Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor selama sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat, diantaranya dengan menyegerakan produk akhir sebuah pendaftaran tanah yang mereka dambakan yaitu sertipikat hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor juga telah mengadakan penyuluhan secara langsung oleh para petugas lapangan yang berjumlah terbatas. Sehingga berbagai upaya selama ini dianggap masih belum memadai untuk membantuk opini masyarakat sehingga timbul dukungan yang nyata terhadap percepatan penyelesaian kegiatan PTSL. Dengan demikian harus dicari cara yang lebih cepat dan menyeluruh untuk menciptakan animo masyarakat terhadap partisipasi aktif untuk ikut mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL.

Upaya untuk membantu proses pelayanan yang prima merupakan bagian dari pada Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN yang memberikan pelayanan berstandar dunia. Pada saat ini masyarakat kesulitan dalam mendapatkan infromasi terkait syarat-syarat pembuatan sertifikat, baik itu peralihan hak jual beli, peralihan hak waris, peralihan hak hibah, penghapusan hak tanggungan (Roya), pembebasan lahan gambut (Peta Analisis Penatagunaan Tanah), dan persyaratan lainnya, sehingga pada saat proses pendaftaran seringkala persyaratan yang dibawa pemohon tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku yang mengakibatkan proses pendaftaran menjadi terkendala.

Di dalam Standar Operating Prosedur (SOP) disebutkan pengaduan bisa diproses jika dilakukan secara bersurat. Perubahan zona nilai tanah bisa dilakukan sepanjang adanya pengaduan keberatan nilai yang ada melalui surat resmi ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang dan setelah dilakukan groundcheck oleh tim survei zona nilai tanah dan ditemukan harga berbeda antara yang tertera di peta zona nilai tanah dengan di lapangan. Dengan  ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pengaduan keberatan informasi nilai tanah mengakibatkan penanganan perubahan zona nilai tanah juga terhambat dan tidak adanya pengecekan kembali harga tanah yang sesuai dengan eksisting. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan, mengaktualisasikan nilai nilai dasar Profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) dan Smart ASN serta Manajemen ASN berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Infografis Layanan Zona Nilai Tanah Pada Loket Pelayanan Melalui Leaflet di Kantor Pertanahan Kota Singkawang”. Semoga dengan dibuatnya Rancangan Aktualisasi ini dapat membantu Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk terus meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas mutu dan keterbukaan informasi pelayanan publik sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia.

Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG. Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena menghambat proses percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pasaman Barat. Isu ini menyebabkan target besar Kementerian ATR/BPN untuk mengadministrasikan semua bidang tanah di tahun 2025 menjadi sulit untuk di capai. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, “Pembuatan Bagan Alir Pendafatran Tanah Pertama Kali Pengakuan dan Penegasan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Adapun pertimbangan dari pemilihan gagasan karena saat ini media-media sosial online seperti instagram, facebook, youtube, tiktok dan media sosial lainnya banyak digunakan oleh kalangan masyarakat sebagai sumber informasi. Pengguna aktif media sosial cukup banyak khususnya di Indonesia, sehingga dimanfaatkan oleh beberapa unsur sebagai media iklan atau sosialisasi. Bahkan lembaga-lembaga negara memanfaatkan untuk mensosialisasikan kegiatannya. Saat ini Kantor Pertanahan Kota Palopo aktif di beberapa media sosial yaitu Instagram (kantahkotapalopo) dengan 1.749 followers, Facebook (ATR BPN Palopo) dengan 2.351 teman, dan youtube (Kantah Kota Palopo) dengan 351 subscribers. Dengan banyaknya followers khususnya di Instagram sebanyak 1.749 followers yang banyak diminati masyarakat, maka sangat efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi. Walaupun saat ini akun instagram @kantahkotapalopo sangat aktif dalam memposting kegiatan-kegiatan yang dilakukan, namun sosialisasi-sosialisasi terkait hukum pertanahanpun masih jarang dijumpai. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka menurut penulis, memanfaatkan media sosial dalam melakukan sosialisasi, akan menjadi gagasan pemecah isu yang efektif.

Selain berfungsi untuk Auditor, SIBIJAK juga berfungsi sebagai sarana tim penilai angka kredit dalam menilai angka kredit. SIBIJAK diluncurkan oleh BPKP pada awal tahun 2020, namun Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN baru menggunakan aplikasi tersebut pada periode pengajuan DUPAK semester I tahun 2022. Sebelum menggunakan aplikasi SIBIJAK, Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam melakukan perhitungan angka kredit untuk menyusun dan mengajukan DUPAK masih manual menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel.

Penulis adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil Pranata Komputer ditempatkan pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu fungsi Pusdatin adalah pelaksanaan tata kelola, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan inovasi sistem informasi. Oleh karena itu di Pusdatin bertugas untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi – aplikasi yang digunakan untuk pelayanan pertanahan. Selain mengembangkan aplikasi, Pusdatin juga membuat dokumen panduan penggunaan untuk setiap aplikasi. Dokumen – dokumen panduan pengunaan aplikasi diunggah di Sistem Informasi Panduan Aplikasi Kementerian ATR/BPN yang bisa diakses di url https://docs.atrbpn.go.id. Namun aplikasi yang ada sekarang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu tampilan kurang user friendly, tidak bisa grouping menu, navigasi menu sulit, fitur pencarian tidak berfungsi, dan tidak bisa menambahkan video pada panduan aplikasi. Hal ini menyebabkan pengguna aplikasi masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengembangan dari Sistem Informasi Panduan Aplikasi Kementrian ATR/BPN untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan aplikasi yang ada sekarang. Dengan  demikian diangkat gagasan terkait “Optimalisasi Sistem Informasi Panduan Aplikasi Kementerian ATR/BPN Menggunakan Content Management System (CMS)”.

Dengan demikian, hasil dari identifikasi isu diatas akan dijadikan dasar bagi penulis

untuk dicarikan solusinya, yakni, berupa penggunaan media visual sebagai sarana untuk

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pengguna layanan dan sekaligus bagi

pegawai terkait mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Kantor

Pertanahan Kota Pontianak agar dapat berjalan lebih optimal. Output media visual

tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk buku saku sebagai rancangan aktualisasi

penulis.

Dalam hal menjalankan fungsi Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan modernisasi pertanahan berbasis elektronik, menunjukan bahwa di era digitalisasi ini Kantor Pertanahan diperhadapkan dengan perkembangan teknologi berbasis digital yang memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, memberikan informasi bahkan untuk setiap layanan publik yang dilakukan. Hal ini perlu menjadi perhatian Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang masih dalam tahapan pengembangan. Pengelolaan dan penyimpanan data yang dilakukan masih manual sehingga layanan yang diberikan belum maksimal tidak hanya itu, belum adanya digitalisasi ini dapat mengakibatkan data-data penting mudah rusak, hilang bahkan musnah.

Sebagai wujud dalam mengaktualisasi nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, sebagai CPNS diwajibkan untuk membuat rancangan aktualisasi sesuai dengan isu aktual yang ada pada satuan kerja.

Berangkat dari isu/masalah diatas, penulis selaku Calon Verifikator Berkas Permohonan Hak memiliki ide gagasan untuk mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah laporan aktualisasi sehingga diharapkan dapat menjawab isu yang ada, serta mendapatkan ide gagasan penyelesaian isu yang tepat.