Di Kabupaten Muna sendiri informasi mengenai zona nilai tanah masih sangat asing didengar oleh kalangan masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai zona nilai tanah ini tidak tersedia di loket maupun sarana sosialisasi lain Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, padahal pengetahuan mengenai informasi nilai tanah juga penting. Manfaat informasi zona nilai tanah bagi masyarakat adalah dapat dijadikan bahan rujukan penilaian tanah dalam transaksi jual beli/peralihan kepemilikan tanah, baik pertanian dan non pertanian maupun tanah yang telah melekat bangunan diatasnya. Sedangkan untuk instansi pemerintahan, informasi zona nilai tanah dapat dijadikan referensi dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Perkembangan teknologi globalisasi dan modernisasi saat ini melatarbelakangi permasalahan dibidang pertanahan baik sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang semakin berkembang kompleks pula. Dunia digitalisasi yang tidak bisa dihindari menuntut percepatan kerja dibirokrasi pemerintahan misalnya pada Kementerian ATR BPN (Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional) turut memanfaatkan hal tersebut untuk mempermudah tugas melayani masyarakat.

Keadaan buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara pada dasarnya sudah ditempatkan di satu ruangan tersendiri, namun dalam penataannya masih terdapat kekurangan yang menurut penulis masih bisa dioptimalkan, seperti, ada beberapa ordner desa yang sama terpisah penyusunannya sehingga memperlambat kerja rekan yang membutuhkan buku tanah (buku tanah fisik). keterbatasan ruang untuk menyimpan buku tanah juga menjadi sebab tempat penyimpanan terlihat kurang rapi. Data buku tanah pada aplikasi KKP juga mesti harus diperbaharui mengingat adanya pemekaran pada beberapa desa dan juga kecamatan. Buku tanah juga terkadang tidak berada di ruangan penyimpanan ketika dibutuhkan tanpa ada keterangan untuk apa/siapa yang melakukan peminjaman, tetapi setelah dilakukan pencarian, buku tanah ditemukan pada ruangan seksi lain, maka dari itu diperlukan pengadministrasian peminjaman buku tanah untuk pengendalian.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam era Revolusi Industri 4.0 semakin nyata, tidak hanya dari aspek pengelolaan sumber daya alam, akan tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi antara lain pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa tidak terlepas dari keharusan untuk beradaptasi menghadapi era ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Kementerian ATR/BPN tidak pula terlepas dari adanya perbaikan di segala lini baik berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, maupun dalam upaya merekatkan dan mempersatukan bangsa. Rancangan Aktualisasi yang disusun ini selain untuk menginternalisasi Nilai-nilai Dasar ASN juga untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Hal tersebut dirumuskan mengingat kedudukan, peran, dan fungsi dari ASN yang sangat vital bagi berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sisi yang kami pilih untuk turut berkontribusi adalah gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan teknologi informasi yang dirasa belum optimal untuk menyelesaikan pekerjaan kedinasan. Adapun penjelasan yang lebih utuh secara terperinci mengenai gagasan yang dimaksud akan disampaikan pada Bab II tentang Rancangan Aktualisasi yang diharapkan mampu untuk 2 menjelaskan seluruh tahapan mulai identifikasi isu hingga langkah konkret pelaksanaannya.

Kantor WIlayah BPN Provinsi Banten merupakan bagian dari institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang terdiri dari 1 sub bagian dan 5 bidang yaitu sub bagian tata usaha, bidang survei dan pemetaan, bidang penetapan hak dan pendaftaran, bidang penataan dan pemberdayaan, bidang pengadaan tanah dan pengembangan serta bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Berdasarkan situasi dan kondisi yang penulis amati terdapat beberapa permasalahan yang ada di Kantor WIlayah BPN Provinsi Banten yaitu minimnya jumlah SDM yang dapat mengoperasikan aplikasi pemetaan (ArcGIS) pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, penyimpanan arsip kegiatan yang belum terstruktur dengan baik, dan belum efektifnya pengelolaan data spasial pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Ketiga isu tersebut kemudian ditentukan core isu yakni belum efektifnya pengelolaan data spasial di Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Pemilihan core isu ini menitik beratkan permasalahan pada data Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang masih disimpan oleh beberapa pihak dan belum terhimpun dalam satu sistem. Beberapa data SIG masih dimiliki pihak ketiga (Konsultan Perorangan) yang notabene sudah tidak bekerja pada tahun ini. 

