Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengesahan pertelaan rumah susun. Namun, dalam praktik penyelenggaraan proses pengesahan pertelaan rumah susun, masih ditemukan adanya beberapa permasalahan atau isu. Jika permasalahan atau isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka dapat memberikan dampak buruk baik terhadap masyarakat, instansi BPN maupun instansi lainnya yang terlibat. Oleh karena itu, melalui Laporan Aktualisasi ini, akan dipilih isu prioritas dan gagasan alternatif penyelesaian isu yang dapat dilakukan dalam pelayanan pengesahan pertelaan rumah susun. Gagasan kreatif tersebut kemudian dilaksanakan guna dapat ditingkatkannya kualitas pelayanan pengesahan pertelaan rumah susun di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

adanya kendala yang terjadi diharapkan dapat diatasi melalui solusi-solusi yang diberikan. Dengan memiliki nilai BerAKHLAK, diharapkan isu yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat khususnya di Seksi Penataan dan Pemberdayaan dapat teratasi. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi berupa optimalisasi pemeriksaan dokumen PTP, diharapkan dapat mendorong efektivitas pemeriksaan berkas PTP dalam proses penerbitan PTP. Sehingga, banyaknya aspek yang harus diperiksa dalam dokumen PTP dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak akan memakan waktu yang relatif lama. Selain itu, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN serta berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

penulis menemukan tiga (3) isu yang beredar yaitu 1) Ketidaktelitian dalam penulisan redaksional surat atau naskah dinas pemberian Hak Milik sesuai Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 2) Penyelesaian Permohonan Pengecekan Sertipikat untuk 9 Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Melebihi Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan; dan 3) Belum Tersusunnya Penataan Warkah Sertipikat PTSL. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan isu terpilih yaitu Belum Tersusunnya Penataan Warkah Sertipikat PTSL dengan solusi penyelesaian berupa penataan warkah sertipikat PTSL dengan klasifikasi berkas dan penomoran map warkah.

Dari permasalahan tersebut penulis berusaha untuk mengidentifikasi isu, menganalisis akar penyebab permasalahan dan berusaha untuk menemukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk “Optimalisasi Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Surat Perintah Membayar” agar kedepannya pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan berjalan lebih baik dan tepat waktu sehingga mampu menciptakan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik. Isu tersebut dianalisis dan ditentukan salah satu penyebabnya, kemudian disusun tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk menerapkan solusi untuk isu tersebut. Kemudian kegiatan – kegiatan tersebut dikaitkan dengan mata diklat Agenda II (Nilai-Nilai BerAKHLAK) dan mata diklat Agenda III (Manajemen ASN dan Smart ASN). Setelah proses habituasi dan implementasi, kemudian aktualisasi ini akan dilaporkan dalam bentuk Seminar Pelaksanaan Aktualisasi sebagai salah satu bagian dari evaluasi Pelatihan Dasar Calon PNS untuk diterima menjadi PNS.

Isu-isu yang terjadi pada Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara di antaranya rendahnya penyerapan anggaran, yang berdampak pada nilai IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) satuan kerja. Isu ini berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu kedua, yakni belum terorganisirnya berkas pengajuan pencairan anggaran secara digital sehingga memiliki kemungkinan-kemungkinan hilang dan rusaknya berkas pengajuan pencairan. Isu tersebut juga bersinggungan dengan materi agenda III yaitu kecakapan bermedia digital. Dan Isu ketiga berkaitan dengan sistem pengendalian internal, yaitu belum optimalnya penggunaan gudang penyimpanan barang persediaan dan kartu barang persediaan. Isu ketiga ini berkaitan dengan materi agenda III yakni Manajemen ASN, khususnya dalam hal tanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara sebagai mana yang disebutkan pada salah satu kode etik perilaku ASN yakni menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Digitalisasi dokumen pertanahan telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Sistem pengelolaan dokumen pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sudah baik. Sudah terdapat ruangan arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang memadai dan tertata secara rapih. Kegiatan digitalisasi dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sudah dilakukan. Bahkan, untuk mengoptimalkan kegiatan digitalisasi tersebut, yang salah satunya yaitu digitalisasi buku tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan adanya digitalisasi buku tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang perlu mengoptimalkan kegiatan manajemen terhadap buku tanah yang sudah didigitalisasi oleh pihak ketiga, hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan media penyimpanan google drive. Hal ini dilakukan agar nantinya buku tanah digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang selain pada website https://kkp2.atrbpn.go.id/.

Sehingga, nantinya data anomali tersebut dapat berkurang dan kualtias pemetaan menjadi meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem KKP per tanggal 31 Mei 2022 terdapat 553 bidang persil yang memiliki anomali luas dan per tanggal 21 Juni 2022 data anomali mengalami pengurangan menjadi sebesar 297 bidang persil. Jumlah data anomali bisa mengalami pertambahan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan perbaikan secara terus menerus oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, terutama di Seksi Survei dan Pemetaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemetaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Perbaikan Kualitas Data Anomali Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara” sebagai judul rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh penulis. Penyelesaian anomali bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dapat diselesaikan dengan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas tekstual yang sudah dapat diakses melalui website milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Apabila belum terdapat berkas-berkas elektronik tersebut, maka dilakukan pencarian melalui peminjaman Buku Tanah atau Gambar Ukur/Surat Ukur sesuai dengan kebutuhan dalam menganalisis bidang tanah yang akan dilakukan perbaikan.

Dengan kondisi masih tingginya jumlah data KW 4, KW 5 dan KW 6 berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Mataram dan mendorong penulis untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data Melalui Validasi Buku Tanah Elektronik di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram”. Sebagai wujud dari nilai Smart ASN yakni terkait kemampuan kecakapan digital dan Manajemen ASN terkait kemampuan dalam peran sebagai ASN mendorong penulis melaksanakan gagasan dalam rangka peningkatan kualitas data dan mendukung pelaksanaan layanan pertanahan secara elektronik melalui penyesuaian buku tanah, sertipikat dengan data pada aplikasi KKP.

Isu-isu yang terjadi pada Subbagian Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi diantaranya belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses digitalisasi dengan tujuan untuk pengelolaan informasi terkait kebutuhan pengendalian pertanahan kepada masyarakat atas penggunaan hak atas tanah. Lalu, terdapat isu kedua yakni adanya keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengelolaan kearsipan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi kebutuhan dokumentasi pertanahan pada seksi perkara dan penanganan sengketa serta isu ketiga berkaitan dengan masih kurangnya literasi digital bagi sebagian pegawai Kantor Pertanahan Kota Sukabumi guna mengoptimalkan penggunaan media digital untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi tentang pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis beberapa isu di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dalam rangka kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam rangkaian kegiatan Latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Di era digital seperti saat ini, seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dapat dipermudah dengan memanfaatkan teknologi yang serba canggih. Pelayanan yang cepat dan efektif pun telah menjadi tuntutan masyarakat, maka saya berpendapat saatnya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengaplikasikan layanan permohonan mediasi berbasis digital. Hal tersebut juga mewujudkan tercapainya Smart ASN, di mana semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal.