olehkarena itu diperlukan media yang dapat memudahkan proses pelaporan dari masyarakat dan juga dapat terintegrasi dengan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kabupaten Bandung Barat yang berfungsi untuk menghimpun informasi terkait laporan dan pengaduan dari masyarakat. Yang mana, media tersebut digunakan untuk optimalisasi dan mempercepat proses tindaklanjut dari laporan masyarakat yang ada, sehingga besar harapannya masalah yang ada dimasyarakat dapat diurai dan dapat ditindak lanjuti dengan segera. 3 Nurhasan Ismail, 2018, Hukum Agraria Dalam Tantangan Dan Perubahan, Setara Press: Malang. Hlm. 25. 3 Dengan membuka akses layanan publik berbasis digital untuk masyarakat yang lebih mudah, murah dan efisien, juga membuat pelayanan lebih berorientasi pelayanan dan responsif karena dikelola langsung oleh pengelola pengaduan sengketa dan konflik yang lingkup alur pengaduan kasus pertanahannya telah disesuaikan dengan peraturan terbaru serta dipantau oleh tim penanganan pengaduan pertanahan.

Salah satu faktornya adalah tidak meratanya informasi kegiatan PTSL kepada masyarakat akibatnya mempengaruhi tingkat keikutsertaan masyarakat dan berdampak pada capaian PTSL disetiap desa yang menyebabkan perlu penanganan secara mendalam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu menurut penulis, penting untuk membuat alternatif penyelesaian dalam permasalahan yang terjadi.

Sesuai hasil pengamatan yang dilakukan, penulis telah menghimpun beberapa isu permasalahan yang terjadi di Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Salah satunya terkait dengan dokumentasi kegiatan pengadaan tanah. Saat ini dokumentasi dari kegiatan pengadaan tanah sudah mulai disimpan dalam bentuk digital, namun beberapa dokumen kegiatan yang dilakukan sebelumnya masih berbentuk analog. Perbedaan jenis penyimpanan ini menyebabkan dokumen-dokumen tersebut masih disimpan pada beberapa tempat penyimpanan yang berbeda. Dengan perkembangan teknologi dan untuk meningkatkan 2 kinerja dan pelayanan pada kegiatan pengadaan tanah, perlu dilakukan inventarisasi, manajemen dan pengelolaan yang baik untuk dokumen kegiatan pengadaan tanah tersebut. Sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal; serta Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi bidang. Materi yang diberikan dalam pelatihan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pada instansi penempatan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar dalam penulisan rancangan aktualisasi ini.

Pengelolaan arsip yang baik akan mendukung terciptanya tata kelola arsip sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan arsip administrasi dilakukan secara transparan, tentunya harus didukung dengan fasilitas dan kinerja perangkat yang memadai serta pengelolaan sesuai dengan prosedur. Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa masih menunjukkan beberapa permasalahan mengenai berkas sengketa, konflik maupun perkara belum tertata dengan rapi dari segi fisik maupun digital. Apabila nantinya dibutuhkan, maka akan kesulitan dalam pencarian arsip tersebut. Sehingga diperlukan inventarisasi arsip, digitalisasi berkas serta backup data dengan baik dan teratur, guna memudahkan pencarian sewaktu dibutuhkan.

Merujuk pada seberapa penting keberadaan sertifikat atas tanah yang dimiliki masyarakat dan bagaimana kedudukan sertifikat pengganti bagi masyarakat yang kehilangan sertifikatnya, kemudian dimaksud perlunya suatu pedoman informasi mengenai syarat dan proses pengajuan sertifikat pengganti oleh masyarakat. Namun secara nyata dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, informasi mengenai syarat dan proses pengajuan sertifikat pengganti tersebut tidak ditemukan keberadaannya baik secara fisik maupun 3 informasi langsung dari petugas loket yang bertugas. Padahal bila ditinjau lebih lanjut, permohonan atas sertifikat pengganti menjadi salah satu pelayanan yang kebutuhannya vital karena menyangkut bagaimana peran Kantor Pertanahan untuk tetap melindungi hak masyarakat atas tanah yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan baku yang menjadi pedoman mengenai syarat dan proses permohonan sertifikat pengganti. Oleh sebab itu, dengan uraian yang telah penulis sampaikan maka dirasa perlu agar isu mengenai kurangnya informasi masyarakat tentang syarat dan proses pengajuan sertifikat hilang menjadi salah satu isu yang akan penulis bahas.

