Pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Kerja PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan hal yang baru dilakukan tetapi pembaharuan kearah yang lebih efektif dan menggunakan kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan saat di lapangan, pembuatan peta kerja ini dengan mengumpulkan data bidang-bidang tanah baik yang terdaftar atau belum terdaftar dan dan dibuat dalam satu peta per dusunnya untuk memudahkan satgas fisik dan yuridis pada saat di lapangan karna terbantu dengan keberadaan posisi personal terhadap posisi bidang dalam peta kerja tersebut. Kegiatan Pembuatan Peta Kerja ini dilakukan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam Rencana Strategi Peraturan Menteri Agraria no 27 tahun 2020 tertera didalamnya

bahwa bertujuan untuk membentuk institusi berstandart dunia, diperluka strategi, komitmen

serta perspektif baru dalam menyikapi peralihan media layanan sehingga pada tahun 2022 dan

2023 layanan pertanahan dan tata ruang semakin mudah di akses dan transparan berbasis

elektronik. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah

berhasil mengalihkan beberapa pelayanan menjadi layanan elektronik.

Pengelolaan Pengaduan adalah bentuk komitmen pejabat publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengadukan permasalahannya melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian ATR/BPN yang terletak di kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dimana pada saat menjalankan tugas Pembatalan Sertipikat harus berkordinasi serta disetujui oleh Kantor Wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk surat keputusan. Dewasaini perlu adanya kepastian bagi masyarakat sebagai pemohon pembatalan sertipikat yang didasarkan pada Tumpang Tindih sertipikat pada sebuah bidang tanah, hal tersebut menunjukan perlunya Tatakelola yang baik dalam hal permohonan pembatalan sertipikat. Banyak ditemukan tidak terlaksananyaataupun tidak adanya kejelasan pembatalan sertipikat baik didasarkan pada putusan pengadilan atau pun cacat administratif pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah. Hal tersebut dapat terjadi karna begitu banyak faktor, baik faktor yang ada pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah maupun faktor-faktor lain yang berhubungan dengan sistem organisasi serta pengambil keputusan kebijkan publik. Maka dipiandang perlu adanya Tatakelola informasi yang baik mengenai proses pembatalan sertipikat baik yang didasarkan pada putusan pengadilan maupun cacad administratif, agar terciptanya kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah

Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tim Reforma Agraria Nasional mempunyai tugas: a) Menetapkan kebijakan dan rencana Reforma Agraria; b) Melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria; dan c) Melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan Reforma Agraria.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyusun langkah strategis yang tertuang pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 agar Kantor Pertanahan dapat bekerja secara terarah dan jelas, sehingga dapat mengatasi keluhandari penerima layanan pertanahan. Langkah strategis tersebut dilaksanakan melalui program modernisasi layanan 2 pertanahan. Dalam mendukung langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kesiapan dan percepatan digitalisasi buku tanah harus segera dilaksanakan mengingat banyaknya buku tanah yang sering hilang dan tidak tertibnya perminjaman secara didigitalisasi, seperti yang saya lihat selama 2 (dua) bulan berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone ini.

Pada masa latsar CPNS ini penulis ditempatkan pada unit kerja Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk mengelola data konsolidasi tanah, landreform, pemantauan pertanahan, penatagunaan tanah, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, pengendalian dan pengelolaan pertanahan, pemberdayaan masyarakat, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penataan wilayah khusus, pemanfaatan tanah pemerintah, penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Kegiatan aktualisasi Pengintegrasian Data Spasial Untuk Mendukung Penyusunan Penetapan Lokasi IP4T di Desa Karya Jaya Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang penulis rencanakan ini bertujuan untuk memenuhi tujuan Kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya pemanfaatan data IP4T untuk kegiatan pertanahan lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan sebagai salah satu kantor pelayanan harus mampu memberikan pelayanan yang prima agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dimana tugas utamanya yaitu pelayanan di bidang administrasi pertanahan yang meliputi fungsi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, serta informasi pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah merupakan salah satu organisasi pelayanan masyarakat di bidang administrasi pertanahan yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan arsip berbasis kertas yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik yang membludak secara kuantitas dan penggunaan. Di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi tren sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan berbagi dan kemudahan akses. Arsip sangat berperan penting dalam suatu lembaga, yaitu sebagai penyajian informasi maupun pusat ingatan bagi seorang pimpinan untuk dapat merumuskan kebijakan dan membuat keputusan, maka untuk dapat memberikan atau menyajikan informasi yang akurat dan lengkap harus memiliki prosedur tertentu dan sistem yang baik dalam pengelolaan kerasipannya. Proses yang sedemikian tersebut dapat menciptakan arsip apapun jenisnya baik yang tekstual maupun non tekstual. Oleh karena itu penulis mengangkat isu “Belum optimalnya pengarsipan dokumen SPM pada Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara” sebagai isu utama dalam penyusunan rancangan aktualisasi dengan gagasan “Penggunaan Google Drive dalam pengarsipan dokumen SPM”, yang mana gagasan tersebut berkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 3 yakni smart ASN.

Google Drive adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Google. Fungsi Google Drive Bukan hanya menyimpan file tapi juga berbagi file, mengedit file, membackup file, membuat catatan dari Google Keep, menyimpan link, dan juga backup chat Whatsup. Google Drive dapat diakses dimanapun berada baik menggunakan komputer atau device yang berbeda karena file sudah tersimpan dalam web. Google Drive dapat menyimpan dokumen atau file secara geratis maupun berbayar tergantung pada kapasitas memori penyimpanan itu sendiri. Setelah di upload dalam Google Drive, akan dirancang modul aplikasi yang memudahkan untuk mengakses link SPM di Google Drive. Menurut penulis dengan dilakukannya penyimpanan dokumen dengan digitalisasi ini dapat memudahkan kinerja tim keuangan dalam pengelolaan arsip ketika arsip dibutuhkan, karena selain meningkatkan efektifitas dan efisien juga menghindari tercecer, rusak bahkan hilangnya dokumen-dokumen penting tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Analis Keuangan di Kantor Pertanahan Kota Makassar, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul rancangan aktualisasi “Digitalisasi Dokumen Keuangan (SPM) berbasis Aplikasi dan Google Drive di Kantor Pertanahan Kota Makassar”.