Sebagai CPNS Kementrian ATR/BPN Kota Sukabumi mengamati kurang optimalnya penggunaan Aplikasi KKP menampilkan progres kegiatan pengukuran, dikarenakan aplikasi hanya menyediakan pembuatan surat tugas pengukuran bagi petugas ukur. Keterbatasan aplikasi dalam memberikan keterangan apakah pengukuran dilakukan sesuai dengn jadwal pada surat tugas atau terjadi kendala di lapangan sehingga pengukuran mundur dari jadwal seharusnya. Mundurnya pengukuran menyebabkan perlambatan proses pada kegiatan berikutnya dan terjadinya tunggakan berkas rutin apabila berlangsung cukup lama. Tunggakan berkas permohonan rutin dari tahun 2021 mencapai ±200 berkas, jumlah tersebut tergolong banyak dikarenakan jumlah permohonan rutin harian di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi ±10 berkas.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengecekan sertipikat online sudah berjalan dengan baik dan benar, tetapi kenyataannya masih banyak pemohon yang belum mengetahui alur, persyaratan dan waktu penyelesaian serta pemahaman pemohon yang keliru akan persyaratan yang terdapat dalam pelayanan pengecekan sertipikat online. Beberapa hambatan, terutama dari sumber daya manusia yang akan menjalankan aplikasi online tersebut dan dari pemohon yaitu pemohon yang telah terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seperti Aplikasi Mitra PPAT untuk pengguna PPAT, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah, atau Aplikasi Sentuh Tanahku untuk pengguna perorangan, dengan mengajukan layanan melalui aplikasi dan Pemohon yang belum terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan mengajukan layanan langsung melalui Kantor Pertanahan. Dalam hal ini berkas persyaratan yang telah diupload oleh pemohon sering kurang ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Nomor 3/JuknisHK.02/IV/2022 tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat harus melakukan penolakan yang menyebabkan tunggakan pelayanan.

Sebenarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem telah menyimpan formulir pendaftaran permohonan tersebut ke dalam google drive sehingga masyarakat seharusnya dapat mengunduh formulir tersebut secara online. Namun hal ini belum optimal dikarenakan link google drive yang dibuat tersebut kurang terdistribusikan ke masyarakat. Akibatnya belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem telah menyediakan formulir pendaftaran permohonan yang bisa diakses secara online. Di samping itu formulir pendaftaran permohonan yang terdapat dalam google drive tersebut juga belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mengoptimalkan penggunaan formulir pendaftaran permohonan secara online dengan menyusun laporan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan Formulir Pendaftaran Permohonan secara Online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem”.

Adapun isu yang dijadikan prioritas adalah belum optimalnya aplikasi Gercep dalam peningkatan kualitas data pertanahan berupa data anomali bidang tanah. Terdapat sebanyak 8.237 bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih dan 18.907 bidang tanah yang berada di luar wilayah admnistrasi desa. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sebagai upaya dalam menjalankan tugas sebagai Smart ASN untuk membangun Smart Governance di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun upaya penyelesaian isu tersebut dilakukan dengan optimalisasi aplikasi Gercep dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan yang mencerminkan Smart ASN yaitu integritas, professional dan menguasai IT.

Peta Digital (juga disebut kartografi digital) adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari satu tempat ke tempat lain. Aplikasi yang digunakan dalam 2 pembuatan dan pengolahan awal peta digital menggunakan aplikasi ArcGIS, yang memerlukan beberapa tahap dalam pembuatan peta agar sesuai dengan data yang ada dilapangan. Tujuan dari aktualisasi ini adalah dengan adanya peta digital diharapkan mempermudah pengambilan data yuridis di lapangan. Peta digital memungkinkan satgas untuk mengetahui jarak dan letak bidang yang akan ditinjau secara digital melalui aplikasi Avenza Maps di Smartphone.