Sebagaimana dua bulan terakhir ini tepatnya selama masuk sebagai CPNS di kantor pertanahan kota Bitung sebagaimana data yang diperoleh langsung dari salah satu staff di seksi pengendalian dan penanganan sengketa baru ada satu pengaduan kasus pertanahan yang masuk.

layanan informasi terkait belum adanya alur prosedural kegiatan pada seksi Pengadaan tanah. Hal yang paling sering ditemukan pada permasalahan tersebut ialah dimana proses komunikasi yang dialami tidak berjalan dengan lancar antar instansi pada saat kegiatan pengadaan tanah sehingga dalam hal itu menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperbuat atas ketidaksesuaian alur prosedural dalam implementasi maupun pelaksanaannya, kemudian ketidaktahuan terhadap persyaratan-persyaratan serta ketidaktahuan terkait estimasi kegiatan seksi pengadaan tanah yang ada. Untuk mengatasi 3 permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan adanya sebuah inovasi beserta upayaupaya yang dapat dilaksanakan serta dikaitkan dengan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sehingga dari pada itu upaya yang dapat direalisasikan ialah “Realisasi Penyediaan Layanan Informasi Pada Seksi Pengadaan Tanah Melalui Pembuatan Banner dan Brosur”. Penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan mengaitkan substansi mata pelatihan , kontribusinya terhadap visi misi organisasi serta penguatan nilai organisasi serta disusun dan dilaksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan rancangan aktualisasi.

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan telah ada website yang dapat diakses dan digunakan sebagai media informasi. Namun, website tersebut tidak di updatedan disampaikan ke masyarakat serta informasi didalamnya juga terbatas. Sehingga tidak optimalnya fungsi dan kegunaan dari website tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi website sebagai akses informasi bagi masyarakat atau pemohon untuk mengetahui informasi persyaratan, prosedur dan 3 biaya jangka waktu penyelesaian layanan pertanahan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dunia digital.

Dari pengamatan selama di Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara penulis dapat mengidentifikasi salah satu kondisi yaitu belum optimalnya pencatatan terkait penerimaan berkas surat pertanggungjawaban (SPJ). Pencatatan penerimaan berkas dilakukan hanya dengan membuat catatan pada lembaran kecil yang ditempel pada berkas pengajuan. Hal ini menjadi tidak efektif karena jika catatan tersebut hilang akan menyebabkan pemeriksaan berkas yang berulang.

Pada gambar 1.3 dapat diketahui bahwa Target Sertipikat Hak Atas Tanah (K1) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 sebanyak 4250. Sedangkan pada gambar 1.5 berkas yang sudah selesai pendaftaran dan terbit daftar isian 208 sejumlah 844. dan gambar 1.3 berkas K1 PTSL PM Fase 4 Per 21 Juni 2022 yang berdasarkan jumlah unggahan buku tanah yang telah memiliki pernyataan kesesuaian data baru sebesar 313. Untuk dapat mencapai K1, buku tanah PTSL harus terlebih dahulu di scan dan kemudian diupload. Disebabkan karena satgas yuridis wajib scan dan upload buku tanah pada aplikasi kkp2.atrbpn.go.id/dokumen. Satgas yuridis mengalami kendala dalam mengupload secara manual buku tanah PTSL sesuai dengan target kantor pertanahan barito timur berjumlah 4250. Berdasarkan penjabaran yang diuraikan penulis, sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di Lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut. Selain itu, penulis juga mengaktualisasikan 14 nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu BERAKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.