Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagian besar kegiatan pelayanan pertanahan sudah memakai media elektronik sebagai sarana untuk memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dan mendaftar layanan pertanahan . Melalui pemanfaaatan media elektronik, pelayanan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi seperti KKP2, BMN, PTSL dan juga sistem informasi lainnya. Setiap penggunaan aplikasi tersebut juga tidak terlepas dari respon yang di berikan oleh pengguna baik itu keluhan maupun saran untuk perbaikan aplikasi kedepannya.  Kritik dan saran tersebut seperti aplikasi yang belum optimal, data yang belum sempurna, server yang sering down, tampilan yang terlalu rumit dan banyaknya kendala pada saat proses pengolahan data. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya pengelolaan kendala proses berkas pada aplikasi KKP yang disebabkan karena belum terakomodirnya pelayanan pelaporan kendala.

Pada gambar 1.1 terdapat pertanyaan dari pemohon melalui instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Di sebelah kiri terdapat pertanyaan mengenai persyaratan permohonan Perubahan Hak Atas Tanah dan disebelah kanan terdapat pertanyaan mengenai persyaratan permohonan SK pemberian Hak Milik Perorangan. Hal ini tentu membutuhkan sebuah inovasi serta solusi agar luasnya informasi mengenai pelayanan pertanahan. Dengan demikian, saya selaku penulis tertarik untuk membuat gagasan pemecahan dari isu tersebut dalam rancangan aktualisasi. Adapun gagasan kreatif dalam rancangan aktualisasi ini yaitu “Optimalisasi penggunaan media sebagai sarana informasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur”

Isu-isu yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan di antaranya belum maksimalnya kegiatan pendataan peminjaman dan pengembalian buku tanah dan surat ukur dengan baik yang berdampak pada kinerja para pegawai terhambat dikarena kan Buku Tanah/Surat Ukur tidak ketemu, dan dalam Pengelolaan Informasi Pertanahan dalam menyelesaikan aduan masyarakat menjadi terhambat sehingga isu ini berkaitan dengan agenda III yakni Manajemen ASN. Akan tetapi disini saya akan mencoba mengkolaborasikan Manajemen ASN dan Smart ASN. Dengan kurang maksimalnya pendataan peminjaman dan pengembalian Buku Tanah dan Surat Ukur dapat berpotensi menyebabkan hilangnya warkah ataupun tercecer sehingga berkaitan dengan Manajemen ASN. Maka disini saya sedikit memanfaatkan teknologi berbasis cloud-computing menggunakan google form dan speardsheet dalam mendata Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah dan Surat Ukur sehingga saya memilih Judul “DIGITALISASI DATA PEMINJAMAN dan PENGEMBALIAN BUKU TANAH dan SURAT UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA SELATAN”.

Selain itu rendahnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengisi Survei Kepuasan Masyarakat menjadi kendala bagi masyarakat dan minat masyarakat untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat menjadi turun. Sehingga berdampak kurang terukurnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sudah diberikan dikarenakan tidak tersampaikannya kendala maupun keluhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi untuk meningkatkan minat masyarakat. Saat ini ASN dituntut untuk cakap dalam memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi dan melakukan sosialisasi sebagai wujud penerapan Smart ASN. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibutuhkan informasi yang sampai kepada masyarakat dengan tepat. Dengan ini penulis memberi gagasal alternatif, yaitu “Optimalisasi Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Video Sosialisasi dan Infografis pada Kantor Pertanahan Kota Semarang”.

Sebagai bentuk pertangungjawaban dan dalam rangka menjaga akuntabilitas pengerjaan berkas permohonan penetapan hak melalui Surat Keputusan yang pengerjaannya harus selesai pada akhir tahun, maka dari itu pengoptimalan pengerjaan berkas permohonan harus segera dilakukan agar tercapai target sampai akhir tahun sebagi wujud implementasi Nilai-Nilai Dasar ASN (Core Values), yaitu melaksanakan setiap tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi (Akuntable) dan dalam rangka berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyrakat ( Berorientasi Pelayanan). Berdasarkan latar belakang diataslah penulis mengangkat isu dalam rancangan aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI PENGERJAAN SISA BERKAS PERMOHONAN PENETAPAN HAK UNTUK PEMERINTAH DAERAH KAB. GARUT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT”.