Saat ini pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sudah mulai dilakukan secara digital, akan tetapi dalam pelaksanaan monitoring terhadap peminjaman dan perpindahan BMN belum dilakukan secara optimal. Belum optimalnya monitoring terhadap peminjaman dan perpindahan BMN merupakan isu yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi ini. Adanya inovasi agar monitoring peminjaman dan perpindahan BMN dilakukan secara optimal sangat diperlukan. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut yaitu dengan QR Code. QR Code dibuat dengan dihubungkan ke Google Drive untuk penyimpanan datanya. QR Code ini dibuat untuk memudahkan kegiatan moonitoring peminjaman dan perpindahan BMN sehingga kegiatan tersebut bisa lebih optimal.

Adapun yang Menjadi Isu yang akan di angkat dalam Rancangan aktualisasi ini adalah terkait dengan Pengarsipan secara digital dokumen-dokumen Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional. Pelaksana pengadaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan pelimpahan wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat untuk Pembangunan Fasilitas umum berupa Bendungan,merupakan tantangan yang cukup berat untuk dilaksanakan oleh kantor pertanahan mamuju tengah yang dapat dikategorikan Kantor pertanahan yang masih sangat muda yaitu terbentuk pada tahun 2018 dan kantor yang masih berstatus sewa, dengan terbatasnya wilayah untuk penyimpanan Dokumen arsip pengadaan Tanah membuat resiko kehilangan, rusak, serta tidak tertatanya berkas-berkas yang sedang dikerjakan.

Penyusunan SK (surat keputusan) adalah salah satu produk hukum yang dikerjakan oleh Seksi Penetapan Hak dan Pendafatran sebagai bagian dari akhir permohonan Penetapan Hak Atas Tanah sehingga memiliki banyak permohonan penyusunannya. Rata-rata ada sekitar 300 (tiga ratus) lebih SK yang harus dibuat setiap tahunnya sehingga untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan seperti penumpukan, tingkat lembur tinggi, pelayanan kurang optimal, data tidak akurat, dan database yang tersebar. Dilakukanlah optimalisasi pengerjaan SK Permohonan Hak 3 Atas Tanah Berbasis Digital menggunakan Software Microsoft melalui mailings/mail merger dan penyimpanan Gmail. Dalam hal ini akan befokus pada Permohonan Hak Milik Perorangan sebagai percontohan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri ATR/BPN No 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No 4 tahun 2017. Hal ini untuk mewujudkan SMART ASN pada sumber daya manusia yang dimiliki dan meningkat kompetensi sumberdaya manusia sebagai bagian dari Manajemen ASN.

terdapat isu terkait pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dapat diketahui bahwa Pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan hal yang dilakukan secara rutin satu tahun sekali di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Tujuan kegiatan pembaruan peta Zona Nilai Tanah adalah memperbarui peta Zona Nilai Tanah yang tersedia sehingga informasi nilai tanah selalu terupdate (terbaru) yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pertanahan dan sebagai referensi kebiakan yang berkaitan dengan nilai tanah. Dalam kegiatan pembaruan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dilokasi survey petugas melakukan wawancara dengan responden/aparat desa, hal ini untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail terhadap data bidang tanah serta informasi harga penawaran ataupun harga transaksi tahun berjalan. Selain itu petugas juga melakukan foto lokasi bidang tanah dengan menggunakan smartphone yang sudah ada aplikasi Timestamp Camera. Cara ini dilakukan untuk mempermudah petugas dalam pengentrian data di kantor pertanahan kabupaten Pelalawan dikarenakan pada aplikasi ini sudah terdapat titik koordinat dan tanggal pada saat melakukan kegiatan survey tersebut.

Isu yang didapat diambil dari Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Depok. Dimana sebagai seksi yang salah satu fungsinya melaksanakan tugas permohonan pengukuran rutin, seksi ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan juga memberikan informasi aktual terhadap permohonan pengukuran yang sudah dijalankan. Tetapi, informasi yang diberikan selama ini kepada masyarakat masih dilakukan secara manual, dimana untuk mengetahui progres permohonannya masyarakat harus membuat surat kepada bagian monitoring yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan terlebih dahulu. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Maka diharapkan melalui aktualisasi ini, hal yang bersifat manual dapat berubah menjadi lebih digital untuk membantu memudahkan kinerja dan proses pelayanan publik yang lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan smart governance melalui smart ASN yang bernilai dasar BerAkhlak.