|
Monday, 6 March 2023, 10:01
|
Yustika Mahdania
|
LAPORAN FINAL AKTUALISASI YUSTIKA MAHDANIA G5A35.pdf
|
23 August 2022
|
Pada rancangan aktualisasi ini
penulis mengangkat isu permasalahan dari unit kerja penulis selama tiga
bulan bekerja. Permasalahan yang akan dibahas adalah “ Optimalisasi website “ Justisia’’ sebagai pengarsipan digital di Kantor Pertanahan
Kota Tidore Kepulauan’’ . Isu ini dilatarbelakangi oleh terkendalanya akses
masuk website justisia yang sering mengalami eror system dalam
pengunggahan dokumen sengketa. Sehingga, dokumen sengketa masih
disimpan dalam data penyimpanan computer yang beresiko bisa hilang jika
mengalami kerusakan atau jika dalam bentuk manual masih sering tercecer
dan ketika dibutuhkan masih harus dicari kembali. Jika, dilihat dari
permasalahan ini dan dikaitkan dengan era digital pada kemajuan teknologi
saat ini tidak sesuai lagi. Sebagaimana, dalam materi agenda tiga terkait
SMART ASN terdapat digital skill yaitu Kemampuan mengetahui,
memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta
sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari .
|
OPTIMALISASI WEBSITE “ JUSTISIA” SEBAGAI PENGARSIPAN DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXV
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:02
|
Baja Erlangga
|
AKTUALISASI Baja Erlangga G6A3G2.pdf
|
17 November 2021
|
Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS bertujuan mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagai mana yang terdapat pada pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas sebagai mana terdapat dalam pasal 6 perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
|
DIGITALISASI SISTEM NOMOR ANTRIAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
III
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:06
|
Bankit Thonthowi Yahya
|
LAPORAN AKTUALISASI BANKIT G6A3K4.pdf
|
17 November 2022
|
Namun permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon salah satunya berasal dari aspek digitalisasi, yakni belum optimalnya inventarisasi dengan metode Digitalisasi secara komprehensif terhadap buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon Urgensi inventarisasi buku tanah secara digital menjadikan kegiatan pengarsipan lebih efisien dan efektif, lebih terintegrasi, fasilitas pelayanan yang lebih baik, sehingga Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kota Tomohon selalu memiliki kinerja yang baik guna melalui inovasi-inovasi yang dibuat dan dapat pula direalisasikan dengan baik
|
OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI BUKU TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
III
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:09
|
Adelia Novianti Nainggolan
|
Laporan Aktualisasi.pdf
|
31 October 2022
|
Akan tetapi, penulis menyadari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar masih
memiliki kekurangan yaitu Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tekait Surat
Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Terbaru . Kejadian
ini telah berlangsung hampir pada setiap Pendaftaran Tanah Pertama kali yang telah
dimasukkan ke loket. Adanya format Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas
terbaru pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana pemohon masih mengalami kesulitan
mengisi format/ formulir Surat Pernyatan Pemasangan Tanda Batas yang ada apalagi
pada format yang baru ada sedikit berbeda dengan format yang lama serta dampaknya
para pegawai di loket sering mendapatkan keluhan dari pemohon yang datang ke kantor
pertanahan. Sehingga sekiranya penulis merasa adanya pendalaman untuk membahas kekurangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar agar dapat
memberikan solusi yang sekiranya memperbaiki pelayanan pertanahan kedepannya.
|
Peningkatkan Pemahaman Masyarakat dengan Sosialisasi Melalui Media Digital dalam Bentuk Poster Terkait Dengan “Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan” Terbaru di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:10
|
Cut Syifa Yasmin
|
Laporan Aktualisasi Final_Cut Syifa Yasmin_G6A3K3.pdf
|
17 November 2022
|
diangkatlah isu “Belum Seragamnya Kerangka Laporan Telaah Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Wilayah II”. Dalam menyelesaikan atau memecahkan isu tersebut, telah ditetapkan suatu gagasan kreatif yang dinilai paling mudah, efektif, dan efisien dalam memecahkan isu, yaitu “Pembuatan E-Book Buku Saku Pelaksanaan Telaah Pengaduan di Inspektorat Wilayah II”. Dengan adanya aktualisasi atas gagasan tersebut, diharapkan dapat membantu ASN di Inspektorat Wilayah II dalam melakukan telaah pengaduan masyarakat dan membantu pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat di Inspektorat Jenderal.
|
PEMBUATAN E-BOOK BUKU SAKU PELAKSANAAN TELAAH PENGADUAN DI INSPEKTORAT WILAYAH II
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
III
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:15
|
Andi Nurul Ilmiasari Nasr
|
Laporan Aktualisasi Andi Nurul Ilmiasari Nasri-dikompresi.pdf
|
31 October 2022
|
Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Bone proses pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan tidak berjalan optimal.
Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui inventarisasi belum dilaksanakan
sebagaimana mestinya seperti belum ditempelkannya blanko label ke barang yang terdata,
belum terdapatnya Daftar Barang Ruangan yang ditempelkan di setiap ruangan.
Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut dapat tercapai dan memecahkan
2
permasalahan yang telah disebutkan maka penulis sebagai Calon Analis Keuangan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN
Ber-AKHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas dan fungsi
penulis pada Subbagian Tata Usaha, dalam hal ini penulis memilih judul rancangan
aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone”.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXV
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:17
|
Dessy Setiarini
|
REVISI Dessy Setiarini-Laporan Aktualisasi G6A3K2.pdf
|
17 November 2022
|
Isu yang diangkat penulis identifikasikan sebagai Kurang efisiennya administrasi pengajuan lembur pegawai Kantah Kota Banjarbaru. Dari segi administrasi untuk pengajuan lembur yang diajukan secara administrasi masih perlu diperbaiki. Seperti masih adanya SPKL (Surat perintah Kerja Lembur) yang diajukan terlambat. Hal ini dikarenakan pegawai seringkali terlambat membuat laporan lemburnya sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyampaian SPKL. Seringkali juga ditemukan dokumen yang masih kurang lengkap seperti tanda tangan yang teringgal. Jika hal ini masih sering terjadi akan berdampak pada keterlambatan pemrosesan pencairan uang lembur pegawai. Lembur juga masih diajukan secara manual dan sering terjadi keterlambatan.
|
SISTEM ADMINISTRASI PENGAJUAN LEMBUR PEGAWAI DI KANTAH KOTA BANJARBARU MENGGUNAKAN GOOGLE FORM SEBAGAI MEDIA PELAPORAN DAN PEMANTAUAN LEMBUR PEGAWAI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
III
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:22
|
Andreas Kristian Aldes Simamora
|
Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Secara Online Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022-dikompresi.pdf
|
24 October 2022
|
Sehubungan dengan percepatan perkembangan teknologi, kendala
diatas dapat diantisipasi dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan
secara online. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media zoom
meeting, Google Meet, Skype, Whatsapp dan berbagai Aplikasi lainnya.
Mediasi secara online akan memberikan perubahan dan dampak positif
yang signifikan kepada para pihak (masyarakat) yang bersengketa
karena proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa terbatas ruang dan
waktu. Keributan ataupun adu pendapat dapat dikendalikan dengan
baik karena host dapat menerapkan metode mute pada saat
berlangsungnya mediasi online. Dengan demikian, maka proses mediasi
dijalankan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan kesepakatan
kesepakatan yang bersifat “win-win solution” dan dapat terhdindar dari
kelambatan proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, maka
melalui Rancangan Aktualisasi ini Penulis bermaksud untuk
4
mengangkat sebuah judul yaitu “Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi
Secara Online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2022”.
|
Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Secara Online Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:24
|
ARIENDY MARCHVIANTYO
|
Ariendy Marchviantyo_Laporan Aktualisasi final.pdf
|
31 October 2022
|
Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Hasil dari kajian terhadap ZNT dalam menentukan NJOP akan digunakan sebagai dasar
pembaruan data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi
peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam
menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah
melalui NJOP.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyediakan Peta Zona Nilai Tanah akan tetapi Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom belum
menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan NJOP untuk penentuan PBB-P2. Hal ini
mengakibatkan pendapatan daerah Kabupaten Keerom masih rendah, padahal di Kabupaten
Keerom terdapat Kampung yang menjadi Pusat Bisnis di Kabupaten Keerom.
|
Optimalisasi Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom di Kampung Yuwanain.
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|
|
Monday, 6 March 2023, 10:24
|
ARIENDY MARCHVIANTYO
|
Ariendy Marchviantyo_Laporan Aktualisasi final.pdf
|
31 October 2022
|
Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Hasil dari kajian terhadap ZNT dalam menentukan NJOP akan digunakan sebagai dasar
pembaruan data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi
peralihan kepemilikan tanah serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi pemerintah dalam
menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan pendapatan daerah
melalui NJOP.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyediakan Peta Zona Nilai Tanah akan tetapi Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom belum
menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan NJOP untuk penentuan PBB-P2. Hal ini
mengakibatkan pendapatan daerah Kabupaten Keerom masih rendah, padahal di Kabupaten
Keerom terdapat Kampung yang menjadi Pusat Bisnis di Kabupaten Keerom.
|
Optimalisasi Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom di Kampung Yuwanain.
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXVI
|
|