Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS mewajibkan peserta untuk melaksanakan dan mengaplikasikan materi dan nilai-nilai yang diperoleh selama masa pembelajaran pada proses habituasi di satuan kerja masingmasing. Pengaplikasian nilai-nilai ini dapat dilihat pada kegiatan penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi, Pelaksanaan Aktualisasi, dan Laporan Akhir Aktualisasi. Laporan Rancangan Aktualisasi berisi identifikasi dan deskripsi isu-isu yang terdapat di satuan kerja peserta pelatihan. Isu-isu yang diperoleh akan ditapis sehingga mendapatkan isu prioritas yang kemudian akan diajukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk rencana kegiatan. Sedangkan pada Laporan Aktualisasi berisi laporan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat rancangan aktualisasi dengan isu yang ada di Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, yaitu “Belum optimalnya pemantauan progres kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KT”. Isu ini penulis ambil karena kegiatan pengawasan 2 progres kegiatan Konsolidasi Tanah sangat penting dilakukan agar dipastikan kegiatan yang berjalan di daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sesuai dengan target serta permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera terdeteksi dan dicari solusinya.

Melalui Kartu Kendali Perkara dalam bentuk digital, diharapkan mampu mempermudah pencatatan setiap kali selesai menghadiri persidangan dengan hasil data pencatat yang akan diolah dan dijadikan salah satu acuan yang digunakan dalam proses evaluasi penanganan perkara pada Subdirektorat Penanganan Perkara Pertanahan Wilayah II. Isu permasalahan yang ada di Subdirektorat Penanganan Perkara Pertanahan Wilayah II ini berkaitan dengan SMART ASN, dimana sebagai seorang ASN berkewajiban untuk memiliki kemampuan literasi digital dan mewujudkan adanya transformasi digital sebagai penunjang pekerjaan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada maupun untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan. Atas dasar inilah Penulis membuat rancangan aktualisasi dengan judul “Pembuatan Google Form Sebagai Kartu Kendali Perkara Digital Untuk Sarana Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Perkara Pada Subdirektorat Penanganan Perkara Pertanahan Wilayah II”. Besar harapan Penulis agar penggunaan formulir digital dapat membantu proses evaluasi terhadap penanganan perkara pertanahan kedepannya.

Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang lingkungan siap bangun di wilayah Kabupaten Banjar merupakan isu yang sangat penting untuk segera diatasi karena jika tidak akan menyebabkan perorangan terus mengkaveling-kaveling tanah membentuk suatu lingkungan siap bangun yang mana dilarang dalam ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman selain itu masyarakat akan melakukan penjualan tanah kepada badan hukum yang kemudian badan hukum tersebut membentuk lingkungan siap bangun kemudian melakukan pendaftaran tanah menggunakan nama perorangan yang dapat menjadikan permasalahan dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar sehingga akan merugikan pihak-pihak yang telah membeli tanah kaveling tersebut. Berdasarkan pada permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengambil judul aktualisasi “SOSIALISASI LINGKUNGAN SIAP BANGUN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR”.

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari semua tahapan yang telah dijelaskan diatas. Penanganan Kasus Pertanahan, terutama perkara di pengadilan pastinya juga melalui tahapan-tahapan yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi, dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia di seksi pengendalian dan penanganan sengketa, dokumen-dokumen perkara yang sudah diputus belum terarsipkan dengan rapi dan urut. Hal ini dapat berdampak pada adanya kesulitan dalam melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen perkara terdahulu dalam penyelesaian kasus pertanahan baik karena adanya pengaduan dari masyarakat, perkara baru di pengadilan, maupun adanya upaya hukum lanjutan yang memiliki kaitan dengan perkara terdahulu. Analisis dokumen perkara akibat belum terarsipnya dokumen perkara terdahulu yang memakan waktu akan menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pertanahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan citra pelayanan masyarakat terutama berkaitan dengan penyelesaian kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan menjadi kurang baik di mata masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul, “Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Perkara Melalui Digitalisasi Arsip Dokumen Perkara Di Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan”.

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal  dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana Pasal 5 Peraturan Lembaga Adminitrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatiha Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasara Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penugasan dalam latsar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkadung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serra Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Sistem Pelayanan Pra Cheking Secara Digital Sebagai Upaya Optimalisasi Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun”.

Khususnya,Penulis merupakan CPNS di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo di Seksi Pegendalian dan Penanganan sengketa telah memilih 3 isu Instansi berdasarkan dengan pengamatan dari Mentor dan Penulis yaitu Kurangya pengelolaan berkas perkara pertanahan dengan aplikasi Justisia pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Belum adanya informasi Pencegahan Sengketa,Konflik dan Perkara Kabupaten Gorontalo dan Belum Optimalnya Penggunaan Formulir Layanan Pengaduan Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tata Tertib Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Ketiga Isu yang telah dipilih, Penulis akan mengangkat salah satu Isu Instansi yang harus diselesesaikan dengan mencarikan gagasan alternatif melalui teknik Analisis Isu yang telah dipelajari di Setiap Agenda Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang 4

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bab II Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan blended learning. Blended learning sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui tiga bagian pembelajaran yaitu : pelatihan mandiri, distance learning dan pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Dan distance learning sebagaimana dimaksud terdiri atas : e-learning dan aktualisasi. Untuk itu CPNS diminta untuk menyusun Rancangan dan Laporan Aktualisasi yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang muncul di lingkungan kerja terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi CPNS.

Rancangan aktualisasi ini akan memfokuskan pada penanganan perkara pertanahan perdata (wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum) di unit kerja penulis yaitu Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Kuantitas perkara pertanahan yang banyak di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, membuat penanganan perkara pertanahan belum optimal. Kurang optimalnya penanganan perkara pertanahan ini terlihat dari praktik di pengadilan yang terdapat beberapa agenda sidang perkara pertanahan yang tidak dihadiri oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya I atau kuasanya. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada kualitas penanganan perkara pertanahan.Optimalisasi penanganan perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I diperlukan dalam rangka menjamin komitmen mutu pelayanan public sehingga tercipta pelayanan yang melayani dengan professional dan terpercaya.

Melalui masa orientasi dan observasi dalam pelaksanaan tugas selama kurang lebih 2.5 bulan di Subdirektorat Layanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah terdapat beberapa isu yang berkembang dan berpotensi menghambat kinerja maupun capaian kinerja pegawai. Pada Subdirektorat Layanan dan Pengembangan Penatagunaan Tanah dilakukan updating data-data kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti surat undangan, notulensi, surat tugas, nota dinas maupun eviden. Dibutuhkan pengarsipan data yang terpusat dalam suatu media penyimpanan agar seluruh data kegiatan yang akan di-review kembali akan mudah di akses. Namun, selama ini belum ada pengarsipan data terpusat yang mengakomodasi pengarsipan data-data kegiatan, sehingga apabila sedang dibutuhkan data terkait membutuhkan waktu untuk ditemukan. Datadata yang tersimpan tersebar diberbagai perangkat kerja seperti komputer pegawai, hard disk, dan flash disk. Selain itu, sebelumnya tidak ada pegawai yang difokuskan untuk melakukan pengarsipan data ini sehingga apabila ada pegawai yang membutuhkan data terkait harus menghubungi pegawai-pegawai lainnya di unit kerja yang memiliki kesibukan untuk mengurus pekerjaan lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka dirasa perlu untuk membuat suatu pengarsipan data seluruh kegiatan yang terpusat berupa penyimpanan digital agar dapat memberikan kemudahan pada siapapun dalam mengaksesnya. Pada pelaksanaan kegiatan habituasi, ASN diarahkan untuk membuat rancangan aktualisasi yang berkaitan dengan isu yang berkembang pada satuan/unit kerja, dan melaksanakan aktualiasasi untuk mendapatkan output yang bisa memberikan penyelesaian terhadap isu yang dianggap paling menghambat pencapaian kinerja pegawai yang optimal. Diharapkan agar selama dan setelah proses habituasi, ASN dapat berfikir kreatif, peka terhadap lingkungan kerja, meningkatkan kinerja, dan membawa harmonisasi yang baik pada lingkungan kerja.

(II) Belum Optimalnya Informasi dalam Sistem Digitalisasi yang digunakan oleh Instansi Pertanahan. Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser kearah administrasi pertanahan yang berbasis digital dalam mempermudah pengaksesan administrasi maupun pemberian keakuratan data yang di berikan dalam pelayanan pertanahan. Hal ini berkaitan dengan Smart ASN, dimana berdasarkan visi Presiden mengenai percepatan transformasi digital dan literasi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan ASN dapat beradabtasi dan memberikan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik berbasis digitalisasi. (III) Belum Tertatanya Ruang Arsip/Warkah Buku Tanah. Peran pengarsipan dalam suatu unit organisasi tanpa terkecuali Kantor Pertahanan, yang merupakan bagian dari unit organisasi Kementerian ATR/BPN yang mempunnyai tugas pokok dalam pelayanan pertanahan yang bersinggungan dengan masalah kearsipan. Karena Arsip lebih dari sekedar berisi data, namun merupakan bukti dari tindakan dan keputusan. Hal ini berkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN, baik dari sisi pelayanan dalam hal ini mengacu pada kode etik/kode perilaku ASN yakni melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dan kaitannya dengan Smart ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat dalam hal ini tujuannya untuk peningkatan pelayanan.