Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pembentukan karakter ASN yang juga bertujuan membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetisi bidang. Pada Pelatihan Dasar ini, penulis diharapkan bisa membuat sebuah rancangan aktualisasi yang nantinya mampu diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang melaksanakan kegiatan aktualisasi dalam program Pelatihan Dasar, maka penulis mengangkat isu tentang “Belum Optimalnya Sosialiasi Info Layanan Aplikasi Sentuh Tanahku”. Dengan adanya program pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pendukung upaya pelayanan pertanahan secara digital, sesuai dengan uraian tersebut penulis memilih judul rancangan Aktualisasi “Sosialisasi Pemanfaatan Info Layanan Aplikasi Sentuh Tanahku kepada Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Makassar”.

Masih belum optimalnya pengisian formulir pendaftaran PTSL secara digital di Kantor Pertanahan Kota Palopo. Hal ini jelas menjadi penghambat apalagi program PTSL menjadi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang ditargetka rampung pada tahun 2024. Pengisian formulir pendaftaran tanah kegiatan PTSL secara digital diharapkan dapat mengoptimalkan Petugas Petugas Puldadis dalam menjalankan tugasnya di Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk mewujudkan terlaksananya smart governance (tata kelola pemerintahan cerdas) yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

hal ini bertujuan untuk memudahkan informasi layanan pertanahan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan akses pelayanan. Namun hingga saat ini proses pengelolaan informasi pertanahan pada media sosial masih sangatlah kurang hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang mengelola dan kurangnya kepiawaian pegawai dalam mengelola media sosial.

Perkembangan dunia teknologi informasi pada saat ini menuntut Aparatur Sipil

Negara (ASN) mengganti pola kerja yang konvensional menjadi pola kerja yang lebih

efektif dan efisien. Berbagai macam model kegiatan saat ini dapat dilakukan dengan

menggunakan media digital atau dengan bantuan internet yang terpasang pada Smartphone atau di perangkat lainnya yang dapat terhubung dengan internet. Untuk

bisa melaksanakan pemeritahan yang berdaya saing serta bisa diandalkan, Aparatur

Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi

ini.

Penyimpanan dokumen pertanggungjawaban keuangan di Kantor Pertanahan Kota Binjai sebagian besar disimpan dalam bentuk fisik. Penumpukan dokumen akhirnya akan menyulitkan untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan. Di samping itu, diperlukan fasilitas penyimpanan fisik yang besar dan pemeliharaan khusus karena dokumen fisik mudah rusak. 3 Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal tersebut perlu adanya penataan kearsipan yang tidak sekadar disimpan atau ditumpuk begitu saja, tetapi perlu diatur cara penyimpanannya dengan melalui beberapa tahapan dengan tujuan sistem pengarsipan yang rapi dan ketika arsip dibutuhkan mudah ditemukan kembali. Melihat kondisi yang ada saat ini, potensi pemanfaatan teknologi untuk membantu penyimpanan arsip secara efektif dan efisien agar pengelolaan pertanggungjawaban keuangan lebih optimal, serta untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Kementerian ATR/BPN, penulis menyusun Rancangan Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan melalui Digitalisasi Arsip Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Menggunakan Aplikasi Google Drive di Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Binjai”.

Untuk pengelolaan pengaduan yang baik dan konsisten serta mempunyai arahan yang jelas, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur sehingga setiap tahapan – tahapan penyelesaiannya terdokumentasikan dengan baik dan memberikan jawaban yang solutif terhadap masyarakat. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan.

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, melalui tujuh langkah strategis, yaitu: 1) Terwujudnya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; 6) Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif.

Pengelolaan Arsip Buku Tanah menggunakan metode lama yang tidak berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengakibatkan pengelolaan Arsip Buku Tanah tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan pencarian Buku Tanah di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran memakan waktu dan tidak efisien. Perlunya Pengelolaan Arsip Buku Tanah yang bersifat Digital di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu akan membuat Arsip Buku Tanah tersimpan dengan baik dan dapat mudah diakses. Dan hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Berdasarkan uraian singkat diatas, Penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berkeinginan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN untuk perubahan pengelolaan manajemen Arsip Buku Tanah di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Penulis memilih judul “Digitalisasi Pengelolaan Arsip Buku Tanah Menggunakan Google Drive dan SpreadSheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu”

Permasalahan tersebut dijawab dengan gagasan pemecah isu “Penyusunan Rancangan Digital Dalam Perencanaan Penerbitan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Jenderal Kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai gagasan pemecah isu yang terjadi pada unit kerja Inspektorat Bidang Investigasi akan dilakukan penyusunan rancangan digital mengenai perencanaan tenggat waktu pengumpulan laporan hasil audit. Penyusunan rancangan dengan bimbingan mentor akan dilakukan dan selanjutnya diajukan kepada Kantor Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk persetujuan pembuatan dashboard.

Salah satu upaya peningkatan standar kualitas pelayanan adalah digunakannya teknologi yang ada untuk mengoptimalkan pekerjaan. Perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan disetiap aspek sendi sendi kehidupan tak terkecuali dalam ruang lingkup pekerjaan. Kehadiran perangkat digital dan media digital yang telah banyak merubah tata cara pelayanan pertanahan yang ada. Saat ini telah banyak program dan teknologi yang dimanfaatkan oleh ATR/BPN. Keberadaan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan sehari hari tidak dapat dipisahkan dari adanya data sebagai suatu sumberdaya, baik berupa foto, dokumen, catatan digital dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah wajib di publikasikan sebatas tidak bertentangan dengan informasi yang di kecualikan. Salah satu tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk mempromosikan kegiatan agar diketahui oleh masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan negara guna meningkatkan citra positif Kantor Pertanahan Kota Binjai Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Optimalisasi Publikasi Pelayanan Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Objek Sengketa Menggunakan Aplikasi Powtoon Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Tahun 2022” agar tersebarnya informasi pelayanan pemblokirnya sertipikat hak atas tanah objek sengketa kepada seluruh masyarakat dengan baik. Dengan demikian dapat memudahkan masyarakat kedepannya dalam proses pemblokiran.