana masalah ini adalah belum optimalnya memonitoring pengecekan berkas permohonanan peralihan hak, karena apabila tidak ada sistem monitoring pengkoreksian berkas menjadi memakan waktu lebih banyak dan tidak efisien.

Validasi juga merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan pengurusan layanan pertanahan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak Sertipikat Hak Atas Tanah yang belum melakukan validasi sehingga proses pengurusan untuk pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhambat dan mengharuskan pemohon untuk melakukan validasi terlebih dahulu sebelum melakukan permohonan layanan pertanahan lainnya. Dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan validasi untuk melakukan layanan pertanahan.

telah menganalisis segala bahan yang diperlukan pada saat menghadiri persidangan. Dengan mengetahui seluruh jadwal persidangan perkara di Pengadilan, maka akan semakin mudah juga untuk melakukan segala persiapannya dengan sebaik mungkin. Dengan adanya persiapan yang baik pula, maka kemungkinan untuk terjadinya kesalahan kerja karena ketidaktelitian dari ASN tersebut dapat terminimalisir. Oleh karenanya, perlu dilakukan inovasi terkait pencatatan perkara berjalan tahun 2022 terkait sengketa pertanahan di Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui “Efektivitas Pembaharuan Proses Perkara Berjalan Tahun 2022 Terkait Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe Melalui Digitalisasi Pembaharuan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.”

Dari haril pengamatan peserta, proses permintaan barang yang masih dilakukan secara konvensional dan belum tersistem menyebabkan kegiatan operasional kantor tidak berjalan dengan lancar sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak efektif dan efisien yang akan berdampak kepada kinerja yang tidak maksimal, hasil pekerjaan yang tidak memuaskan, dan pekerjaan akan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan serta menyebabkan terhentinya aktifitas kantor. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, saya sebagai CPNS verifikator berkas permohonan hak yang ditempatkan di Subbagian Tata Usaha yang sering melakukan permintaan barang harus memposisikan diri dan menerapkan nilai-nilai yang telah saya pahami dan pelajari pada agenda 3 (tiga) yakni manajemen ASN dan smart ASN dengan baik agar kedepannya permasalahan tidak akan terulang kembali. Dengan demikian laporan aktualisasi ini disusun untuk menganalisis lebih mendalam core issue “Belum Adanya Aplikasi untuk Manajemen Stok Barang Habis Pakai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2022” dan gagasan penyelesaiannya di dalam rancangan aktualisasi dengan judul “Pengembangan Aplikasi Manajemen Stok Barang Habis Pakai Berbasis Web Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2022”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. Program pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sehingga dapat menjadi aparatur sipil negara yang terampil dan dapat bersaing di kancah Internasional. Indikator keberhasilan program tersebut tidak hanya di diukur dari pemahaman para peserta, namun dengan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara yang bangga melayani masyarakat. Agenda program pelatihan dalam mencapai sasaran tersebut adalah: 1. Pemahaman Nilai-nilai Bela Negara (Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara); 2. Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif); 3. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI (Manajemen ASN dan Smart ASN; 4. Habituasi (Rancangan Aktualisasi hingga Pelaksanaan Aktualisasi)

Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang memiliki beberapa akun media sosial yaitu Facebook, Youtube, Website, dan Instagram. Namun, penggunaan media sosial tersebut belum optimal, karena hanya menyajikan informasi terkait kegiatan yang sedang berlangsung saja dan tidak terfokus pada penyampaian informasi terkait layanan pertanahan. Akibat dari tidak adanya informasi terkait layanan pertanahan ini, muncul banyak pertanyaan dari pemohon terkait layanan pertanahan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan unsur BerAKHLAK ASN, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang wajib menyediakan informasi terkait layanan pertanahan agar mudah diakses, yaitu dengan mengunggah informasi layanan pertanahan di sosial media yang dimiliki. 2 Kegiatan penyelesaian isu di atas tentunya sebagai salah satu implementasi materi Smart ASN pada Pelatihan Dasar CPNS yang memiliki makna bahwa ASN diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan kecakapan kemampuan digital dasar dan memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme tinggi yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan responsif terhadap perubahan sesuai arahan presiden. Selain mengimplementasikan SMART ASN, penyelesaian isu ini juga sejalan dengan prinsip BerAKHLAK dalam setiap prosesnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyampaian Informasi Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Hal ini berkaitan dengan kolaborasi antara pemerintah pusat mupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta demi terwujudnya integrasi antara penyedia layanan yang bermuara kepada penyederhanaan birokrasi pelayanan. Demi terwujudnya program pemerintah pusat, Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta akan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik Madukara dengan memberikan layanan pertanahan Roya dan Peningkatan Hak kepada masyarakat dimana sampai saat ini layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Madukara hanya menyediakan layanan informasi dan pengaduan saja. Diharapkan dengan adanya layanan ini dapat memberikan layanan yang mudah, terjangkau, cepat, aman dan  nyaman kepada masyarakat. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta bisa meningkat.

Mengingat mulai banyaknya masyarakat yang datang mengadu terkait konflik dan sengketa pertanahan, maka penulis mengambil isu yang berkaitan dengan informasi tentang pengaduan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Dimana masyarakat yang memiliki kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan hanya datang mengadu tanpa melampirkan data pendukung maupun surat pengaduan dikarenakan kurangnya informasi yang tertulis baik melalui media cetak di kantor pertanahan maupun di media sosial kantor pertanahan. Hal ini mendorong penulis untuk mengoptimalkan sarana bantu atau media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait kasus pertanahan. Media pendukung yang digunakan untuk penyebaran informasi mengenai syarat dan tahapan pengaduan kasus pertanahan di harapkan dapat 2 membantu masyarakat yang kurang memahami syarat dan alur penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Selain itu selama penulis melaksanakan tugas pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, ditemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai penyelesaian kasus pertanahan berupa sengketa dan konflik pertanahan. Yang timbul dalam pemikiran masyarakat adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan selesai sampai dengan diajukannya keberatan atau aduan ke Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, tanpa mengetahui dan paham konsekuensi dari diajukannya sebuah keberatan dan aduan yang mana dimungkinkan bermuara kepada perkara di pengadilan. Melihat berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah utama dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pada Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara adalah belum optimalnya layanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan, sehingga berangkat dari problema tersebut penulis tertarik mengangkat aktualisasi

Pengisian Formulir yang tidak sesuai dan tidak lengkap berdampak pada pengembalian berkas permohonan yang telah masuk ke loket pemecahan. Sehingga berkas tidak bisa langsung di proses. Petugas akan mengembalikan berkas kepada pemohon kembali. Pemohon akan melakukan revisi atau pengerjaan formulir kembali. Kemudian petugas akan menerima hasil revisi dan melakukan pengecekan untuk yang kedua kalinya dan akan melakukan pengecekan berulang ulang sampai berkas seusai dan lengkap. Hal ini berdampak pada kurang efisiennya waktu dan tenaga yang dilakukan oleh pemohon dan petugas di loket. Sebagai Pelayan Publik, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memahami kebutuhan pemohon. Di era digital ini, masyarakat mengharapakan pelayanan yang memudahkan dengan memanfaatkan media sosial, untuk itu digital skill diperlukan oleh ASN untuk mewujudkan Smart Government. Pembuatan aktualisasi ini merupakan implementasi nilai Bela Negara indikator Sadar Berbangsa dan Bernegara dimana penulis menyadari sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berkewajiban untuk Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya yaitu dengan cara berdedikasi sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Untuk itu penulis berpartisipasi aktif dalam Instansi sesuai dengan profesi untuk meningkatan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan atau pemohon.