Berkaitan dengan belum optimalnya monitoring peminjaman alat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menyebabkan perlunya alat yang bisa digunakan untuk memonitoring peminjaman alat ukur secara digital. Salah satu nya membuat form peminjaman dan pengembalian alat 3 ukur secara digital. Selain mengikuti perkembangan zaman, alat tersebut harus memiliki kelebihan yaitu bisa dan mudah diakses dimanapun, dapat diakses menggunakan berbagai device seperti smartphone maupun PC, proses pengisian nya mudah dan tidak rumit. Sehingga, dengan melakukan monitoring pemijaman alat ukut secara digital maka dalam pengawasan penggunaan Barang Milik Negara akan dapat terarah dengan baik sehingga dapat mewujudkan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel. Dari hal tersebut penulis mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Monitoring Peminjaman Alat Ukur Menggunakan Google Form Terintegrasi Dengan WhatsApp API Gateway Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka”.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terkait program Pelayanan One Day Service belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pemohon yang masih belum mengetahui adanya Pelayanan One Day Service. Pemohon yang datang sendiri untuk Pelayanan One Day Service hanya sedikit. Pada Bulan September tahun 2022 hanya ada 3 pemohon yang datang sendiri untuk mengurus roya Pelayanan One Day Service. Padahal masih banyaknya pemohon roya yang ada tetapi masih dikuasakan kepada PPAT. Pada Bulan September tahun 2022 ada 91 pemohon yang memberi kuasa pada PPAT untuk mengurus roya. Ini menandakan program Pelayanan One Day Service di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum berjalan sebagaimana mestinya. Media sosial resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga belum digunakan secara maksimal untuk media sosialisasi Pelayanan One Day Service. Belum optimalnya sosialisasi ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Pelayanan One Day Service sehingga pemohon yang datang hanya sedikit. Dampak dari isu ini adalah menjadi tidak efektifnya kegiatan Pelayanan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Ini juga akan berdampak pada penilaian Pelayanan One Day Service yang kurang dan menyebabkan tidak berjalannya program Pelayanan One Day Service.

Isu ketiga adalah Belum optimalnya sistem pengecekan dan perawatan alat ukur secara berkala di Kantor Pertanahan kabupaten Tabanan. Isu ini berkaitan dengan masalah manajemen ASN dan pelayanan publik dikarenakan pentingnya pengecekan dan perawatan alat ukur karena alat ukur merupakan senjata utama petugas dalam memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Jika alat ukur tidak dirawat dengan baik maka akan dapat menimbulkan kerusakan pada alat ukur sehingga proses pelayanan pengukuran menjadi terganngu karena rusaknya alat ukur. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengangkat isu tersebut untuk diselesaikan dengan judul “Perbaikan Peta Pendaftaran Desa Mundeh Kauh untuk mencapai Nilai Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan” sebagai bentuk kegiatan aktualisasi di tempat kerja.

Hasil akhir atau produk dari sistem pengelolaan pengaduan pertanahan berbasis cloud-computing menggunakan google form & google spreadsheet berupa laporan akhir mengenai pengaduan yang masuk, yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan mempermudah monitoring penanganan pengaduan pertanahan yang masuk. Kerja sama dan komunikasi antara tim pengelola pengaduan masyarakat menjadi salah satu nilai dasar manajemen ASN & Smart Governance yang harus diwujudkan dalam penggunaan sistem pengelolaan pengaduan pertanahan yang sedang bertransformasi ke arah digital. Pemahaman teknologi yang dilakukan oleh admin pengaduan dalam mengelola pengaduan pertanahan yang masuk diterapkan sebagai implementasi dari nilai digital skill atau kecakapan dalam penggunaan teknologi informasi.

Terkait dengan SOP Pelayanan Roya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, sedangkan tarif pelayanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merasa perlu untuk menyediakan informasi yang lebih menarik dan dapat diakses masyarakat melalui media sosial sehingga masyarakat dapat lebih cepat mengetahui informasi persyaratan atau langkah-langkah dalam mengurus Roya. Keterkaitan isu di atas dengan agenda 1 tentang Perilaku Bela Negara adalah penerapan nilai bela negara Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara pada indikator sikap siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman yaitu dengan bijak dalam menggunakan sosial media. Sedangkan keterkaitan dengan agenda 3 tentang Manajemen ASN dan Smart ASN, layanan informasi hendaknya dapat disajikan melalui media digital dengan penerapan literasi digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat menemukan informasi yang diperlukan.