Bahkan saat ini yang sedang menjadi tren adalah penggunaan dompet digital (e-wallet) yang dikeluarkan oleh beberapa vendor, mulai dari operator seluler, bank, hingga perusahaan fintech lainnya. Semakin masifnya transaksi non tunai ini tentunya karena masyarakat merasa memperoleh keuntungan dalam penggunaannya. Fenomena ini tentunya menunjukan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah, untuk semakin memperluas transaksi non tunai dalam hal pembayaran Belanja Pemerintah Pusat, salah satunya adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang sekaligus diharapkan dapat mengurangi idle cash. Dengan adanya program pemerintah dalam mempercepat budaya cashless, Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara harus memperhatikan arahan tersebut.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui proses yang panjang yang mana memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah untuk membuktikan dan melengkapi kebenaran asal-usul tanah yang ingin didaftar yaitu dengan membuktikan data fisik dan data yuridis atau disebut dengan warkah. Warkah pendaftaran tanah merupakan jenis dokumen yang memiliki umur tidak terbatas dalam arti bisa disebut sebagai “ arsip hidup ” sepanjang tanah yang disertipikatkan itu masih ada maka warkah itu masih berlaku. Hal ini dikarenakan jika suatu saat munculnya permasalahan yang ada kaitannya dengan bidang tanah yang sudah di sertipikatkan maka warkah memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang benar dari pihak bermasalah tersebut. Karena dari warkah yang ada akan diketahui apakah dalam proses pengajuan sertipikat tersebut prosesnya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, dilihat dari prosedur maupun kebenaran-kebenaran dari data-data yang diberikan. Warkah merupakan dokumen yang merupakan sumber berbagai informasi paling dasar atau bisa juga disebut dengan alas dasar hingga proses sampai terbitnya sertipikat. Karenanya fungsi dari warkah itu sangat penting untuk menjadi alat bukti atas terbitnya sertipikat . Namun pada praktenya dilapangan pengelolaan warkah ini masih terkendala karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti ruangan penyimpanan yang kurang memadai sehingga penyusunan/penyimpanan warkah masih banyak yang belum tertata atau ditumpuk dalam suatu dus/karton yang menyebakan susahnya pencarian ketika warkah dibutuhkan.

Data diatas menunjukan ada beberapa Desa atau Kelurahan yang memiliki kualitas data buku tanah secara lengkap dan ada beberapa Desa atau Kelurahan yang masih belum memenuhi sebagai indikator kualitas buku tanah lengkap, khususnya penulis memfokuskan pada peningkatan kualitas data buku tanah secara digital. Desa Bone dan Desa Pusu adalah contoh Desa yang telah memenuhi indikator kualitas data buku tanah lengkap yang ditunjukan dalam segi kualitatif yaitu data buku tanah digital dan data buku tanah valid yang hampir menyentuh angka 100%, sedangkan untuk Kelurahan Cendana masih tergolong belum memenuhi indikator kualitas data lengkap dengan presentase buku tanah yang sudah digital hanya sebesar 0,86% dan buku tanah yang sudah valid sebesar 57,8%. Hasil identifikasi kualitas data buku tanah tersebut, maka Penulis sebagai Aparatur Sipil Negara atau disebut juga ASN yang sedang menjalani masa percobaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga CPNS selama satu tahun, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III yang akan melaksanakan Aktualisasi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Aktualisasi ini dan mengangkat Gagasan pemecah isu “ Peningkatan Kualitas Data Buku Tanah Secara Digital Pada Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan” dengan beberapa sebab yang menjadi masalah, yang akan dijelaskan kemudian menggunakan metode analisis isu dalam Bab Lancangan Aktualisasi. kondisi tersebut akan menjadi masalah dan hambatan dalam proses layanan elektronik.

Tantangan ASN untuk berkontribusi sebagai pemecahan suatu masalah pada unit kerja masing-masing. Salah satunya isu yang ada yaitu, “Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan layanan penghapusan hak tanggungan dan perubahan hak atas tanah” karena minim informasi tentang persyaratan-persyaratan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara khususnya Pelayanan Penghapusan Hak Tanggungan dan Pelayanan Perubahan Ha katas Tanah, dengan permasalahan yang ada penulis mengangkat isu yang ada dengan realisasi Penyediaan

Kegiatan pendafataran tanah yang sudah tersusun rapi pastilah masih terdapat kemungkinan terjadi kasus pertanahan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya masalah tentang kasus pertanahan. Dengan potensi timbulnya kasus-kasus pertanahan, maka dibentuk Seksi Penanganan Masalah dan Pengendali Sengketa. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendali Sengketa memiliki peran untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang pertanahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Terkait dengan masalah kasus  pertanahan maka dibentuklah aturan Permen Atr/Bpn No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Terkait dengan banyaknya aduan masalah pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat juga dirasakan oleh penulis. Dalam penyelesaian masalah terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara dirakan belum optimal. Hal yang menyebabkan belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan alur penanganan sengketa, konflik, dan perkara. Atas dasar ini penulis, merasa bahwa perlu di adakan Optimalisasi Pelayanan ASN Kementerian Atr/Bpn dalam sosialisasi mengenai masalah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Pengelolaan data pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terutama pengelolaan buku tanah harus disimpan secara elektronik melalui Aplikasi Manajemen Dokumen Kantor Pertanahan Kota Singkawang atau kkp2.atrbpn. Kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang sudah dilakukan namun belum begitu maksimal dikarenakan masih banyaknya data pertanahan terutama buku tanah yang  belum diarsipkan secara digital melalui aplikasi kkp2.atrbpn. Hal tersebut ditunjukkan pada salah satu contoh buku tanah Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat yang belum terupload di aplikasi kkp2.

“Efisiensi Pengelolaan Daftar Kegiatan Diklat melalui Media Digital berupa Google Spreadsheet dan Pengaksesan menggunakan Quick Response (QR) Code”. Jika isu ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan menyebabkan terulangnya benturan waktu dalam pelaksanaan tugas para pegawai yang menjadikan masalah bagi efektif dan efisiensi kerja yang akan berpengaruh pada pencapaian hasil kerja yang kurang maksimal dan terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian jadwal penugasan ke depannya serta kurang terwujudnya pengadministrasian yang tersusun rapi sehingga menyulitkan para auditor ketika mencari dokumen seperti Surat Tugas dan sertifikat diklat dan penugasan lainnya yang berguna untuk pengumpulan DUPAK.

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan 4 isu utama pada unit kerja yang berpotensi menghambat kinerja pada Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, isu tersebut adalah kurang optimalnya manajemen data pada Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, belum optimalnya pemantauan progres data IGT di Kementerian ATR/BPN, Belum Optimalnya inventarisasi Data Sertipikat Hak Atas Tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan, serta belum tersedianya panduan pengolah data pada kegiatan PTPR. Isu yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan penapisan menggunakan indikator USG dan terpilih isu prioritas yaitu “Belum Optimalnya Pemantauan Progres Pengumpulan Data IGT di Kementerian ATR/BPN”. Berdasarkan isu prioritas tersebut, penulis kemudian melakukan analisis untuk menemukan akar masalah sebagai pertimbangan perumusan gagasan alternatif pemecah isu. Gagasan Alternatif tersebut adalah “Optimalisasi Pemantauan Progres Data IGT di Kementerian ATR/BPN melalui Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Web”. Melalui agenda aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS 2022, diharapkan penulis dapat berkontribusi mewujudkan alternatif untuk memecah isu yang ada guna pemantauan percepatan data Informasi Geospasial Tematik di Kementerian ATR/BPN dimana Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik sebagai unit pengelola dalam mendukung program Kebijakan Satu Peta (KSP).

diantaranya adalah Masih banyaknya antrian di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, belum optimalnya monitoring tunggakan layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan belum optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.

Setelah mendapatkan beberapa isu diunit kerja maka tahapan selanjutnya ialah menentukan isu paling strategis yang harus dianalisa lebih lanjut sehingga isu yang dipilih untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut adalah mengenai “Masih banyaknya antrian di loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah” sehingga untuk selanjutnya isu tersebut akan diselesaikan melalui tahapan gagasan penyelesaian masalah yang mana semua tahapan penyelesaiannya akan dituangkan semuanya kedalam laporan aktualisasi.

Namun pentingnya penataan dan pengarsipan Buku Tanah dan Surat Ukur tidak terealisasi dengan baik dalam unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Selain karena pengarsipan yang belum tertata rapi akibat kekurangan tenaga untuk pengelolaan Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur juga disebabkan karena tidak adanya SOP peminjaman Buku Tanah dan Surat Ukur serta tata tertib masuk ruang arsip Buku Tanah dan Surat Ukur. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil kegiatan aktualisai dengan judul OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR.