Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Manajemen ASN, Smart ASN, Pelayanan Publik, dan Penerapan Whole of Government. Dalam hal WOG, pihak-pihak yang terlibat yaitu ASN Seksi Survei dan Pemetaan; PPNPN; Seksi PHP; dan Masyarakat Desa. Penyelesaian data K4 ini mampu meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Kantah Kab. Batang Hari. Selain itu Smart ASN nantinya dapat terlihat dengan proses digitalisasi berkas bidang tanah. Masalah keterlambantan penyelesaian K4 ini dapat terjadi karena kurangnya manajemen ASN yang baik sehingga penyelesaian data K4 kurang optimal.

Permasalahan tersebut misalnya kewajiban pembaharuan blanko sertipikat model lama yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria yang harus diganti dengan blanko sertipikat model baru yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan harus dilakukan proses ukur ulang luas bidang tanahnya sehingga baru dapat dilakukan peralihan haknya. Dasar dikeluarkannya aturan mengenai pembaharuan blanko sertipikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat 1 disebutkan bahwa “Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

Kegiatan rancangan aktualisasi ini dapat dilaksanakan berdasarkan analisis isu permasalahan yang terjadi dilingkungan unit kerja ASN. Salah satu permasalahan yang sering ditemui dilingkungan unit kerja, terutama di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di mana penulis ditempatkan adalah terkait 11 prosedur, informasi dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pelayanan. Di mana beberapa instrumen di atas seperti daftar kelengkapan persyaratan, format keputusan, format permohonan, dan surat pernyataan belum diperbarui sesuai dengan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nilai tanah yang diperoleh dari Peta Zona Nilai Tanah digunakan untuk menentukan tarif berupa pelayanan pendaftaran perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penulis yang ditugaskan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Purbalingga menemukan isu permasalahan yang ada saat pelaksanaan kegiatan survei untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sehingga diperlukan inovasi terkait metode pelaksanaan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Penulis mengangkat tema “Efisiensi Pelaksanaan Survei Zona Nilai Tanah (ZNT) Melalui Pemanfaatan Aplikasi KoboCollect” sebagai gagasan pemecahan isu permasalahan. Melalui gagasan penyelesaian isu yang direncanakan untuk dilaksanakan, pernulis berharap pelaksanaan kegiatan survei Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah menjadi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas data hasil Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Melalui kualitas data yang semakin baik diharapkan juga kepuasan masyarakat akan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Purbalingga ikut meningkat.

Meningkatnya kebutuhan akan tanah serta pengetahuan masyarakat yang semakin luas, maka di tuntut kesadaran yang lebih tinggi (dengan inisiatif diri sendiri warga masyarakat) untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan untuk menghindari adannya sengketa tanah yang disebabkan tidak adannya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sering disebut dengan sertipikat. Mengingat arti penting dari suatu sertipikat hak atas tanah,penting sekali untuk selalu merawat dan menjaga keberadaannya dari tempat yang aman agar jangan sampai hilang.3 namun pada kenyataanya masih saja terjadi kasus-kasus hilangnnya sertipikat hak atas tanah dari tangan pemiliknya, hilangnnya sertipikat hak atas tanah sebagai bukti bagi pemilik tanah tersebut,harusnnya di sikapi dengan cermat oleh kantor pertanahan di mana obyek tanah tersebut terdaftar melalui adannya laporan kehilangan dari pemilik tanah tersebut.yang bersangkutan guna menghindari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan situasi ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal juga telah beberapa kali menerima laporan atas kehilangan Sertipikat hak atas tanah dari pemilik hak atas tanah. Sebagai seorang Analis Hukum Pertanahan, memiliki tugas pokok untuk Menyusun dan menganalisis bahan hukum pertanahan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 5 pasal 10 tahun 2014 tentang fungsi aparatur sipir negara yaitu sebagai pelayan publik yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya isu yang kedua adalah Belum Optimalnya Informasi Layanan Loket pada Website Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang beralamat https://kab-klaten.atrbpn.go.id/ karena pada website kantor pertanahan kabupaten klaten tidak ada informasi mengenai layanan Loket sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui produk/layanan apa saja yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kab. Klaten. Selanjutnya isu yang ke tiga adalah Belum Optimalnya Layanan Informasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronk di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sehingga ada beberapa berkas/dokumen yang corrupt atau tidak sesuai dengan prosedur/syarat pengajuan hak tanggungan elektronik sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penerbitan Sertipikat hak tanggungan elektronik.

Adapun beberap isu yang menjadi perhatian dan membutuhkan solusi penyelesaiannya dengan segera adalah Belum Optimalnya Penataan dan Pengarsipan Warkah, Pengecekkan Sertipikat Yang Tidak Terorganisir dan Belum Optimalnya Manajemen Peminjaman Buku Tanah. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku tanah memuat isi yang sama dengan Sertipikat tanah sebagai alas hak yang dimiliki oleh pemohon. Buku tanah menjadi arsip penting di setiap Kantor Pertanahan. Keberadaan buku tanah sangat diperlukan sebagai alat pembuktian kepemilikan suatu Sertipikat tanah, melakukan pengecekkan Sertipikat bahkan dalam hal untuk keperluan inventarisasi. Mengingat urgensinya keberadaan buku tanah sebagai warkah atau arsip penting yang harus dijaga oleh suatu Kantor Pertanahan, perlu dilakukan optimalisasi dalam hal menajemen peminjaman buku tanah. Karena selama ini peminjaman buku tanah khususnya untuk keperluan tertentu seperti pengecekkan Sertipikat, menyelesaikan sengketa di pengadilan dan lain-lain dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis antara pegawai yang memerlukan buku tanah dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap gudang warkah termasuk buku tanah itu sendiri.

yaiu pada masalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran tanah pertama kali karena penyelesaian permohonan melebihi jangka waktu standar pelayanan dalam hal ini berupa tunggakan permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Pelayanan pendaftaran pertama kali meliputi Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak. Penulis berharap dengan pemilihan isu ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, cepat, mudah, terjangkau, terukur, efektif, efisien dan berbasis teknologi yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bada Pertanahan Nasional yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya agar dapat terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Selain dalam bentuk elektronik, bentuk fisik dari dokumen-dokumen tersebut juga disimpan atau diarsipkan di ruangan khusus arsip kantor pertanahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif. Dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyimpanan arsip secara sistematis perlu dilakukan agar dapat mempertanggung jawabkan penggunaan arsip.

Peralihan Hak Milik atas tanah baik secara langsung maupun yang tidak langsung kepada orang asing, kepada seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah adalah batal karena hukum dan tanahnya kepada negara, artinya tanahnya Kembali jadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, peralihan hak atas tanah menjadi salah satu layanan yang ramai diajukan masyarakat. Namun kurangnya informasi peralihan hak menjadi kendala bagi masyarakat agar lebih mengenal pentingnya tata cara dalam peralihan hak atas tanah. Masyarakat dalam mengurus Peralihan Hak atas tanah masih menggunakan kuasa orang lain yang dianggap lebih paham mengenai tata cara peralihan hak atas tanah tersebut. Hal tersebut menjadi celah bagi beberapa orang untuk mengambil keuntungan. Pada akhirnya, pihak pendaftaran yang dianggap bermain dan mempersulit dalam hal pelayanan yang masyarakat harapkan.