Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, SIMPEG memiliki tujuan untuk pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian secara efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan kepegawaian yang cepat dan akurat. Salah satu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Garut dalam mendukung e-government yaitu dengan menggunakan SIMPEG. Sebagai salah satu hal yang penting dalam kepegawaian, pemanfaatan teknologi informasi SIMPEG dapat membuat pengelolaan informasi berjalan dengan efisien yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu dalam pemroresan informasi yang dihasilkan. Namun pada praktiknya, penggunaan SIMPEG oleh pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut masih belum optimal. Melihat permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut perlu melakukan pembinaan dan memberikan motivasi terhadap para pegawai untuk menggunakan aplikasi SIMPEG dengan efektif dan efisien.

Dengan adanya dampak tersebut sudah seharusnya dilakukan perbaikan dalam hal pencatatan berkas dan pengelolaan arsip surat keputusan pemberian hak atas tanah. Perbaikan dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan lebih aman dalam pengelolaannya dengan media digital. Apabila dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu Manajemen ASN, ditinjau dari aspek Manajemen ASN, kondisi tersebut belum menerapkan Manajemen ASN dengan baik, karena belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 11 mengenai salah satu tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pegawai belum melakukan pencatatan dan pengelolaan arsip surat keputusan hak atas tanah secara optimal, karena dalam pencatatan dan pengelolaan arsip surat keputusan yang dilakukan belum mengutamakan efektivitas dan efisiensi kerja.

Supaya ASN pada Kantor Pertanahan Penajam

Paser Utara di katakan professional dan Akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan salah satunya melalui penggunaan Media Sosial dalam bekerja. Selain itu agar

mendukung visi misi dari Presiden Republik Indonesia mengenai pemerintahan yang

berbagis atau lebih dikenal dengan e-government dibentuklah literasi yang dianggap

sebagai dasar dalam bekerja di dunia . Literasi itu sendiri menurut Kementerian Komunikasi

dan Informasi memiliki 4 kompetensi yang terdiri dari skill, Culture, Ethicsdan Safety.

Sehingga untuk mewujudkan Smart ASN diperlukan literasi dalam pelaksanan tugas dan fungsinya. Kemampuan telah dimiliki, maka kecakapan yang harus ditingkatkan agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN yang maju.

Bentuk pelaksanaan tugas ASN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua adalah dengan melakukan inventarisasi terhadap peta-peta pertanahan dengan menerapkan nilainilai pada agenda 3 yaitu Smart ASN dimana ASN dituntut harus memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang sangat cepat. Peta-peta pertanahan merupakan hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.Inventarisasi bertujuan untuk menjaga dan menertibkan peta-peta pertanahan agar tidak terjadi penurunan kualitas mutu data yang nantinya akan merugikan banyak pihak. Dengan terjadinya penurunan kualitas mutu terhadap peta-peta pertanahan, maka diperlukan penanganan terhadap kondisi tersebut mengingat pentingnya data peta pertanahan. Sehingga diperlukan pemindaian terhadap peta tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat terkait Pengukuran Bidang Tanah.

Upaya digitalisasi Buku Tanah tersebut sudah sesuai dengan kode etik ASN (memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan) dan konsep Transformasi Digital yang dicanangkan, dimana terkait dengan rencana untuk membiasakan atau menjadikan budaya digital (digital culture) di era sekarang khususnya untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, serta menjamin adanya keamanan dari sisi dokumen penting negara dari bahaya bencana alam yang mungkin saja terjadi seperti banjir, gempa bumi, maupun yang lainnya yang berpotensi merusak fisik Buku Tanah. Pada saat aktualisasi nanti, menurut hemat Penulis perlu dilakukan suatu aksi yang signifikan dan menyeluruh agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, hal-hal yang akan dilakuakn adalah diantaranya melalui cara peningkatan intensitas koordinasi untuk menyatukan tujuan bersama, dan merancang program validasi Buku Tanah Secara Rutin. Isu-isu yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Khususnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di antaranya kurang optimalnya digitalisasi buku tanah akibat dari ketidak sesuaian data digital dengan arsip fisik buku tanah yang menyebabkan terhambatnya layanan layanan pekerjaan. Atas hal tersebut perlu diadakan Transformasi Digital untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Isu kedua, kurang optimalnya manajemen warkah. Isu tersebut berkaitan dengan Transformasi Digital untuk memberikan pelayan prima kepada masyarakat. Isu ketiga Kurang optimalnya layanan loket terhadap permohonan tanah pemerintah. Isu tersebut berkaitan dengan literasi digital yaitu digital skill (Kemampuan Berdigital) dan digital culture (Budaya Berdigital) dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima.

Oleh karena itu, Untuk

menjawab isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung penulis

tertarik untuk mengetahui langkah apa yang dapat diambil dalam rangka

peningkatan kinerja pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung. Untuk itu, Penulis mengajukan sebuah

Rancangan Laporan Aktualisasi yang berjudul “OPTIMALISASI DIGITALISASI

PELAYANAN KEGIATAN PADA SEKSI PENGADAAN TANAH DAN

PENGEMBANGAN MELALUI GOOGLE DRIVE DAN APPSHEET DI KANTOR

PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.”

Per tanggal 1 Oktober 2022 jumlah KW 4 5 6 pada penlok PTSL di dashboard kualitas data PTSL Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang berjumlah 275 bidang tanah.Jumlah tersebut menjadi perhatian penulis, karena pada saat ini penulis di tugaskan di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.Kualitas data di Penlok PTSL perlu di lakukan percepatan mengingat tinggal tersisa 2 bulan di tahun 2022 ini,sehinggan pada akhir tahun nanti, di harapkan tidak ada bidang tanah yang berstatus KW 4 5 6 di Penlok PTSL ini. Dalam hal pelaksanaan pengerjaan peningkatan kualitas data bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang saat ini sebenarnya sudah cukup baik tetapi belum optimal dalam hal pengerjaan teknis, dan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk pengerjaannya. Dan sebagai suatu langkah percepatan pelaksanaan tugas pada Seksi Survei dan Pemetaan, 4 kualitas bidang tanah menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas bidang tanah dapat memperbaiki kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang sehingga mendukung transformasi digital di Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang yang sesuai dengan visi misi dan roadmap Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan Aktualisasi “PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH PADA KELURAHAN YANG DI TETAPKAN(PENLOK) UNTUK TARGET PTSL 2022 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Peratanahan Kota Pangkalpinang dan dilaksanakan dengan Core Values ASN BerAkhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

Saat ini penulis ditempatkan pada Subbagian Tata Usaha, Urusan Umum dan Kepagawaian bagian Layanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dan harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam menunjang kinerja penulis dan satuan kerja penulis. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAKHLAK guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis rencanakan, maka penulis membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Pembaruan Bahan Pelayanan Informasi Pertanahan (Brosur) Terkait Persyaratan Permohonan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Tahun 2022”.

Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi saat ini masih banyak terdapat tunggakan berkas yang harus dikerjakan setiap harinya, dengan rata-rata pemohon yang datang pada loket pelayanan perorangan sejumlah tiga puluh orang kurang atau lebih dan kuasa sejumlah seratus orang kurang atau lebih. Banyaknya tunggakan tentu saja merugikan masyarakat luas karena proses pengerjaan yang menjadi semakin lama dan tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), contohnya seperti penghapusan hak tanggungan yaitu dengan SOP pengerjaan lima hari kerja, namun karena hambatan apapun maka waktu tersebut dapat lebih. Hal ini salah satunya dikarenakan masih adanya beberapa berkas yang belum ditemukan buku tanahnya, buku tanah (arsip atau salinan sertipikat asli milik BPN) yang terdapat dan dijaga oleh petugas arsip buku tanah, dengan sistem penyimpanannya sesuai geografis atau dimuat dalam wilayah kecamatan dan kelurahan, dan diurutkan lagi sesuai dengan nomor. Buku tanah ini dibutuhkan dalam proses pendaftaran pertanahan, digunakan untuk mencocokkan legalitas dari sertipikat dan mengidentifikasikan riwayat pada sebuah tanah. Selain itu masih kurangnya kelengkapan berkas, sehingga perjalanan berkas menjadi terhambat atau pending, karena dibutuhkannya pemohon untuk melengkapi terlebih dahulu berkas permohonan tersebut.

Alasan penulis membuat aktualisasi ini karena penggunaan aplikasi penyusun DUPAK masih baru digunakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada awal tahun 2022, sehingga penulis merasa bahwa diperlukan adanya panduan menggunakan aplikasi penyusun DUPAK untuk membantu pegawai yang belum tahu cara menggunakan aplikasi penyusun DUPAK. Isu ini diangkat setelah dilakukan tapisan isu dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Dengan adanya rancangan aktualisasi ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan isu yang ada di Inspektorat Wilayah IV.