Namun upaya validasi Buku Tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Mamuju masih belum optimal. Jumlah pegawai yang melakukan validasi tidak sebanding dengan jumlah Buku Tanah yang ada. Berdasarkan data dari situs Statistik Layanan Elektronik ATR/BPN, Desa Botteng merupakan desa dengan capaian validasi Buku Tanah yang rendah yaitu hanya 12,4% yang sudah tervalidasi dari jumlah 1.637 Buku Tanah yang ada. Hal tersebut menjadi alasan mengapa desa tersebut memerlukan optimalisasi validasi Buku Tanah. Selain terbatasnya tenaga yang melakukan validasi, kondisi Kantor Pertanahan Mamuju yang rusak akibat bencana gempa bumi pada Tahun 2021 silam menjadi salah satu penghambat kegiatan validasi Buku Tanah. Tidak adanya target jumlah validasi Buku Tanah yang ditetapkan juga menjadi faktor penghambat sehingga tidak adanya motivasi pegawai untuk melakukan validasi Buku Tanah. Jika validasi Buku Tanah ke sistem KKP terhambat maka kegiatan pelayanan pertanahan yang lainnya juga akan ikut terhambat karena kurangnya database.

Kurang tertatanya dokumen-dokumen dan masih digunakannya sistem manual yang juga tidak optimal merupakan salah satu faktor kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dokumen manual berupa kertas ini juga rentan rusak apabila tidak ditata dan disimpan dengan benar. Oleh karena itu diperlukan inovasi agar dokumen-dokumen surat keputusan pemberian hak atas tanah ini tetap terjaga dengan aman, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi zaman sekarang berupa penyimpanan data dalam bentuk digital. Hal ini juga sejalan dengan visi dari BPN “Terwujudnya Pengolahan Ruang dan Pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia”. Adanya penyimpanan dokumen dalam bentuk digital bisa menjadi pengaman dokumen manual, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada dokumen manual terdapat cadangan dokumen dalam bentuk digital. Penyimpanan dokumen dalam bentuk digital juga lebih efisien sebab kapasitas penyimpanannya besar sehingga dapat menampung data digital dalam jumlah yang besar pula dan tidak memerlukan biaya yang besar. Data yang berbentuk digital juga lebih mudah pencariannya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/pihak yang membutuhkan.

danya layanan pertanahan elektronik yang sudah terlaksana tentu juga harus dibarengi dengan pengelolaan arsip dan dokumen yang tertata. Hal ini dikarenakan pengelolaan arsip merupakan aspek yang penting dalam efisiensi suatu organisasi melalui penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, sekaligus sebagai pendukung proses administrasi. 2 Terlebih di era digital sekarang ini, tata kelola pengarsipan harus dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur agar tidak menghambat berjalannya pelayanan pertanahan secara elektronik. Saat ini banyak terjadi kendala dalam pengelolaan arsip yang mana sering terjadi masalah seperti penyimpanan arsip yang kurang tertata sehingga sulit untuk menemukan data yang sedang dibutuhkan dengan cepat dan tepat serta sangat berpotensi terjadinya data yang kehilangan. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi dapat memunculkan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang, termasuk pada sistem pengarsipan dan manajemen data. Data file yang disimpan saat ini tidak hanya berupa fisik yang memiliki keterbatasan dalam hal kemudahan akses, kapasitas penyimpanan, dan fasilitas manajemen data, melainkan dapat menggunakan teknologi google drive sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang prima. Saat ini pengelolaan pengarsipan dan dokumen di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang khususnya dalam Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sudah mulai dilakukan secara digital, akan tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya inovasi agar pengelolaan arsip dan dokumen dapat terorganisir secara optimal.

yaitu dalam aspek land tenure, land value, land use, dan land development. KIP terwujud melalui kegiatan pemetaan tematik pertanahan dan ruang (PTPR). Kegiatan ini merupakan kegiatan survei dan pemetaan untuk mendapatkan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lengkap (completeness) dan valid (reliable). Desa Kace dan Kace Timur terletak di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka merupakan desa yang mendapatkan kegiatan PTSL dan PTPR. Akan tetapi penulis melihat belum tersedianya database pertanahan yang lengkap dan valid serta tersinkron antara kegiatan PTSL dan PTPR di kedua desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai calon Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, penulis tertarik untuk memilih judul aktualisasi “Pembuatan Peta Desa Lengkap dengan Menggabungkan Data PTSL Dan PTPR di Desa Kace Dan Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka”