Empat pilar literasi untuk dukung transformasi digital yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Pembuatan Aplikasi Berbasis Website dalam Rangka Penyampaian Informasi dan Komputerisasi Pengisian Blanko Permohonan Layanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berhubungan dengan empat pilar literasi digital yaitu digital skill dan digital culture. Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Digital culture merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan.

Oleh karena itu, peserta memilih isu.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor HR.02/155- 400/II/2022 yaitu bahwa adanya perintah untuk melakukan inventarisasi Buku Tanah dan Surat Ukur untuk kemudian disatukan dalam 1 (satu) bundel dan dimasukkan dalam map arsip atau map folder, selanjutnya dilakukan penyimpanan dalam warkah Buku Tanah sesuai dengan jenis haknya. Merujuk pada surat tersebut, maka diperlukan integrasi, inventarisasi serta penataan yang Buku Tanah dan Surat Ukur yang baik. Pada ruang arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom belum optimalnya kegiatan tersebut. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Penataan Dan Inventaris Arsip Buku Tanah Dan Surat Ukur Kampung Yuwanain (Tahun 2021) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom” semoga dengan dibuatnya Laporan Aktualisasi ini dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas mutu dalam pelayanan publik sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia.

Tujuan dari Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ASN wajib memahami dan menerapkan peran sertanya dalam hal Manajemen ASN, Pelayan Publik, dan Whole of Government. ASN wajib mengaktualisaikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam keseharian kerjanya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam setiap ASN, maka calon ASN harus mengikuti tahapan pelatihan dasar. Sistem pembelajaran pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, menuntut setiap peserta pelatihan dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sangat perlu untuk diperhatikan, Salah satu cara untuk menjalankan prinsip tersebut adalah dengan tata kelola sarana informasi, yaitu menciptakan media pengelolaan informasi yang baik. Pada praktiknya sarana informasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana belum memadai, dibuktikan dengan kurangnya sarana informasi yang baik seperti di ruang loket sementara dan ruang tunggu. Kemudian media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana yang kurang informatif terhadap pelayanan pertanahan, Akun media sosial Instagram Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana hanya berisi tentang unggahan ulang dari postingan Akun Kementerian ATR/BPN, konten di Media Sosial Facebook pun hanya berisi postingan milik orang lain yang menandai akun Kantah Kabupaten Kaimana dan tidak relevan dengan Pelayanan Pertanahan. Sehingga perlu adanya optimalisasi pemanfaatan Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana guna penerapan prinsip-prinsip keterbukaan publik. sehingga terwujud peningkatan kinerja, kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana dan tentunya berdampak pada maksimalnya penerapan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN.

Saat ini fokus dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara ialah memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, dengan melakukan perbaikan tiada henti untuk meningkatkan kualitas pelayanannya agar mampu menjawab tantangan yang selalu berubah dengan menyesuaikan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak sangat cepat, hal tersebut tentu tidak mudah mengingat banyak kendala dan faktor yang menjadi penghambat dalam proses peralihan manual menjadi serba digitalisasi seperti saat ini. Salah satu faktor penting yang menjadi kendala saat ini ialah terbatasnya jumlah SDM yang cermat sehingga dapat dihandalkan untuk mengatasi beragam kasus yang menghambat proses peralihan tersebut, karena sudah terbiasa bekerja dengan sistem yang biasa diterapkan dengan metode manual.

Disamping pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan 3 untuk mengaktualisasikan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Penulis ditempatkan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang serta pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Saat ini informasi mengenai pengecekan sertipikat pada kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman masih kurang maksimal, yakni hanya berupa penjelasan umum yang di posting di Instagram dan FB. Pada Youtube (Kantah Padang Pariaman) ataupun website (https://kab-padangpariaman.atrbpn.go.id/) Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 belum terdapat publikasi informasi pengecekan sertipikat. Sehingga penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Kesalahan dalam Pengunggahan Syarat Pengecekan Sertipikat Elektronik pada aplikasi HTEL di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022”.

Dalam lingkungan BPN Peta ZNT dimanfaatkan dalam penentuan tarif pelayanan pertanahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 1/SE-100/I/2013 tentang Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Penentuan tarif pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berbasis pada bidang tanah yang diatur dalam pasal 1, 15, 16, 17, dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Berdasarkan kondisi diatas, maka diperlukan keterbukaan informasi publik untuk kegiatan Penentuan Zona Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Binjai melalui publikasi kegiatan. Publikasi kegiatan tersebut saat ini belum menggunakan media cetak maupun media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Berdasarkan kondisi diatas, Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Publikasi Untuk Kegiatan Pembaharuan Zona Nilai Tanah (ZNT) Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai Tahun 2022.”

aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Setelah melakukan analisis isu dengan menggunakan teknik tapisan isu USG, penulis akan mengangkat isu yang terpilih yaitu “Kurang optimalnya pengumpulan dan perekapan dokumen pendukung DUPAK di Inspektorat Wilayah IV”. Penulis akan menulis Rancangan Aktualisasi

Dengan Kemudahan dan kelebihan dalam penggunaan aplikasi SIMANIS (Sistem Manajemen Arsip Sistematis) yang sudah tersedia tersebut masih terdapat kekurangan, karena aplikasi yang berada di Kantor Pertanahan Kota Manado dapat dikategorikan masih baru pasti terdapat kekurangan. Dalam penggunaanya masih terdapat pegawai yang masih belum familiar dengan aplikasi SIMANIS (Sistem Manajemen Arsip Sistematis). Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam pengarsipan, penyimpanan dan peminjaman tetapi belum efektif dalam penggunaanya. Dari isu mengenai penggunaan aplikasi sistem pengarsipan, dirasa perlu untuk mengoptimalkan aplikasi tersebut melalui aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS dengan menggunakan media teknologi sebagai salah satu penerapan dari Smart ASN.

Terdapat juga kewajiban membuat aktualisasi terhadap isu-isu yang ditemukan pada Unit Kerja, yang terdiri dari membuat rancangan aktualisasi, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aktualisasi yang dapat diterapkan pada masa habituasi.

Laporan hasil pekerjaan merupakan dokumen yang menjadi bukti/eviden bahwa kita telah melakukan suatu pekerjaan.