Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain terkait dengan belum terdigitalisasinya data pengadaan tanah secara sistematis, belum dilakukannya penomoran surat secara otomatis melalui aplikasi atau 4 secara digital, serta belum maksimalnya peta pembaruan Zona Nilai Tanah yang dihasilkan oleh Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isuisu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum terdigitalisasinya data pengadaan tanah secara sistematis, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memiliki beberapa program yaitu pelayanan pertimbangan teknis pertanahan baik dalam rangka izin lokasi maupun izin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (DIP4T), pemberdayaan tanah masyarakat dan gugus tugas reforma agraria. Dalam menjalankan program-program tersebut pada kenyataannya tidak terlepas dari kendala yang menghambat proses dari program tersebut. Berdasarkan hal itu penulis dapat menemukan beberapa isu yang menghambat proses kerja di dalam satuan kerja, yaitu kurang optimalnya proses penyusunan risalah dan peta pertimbangan 2 teknis pertanahan, penyimpanan berkas arsip yg belum tersusun rapih dan sistematis, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Kemudian dari beberapa isu tersebut akan dipilih isu prioritas menggunakan teknik tapisan USG dan di analisis akar masalahnya, dari akar masalah akan dibuat beberapa gagasan alternatif. Kemudian dari beberapa gagasan alternatif ini akan ditapis kembali menggunakan teknik tapisan Mc.

Isu pertama yang saya angkat pada rancangann aktualisasi ini adalah mengenai Belum optimalnya pengelolaan dokumen perkara pertanahan pada aplikasi justisia. Menurut pengamatan penulis, seharusnya arsip perkara ini sudah tersedia secara elektronik. hal ini dikarenakan dari segi sarana, yaitu website yang menyediakan informasi tentang perkara yang ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah ada. namun dikarenakan beberapa faktor, hal tersebut masih belum direalisasikan. Padahal menurut saya, apabila arsip perkara pertanahan sudah tersedia secara digital, tentunya hal tersebut akan memudahkan Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bada Pertanahan Nasional, terutama yang menjabat di Unit kerja Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Hal sebaliknya, yaitu hal yang tidak diinginkan pun dapat saja terjadi apabila arsip perkara tidak segera terdigitalisasi dan hanya tersedia secara fisik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal diatas, penulis memantapkan hati menggunakan isu tersebut menjadi isu utama kedalam rancangan aktualisasi ini.

Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah mendaftarkan sebanyak sekitar 80 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Capaian ini sudah 62,85 persen dari target penyelesaian pada tahun 2024 nanti yakni 126 juta bidang tanah. Tetapi dalam pelaksanaannya 10 masih terdapat data residu PTSL yang masih belum terselesaikan. Masalah residu PTSL tersebut perlu diselesaikan sehingga nanti pada tahun 2024 ketika seluruh bidang tanah sudah berhasil didaftarkan, program PTSL bisa tutup buku atau diselesaikan dengan baik, sehingga seluruh masalah secara umum dapat terselesaikan. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan guna memberikan kemudahan menganalisis dalam pengambilan kebijakan.

Lahirnya UU ini secara substansial adalah memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik khususnya dalam hal ini kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tercantum beberapa tujuan, sebagai berikut: (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan.

yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani banyak sekali masalah sengketa, konflik, dan perkara yang nanti akhir dari permasalahan tersebut adalah 4 berhasil disertipikatkan seluruh tanah masyarakat dan adanya tansparansi yang timbul bagi seluruh pihak.3 Masyarakat juga menjadi komponen penting dalam hal ini karena dalam proses pengaduan dan pelaporan mengenai permasalahan harus adanya alur yang secara jelas dapat diikuti, tidak berbelit-belit, dan sangat memudahkan masyarakat dengan adanya kemajuan teknologi, selain daripada pengembangan yang dilakukan untuk insan Aparatur Sipil Negara (ASN), terkhusus dalam hal mediasi/konsultasi, yang dimana proses penyelesaian sengketa mediasi merupakan hal fundamental yang wajib dilaksanakan dalam penanganan sengketa yang lebih membawa keadilan bagi kedua belah pihak dan paling banyak kelebihannya daripada harus menempuh jalur litigasi, mengingat tidak sedikit sala satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan melakukan banding sehingga penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.

Salah satu contoh permasalahan belum optimalnya penerapan nilai-nilai BerAKHLAK. dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dinilai masih terdapat adanya tunggakan penyelesaian berkas permohonan pelayanan pertanahan, salah satunya pada pelayanan permohonan pemeliharaan data hak tanah. Hal ini tentunya membuat peran ASN dalam penyelenggaran pelayanan publik dinilai belum menjalankan perannya dengan optimal. Masalah yang terjadi dalam unit kerja penulis ialah masih belum optimalnya pelayanan dalam proses penyelesaian berkas permohonan pemeliharaan data hak tanah.

Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kabupaten Indramayu fokus pada tiga kegiatan yaitu redistribusi tanah dari kegiatan landreform, layanan pertimbangan teknis izin dan perubahan lokasi sebagai kegiatan penatagunaan tanah, dan Akses Reforma Agraria sebagai kegiatan pemberdayaan. Adapun kendala permasalahan yang berhasil diidentifikasi penulis diantaranya ialah : (1) kurang optimalnya layanan pertimbangan teknis pertanahan terkait izin dan perubahan izin lokasi; (2) terhambatnya kegiatan redistribusi tanah; dan (3) kurang optimalnya kegiatan Akses Reforma Agraria.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN satuan kerja, penyelenggaraannya selain melibatkan Pengguna Barang sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai kewenangannya juga melibatkan satuan kerja jajaran Kementeriaan Keuangan sebagai Pengelola Barang sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang. Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan pengelolaan BMN Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah hal yang sangat mutlak dilakukan bagi pengelolaan BMN selanjutnya.

Penulis melakukan “environmental scanning” dan juga berkonsultasi dengan pegawai serta atasan pada unit kerja untuk mengidentifikasi dan klarifikasi terkait isu yang ada saat ini. Hasilnya, ditemukan beberapa isu yang berpotensi menghambat kinerja pelayanan pengendalian dan penanganan sengketa. Isu tersebut ialah belum optimalnya modernisasi sistem pemantauan rencana kegiatan, kurangnya SDM Pengadministrasi Tanah pada unit kerja, dan belum sesuainya dokumen pengaduan berdasarkan Permen ATR BPN No. 21 Th. 2020. Ketiga isu tersebut kemudian ditapis menggunakan indikator USG dan terpilih isu prioritas “belum optimalnya modernisasi sistem pemantauan rencana kegiatan”. Isu ini dipilih dikarenakan selama menjalankan tugas terkadang beberapa tahapan kegiatan administrasi terlewat untuk dikerjakan karena tingginya volume kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Isu tersebut kemudian dianalisis akar-akar masalahnya sebagai pertimbangan perumusan gagasan alternatif pemecah isu untuk bahan aktualisasi.