Permasalahan perbedaan informasi tekstual di Buku Tanah dan pada KKP ini memberikan dampak kepada masyarakat, contohnya ketika masyarakat hendak mengurus pinjaman di Bank ataupun peralihan hak. Hal tersebut bisa jadi penghalang tidak diterimanya sertifikat karena data nya berbeda antara fisik dan data digital. Selain itu hal ini akan memperlambat pengecekan sertifikat karena data yang berbeda bisa saja sudah divalidasi, tentu hal ini membutuhkan waktu lebih untuk membuka validasi dan membenarkan data tersebut. Karena itu, penulis menyusun laporan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi pengecekan dan validasi informasi tekstual pada Buku Tanah dan KKP di Kelurahan Muara Bulian”. Isu ini diangkat dengan mempertimbangkan kelurahan Muara Bulian adalah kelurahan tertua di Kabupaten Batang Hari sehingga kemungkinan banyaknya perbedaan informasi tekstual pada kelurahan ini lebih banyak dibanding kelurahan lainnya. Diharapkan pula dengan terpilihnya isu ini sebagai core issue dapat mengoptimalkan perbaikan data di KKP untuk mewujudkan transformasi digital.

Sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu “Belum Optimalnya Kualitas Bidang Tanah Terdaftar Pada Lokasi PTSL Tahun 2022”. Dalam mewujudkan desa atau kelurahan lengkap dibutuhkan data pertanahan yang lengkap, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan terhadap data pertanahan yang lengkap dan valid menjadi hal yang penting untuk dapat menunjang kegiatan layanan pertanahan. Data berbasis bidang tanah ini sebagai dasar informasi untuk dapat dilakukan overlay terhadap data pendukung lainnya untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, berkelanjutan dan akurat.

Sebagai bentuk aktualisasi dari pelaksanaan habituasi, penulis menggagas suatu rancangan aktualisasi yang berjudul “Pengelolaan Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III Periode Tahun 2021-2022”. Rancangan aktualisasi ini dibuat dengan melewati proses identifikasi isu, analisis tapisan isu, analisis penyebab isu, analisis gagasan kreatif pemecah isu serta rancangan kegiatan dan tahapan kegiatan terperinci dari gagasan kreatif tersebut. Latar belakang dari pengambilan rancangan aktualisasi yang diangkat penulis berkenaan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang melahirkan suatu terobosan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau disebut dengan KKPR. Menurut Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 13 tahun 2021, KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).  Pada Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III, KKPR merupakan salah satu kegiatan utama yang dikerjakan. Adapun hingga saat ini data terkait KKPR di Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III masih belum dikelola dengan optimal. Oleh karenanya dibutuhkan suatu inovasi atau solusi guna mencapai tujuan kinerja organisasi yang efisien dan efektif serta selalu berusaha memberikan pelayanan yang prima.

Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2022, realisasi pemetaan bidang tanah K4 pada PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 322.929 bidang tanah dari total 511.559 bidang tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memilih isu “Belum Terpetakannya Bidang Tanah Terdaftar Ke Dalam Peta Pendaftaran KKP yang Digolongkan Kategori Kluster 4 (K4)” untuk diangkat sebagai program aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2022.

Penyimpanan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dilakukan secara manual, dengan dimasukkan kedalam bundel dokumen yang kemudian disimpan secara tertata di rak-rak berdasarkan kecamatan dan desa serta jenis hak.Penyimpanan Buku Tanah sendiri selain dilakukan secara manual dalam bentuk bundel, buku tanah dapat disimpan secara digital. Pasal 35 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi “secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm”. Sedangkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sendiri masih dilakukan penyimpanan secara manual dengan dimasukkan kedalam bundle dokumen. Adanya penyimpanan secara manual tersebut tidak lepas dari berbagai kelemahan, seperti dokumen yang hilang atau terselip karena pengembalian tidak dilakukan dengan benar, ataupun karena Buku Tanah terbuat dari kertas sehingga rawan untuk rusak karena termakan waktu. Selain itu juga pencarian secara manual akan memakan  waktu yang cukup lama, karena harus mencari dari beratus ribu nomor hak. Ruangan Buku Tanah juga terbatas sedangkan jumlah Buku Tanah selalu bertambah.

Pada aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes memiliki beberapa target pekerjaan pada tahun 2022 diantaranya pekerjaan Pemetaan Bidang Tanah (PBT), pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) dan penyelesaian Data K4 (bidang tanah terdaftar kategori KW 4, 5, dan 6). Ketiga pekerjaan tersebut tersebar ke 40 desa di 13 kecamatan. Salah satu target pekerjaan penyelesaian Data K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah. Penulis menyadari bahwa perbaikan kualitas data bidang tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Oloeh karena itu penulis mengambil satu kelurahan untuk laporan aktualisasi ini. Salah satu kelurahan yang memiliki target kegiatan penyelesaian Data K4 adalah Desa Sincangheula, Kecamatan Banjarharjo dengan jumlah bidang tanah terdaftar kategori KW 4, 5, dan 6 sebanyak 14 bidang tanah. Adapun berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul laporan aktualisasi “Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar dari KW 4, 5, dan 6 menjadi KW 1 di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Sindangheula, Kecamatan Banjarharjo)”.

Gagasan pembuatan mekanisme peminjaman buku tanah secara elektronik dalam rangka optimalisasi tata kelola buku tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mengimplemantasikan nilai adaptif yang menunjang orientasi pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Proaktif untuk melakukan inovasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan pemanfaatan  digital skill sebagai penerapan Smart ASN. Selain itu, melalui pembuatan mekanisme peminjaman buku tanah secara elektronik tersebut dapat berkontribusi untuk melaksanakan asas efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pertanahan sebagaimana dalam asas Manajemen ASN.

Dari data manajemen dokumen diatas bisa dilihat bahwa di Desa Suko Kayo dan Tik Teleu masih terdapat berkas yang belum di upload dan validasi. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk melakukan atau mengangkat judul aktualisasi “Optimalisasi Digitalisasi Warkah Elektronik Di Desa Suko Kayo dan Tik Teleu”

Dengan adanya petunjuk teknis yang baru tentunya diatur pula tentang sistem baru Layanan Pengecekan Elektronik. Adanya sistem baru memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, baik dari segi Pemohon, dan Kantor-Kantor Pertanahan sebagai Pelaksana Layanan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam menghadapi penyesuaian tersebut mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penumpukan berkas Layanan Pengecekan Elektronik untuk Sertipikat Tanah dan SKPT. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Layanan Pengecekan Elektronik melalui Manual book Pra Pengecekan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.