Dalam bidang survei dan pemetaan terdapat peta dasar pendaftaran, yaitu peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah. Selain itu, terdapat juga peta pendaftaran yaitu peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. Sejak munculnya KKP hingga sekarang KKP 2, kegiatan pemetaan peta pendaftaran langsung dilakukan secara digital dan online. Hal ini memunculkan masalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, yaitu masih banyaknya bidang tanah yang sudah terdaftar namun belum terpetakan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, perlu dilakukan penyelesaian terhadap bidang – bidang tanah yang belum terpetakan tersebut. Salah satu desa yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah desa Penerokan, kecamatan Bajubang, kabupaten Batanghari. Desa ini juga akan dipilih oleh penulis sebagai contoh dalam penyelesaian terhadap bidang tanah yang belum terpetakan dan nantinya dapat diterapkan di Desa/Kelurahan yang lain.

Informasi Publik, setiap informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah wajib di publikasikan sebatas tidak bertentangan dengan informasi yang di kecualikan. Publikasi kegiatan Pertanahan dan Informasi layanan saat ini menggunakan media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube, sedangkan website Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sampai pada tahun 2022 belum dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak ada publikasi ataupun informasi layanan pertanahan yang tersaji didalamnya. Website Kantor Pertanahan seharusnya menjadi sumber utama informsi publik yang mudah di akses oleh masyarakat luas. Berdasarkan uraian singkat diatas, Penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas disub bagian tata usaha berkeinginan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN untuk mengoptimalkan pengelolaan website di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. Penulis memilih judul “OPTIMALISASI PUBLIKASI KEGIATAN DAN INFORMASI LAYANAN PERTANAHAN MELALUI MEDIA WEBSITE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN”.

Kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini Kantor Pertanahan menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Pertanahan memiliki salah satu tugas dan fungsi yaitu Survei dan Pemetaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan salah satu kabupaten dilaksanakannya kegiatan PTSL. Di Kabupaten terkhususnya di desa desa sendiri masih terdapat beberapa bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan. Dari permasalahan diatas, penulis yang ditempatkan di Seksi Survei dan Pemetaan mencoba untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam beberapa kegiatan yang akan terformulasi dalam laporan aktualisasi dengan judul “Penyelesaian Kluster 4 dengan melengkapi Kualitas Data (KW 4,5,6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan”

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai – nilai dasar profesi ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Ketujuh nilai dasar profesi tersebut sebelumnya dipelajari dan dipahami oleh para peserta Diklat Latihan Dasar melalui proses pembelajaran di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengamatan penulis selama masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menemukan beberapa permasalahan pada saat melaksanakan tugas dari pimpinan yakni terkait dengan masih adanya bidang hasil pengukuran yang masuk dalam Kawasan lindung yang diatur oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terkendalanya pelayanan pertanahan khususnya berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Di Kanwil BPN DIY masih terjadi permasalahan yang menyangkut data IP4T, salah satunya adalah data yang telah dikumpulkan oleh Kantor Pertanahan dari survei lapangan belum terintegrasi dengan baik pada satu basis data. Data tersebut masih disajikan untuk tiap-tiap Kalurahan sehingga apabila suatu saat terdapat instansi atau OPD mengajukan surat permohonan data terkait dengan permintaan data IP4T di satu Kabupaten semisal Kabupaten Sleman atau data IP4T di seluruh Provinsi DIY maka akan kesulitan dalam menyajikan data tersebut karena belum ada yang melakukan pengolahan data untuk mengintegrasikan data tersebut menjadi satu data yang lengkap. Dengan adanya permasalahan tersebut, Peserta menyusun Laporan aktualisasi dengan judul “Integrasi dan Penyajian Data Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta”.

Sistem Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memberikan wadah agar Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran Agenda Habiatusi, agar dapat menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi untuk melakukan pembiasaan berperilaku sesuai dengan nilai pada agenda I, II, dan III, yang diarahkan pada pembentukan karakter sebagai kriteria ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja. Kemudian melaksanakan aktualisasi dengan metode penulisan kertas kerja, melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan presentasi yang bersifat mandiri. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka ditentukan isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kurang tertatanya pengarsipan berkas Permohonan Pendaftaran Tanah. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai Kurang Tertatanya Pengarsipan Berkas Survei dan Pemetaan serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan tanah yang semakin kompleks menjadikan pendaftaran tanah sebagai hal yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi hak atas tanah. Sebagaimana diamanatka dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran tanah bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Secara lebih lanjut pendaftaran tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara lebih lanjut juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Dalam layanan pengaduan, petugas loket mencatat data pengaduan ke dalam buku tersendiri. Catatan pengaduan tersebut masih manual dan kurang detail. Sehingga jika suatu saat membutuhkan data pengaduan, maka data yang dibutuhkan kurang lengkap karena tidak dicatat semua. Dan karena masih menggunakan buku catatan manual, jika ada suatu hal yang tidak diinginkan, misal banjir, kebakaran, atau dimakan rayap, maka datanya akan hilang. Dan apabila petugas loket lupa menaruh bukunya, maka akan membutuhkan waktu untuk mencarinya. Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan adanya transformasi digital untuk pembukuan layanan pengaduan masyarakat, sehingga penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Pembukuan Layanan Pengaduan Pertanahan Melalui Pembuatan Formulir Pada Google Spreadsheet yang Diintegrasikan dengan Website Linktree di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek”.

Oleh karena itu, SPM harus di administrasikan teratur dan rapi agar serta dilakukan digitalisasi, agar Ketika dibutuhkan sewaktu-waktu seperti Ketika ada pemeriksaan BPK dan pembuatan laporan realisasi dapat segera ditemukan SPM-nya. Kondisi yang terjadi di Kanwil BPN Provinsi jambi ialah masih belum opimtalnya pengadministrasian SPM karena masih banyak terjadi kehilangan SPM dan waktu yang dibutuhkan untuk menumukan SPM terlalu lama Melihat kondisi yang ada saat ini maka penulis menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi administrasi SPM di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi”

Dalam upaya mengatasi kurang optimalnya penggunaan poster dan banner, maka digitalisasi informasi pertanahan menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Harapannya, dengan adanya informasi pertanahan melalui digitalisasi informasi pertanahan dalam bentuk video, akan mengurangi penggunaan poster dan banner sehingga banyak space ruangan yang bisa digunakan untuk keperluan atau aktivitas yang lain. Digitalisasi informasi pertanahan ini tidak hanya menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan poster dan banner saja, namun juga akan menampilkan informasi pertanahan yang lebih lengkap dan beragam yang disajikan dalam bentuk gambar atau video di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang.