Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala adalah instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa seksi salah satunya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Data pertanahan sangat erat dengan seksi ini alur masuk berkas banyak yang harus melalui seksi ini terlebih dahulu seperti rutin ataupun program strategis nasional, dilakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang masuk. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah juga berperan penting dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terutama dalam pengumpulan berkas baik data yuridis maupun data fisik.

Kegiatan PTSL mengelompokkan bidang tanah menjadi 4 (empat): a) Klaster 1 (K1) yaitu bidang Tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah (eviden sertipikat) b) Klaster 2 (K2) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara dipengadilan dan/atau sengketa (eviden buku tanah) c) Klaster 3 (K3) yaitu bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena subyek dan/atau obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu (eviden Daftar Tanah) sedangkan d) Klaster 4 (K4) yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah ,baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik wajib dilakukan pemetaannya kedalam Peta PTSL (eviden peta bidang yang sudah ditingkatkan kualitasnya) Peningkatan kualitas bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan Pada tahun 2022, target pemetaan bidang tanah K4 pada PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.605 bidang tanah. Melihat realisasi jumlah pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Optimalisasi Pemetaan Bidang Tanah K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan”.

Berdasarkan pengamatan peserta dan hasil konsultasi dengan atasan, kegiatan pemetaan bidang K4 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep belum terselesaikan. Masih terdapat banyak bidang K4 yang belum terpetakan pada peta pendaftaran tanah. Pada sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) menunjukkan bidang tanah K4 yang belum terpetakan sejumlah 67.611 bidang tanah. Dari jumlah tersebut desa Pragaan Laok yang merupakan lokasi pelaksanaan PTSL tahun 2022 memiliki 242 bidang K4 yang masih belum terpetakan pada peta pendaftaran. Pemetaan bidang K4 perlu diselesaikan untuk mencapai target program PTSL yang merupakan Program Strategis Nasional yang menjadi program kegiatan instansi. Terselesaikannya pemetaan bidang K4 juga bermanfaat untuk mengurangi potensi munculnya sengketa lahan. Untuk mengatasi isu tersebut peserta sebagai CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu untuk membantu penyelesaian isu Pemetaan bidang K4 desa Pragaan Laok yang merupakan penlok PTSL tahun 2022 belum 3 mencapai target. Output dari kegiatan aktualisasi nanti akan berupa peta sebaran bidang K4 desa Pragaan Laok.

Adapun pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta dapat mengimplementasikan substansi mata pelatihan dalam proses aktualisasi di tempat kerja. Pembelajaran aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS terbagi kedalam dua kegiatan pembelajaran utama yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi.2 Oleh karena itu, peserta sebagai CPNS harus mampu mengidentifikasi suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Berdasarkan kondisi tersebut peserta menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu yang dijabarkan dalam berbagai tahapan kegiatan. Selanjutnya, peserta harus mampu melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan yang menghasilkan manfaat dan dapat dirasakan oleh unit atau organisasi, stakeholders atau sekurang-kurangnya oleh diri sendiri. Sebagai bentuk aktualisasi dan pelaksanaan habituasi tersebut, penulis mengangkat isu berdasarkan identifikasi, tapisan, analisis dan alternatif penyelesaian isu. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN wajib melaksanakan segala kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang dan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan ini menjadi pedoman sekaligus untuk membantu dan mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi secara terukur dan terstandar. Ini berarti bahwa pada dasarnya ASN harus selalu proaktif dalam mencari segala informasi yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan terbaru.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama menjadi CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo belum menerapkan arsip digital untuk Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah. Kurang baiknya pengelolaan arsip dapat menyebabkan arsip menjadi rusak dan hilang, maka sudah semestinya arsip Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah dilakukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kinerja ASN yang menyangkut dengan kearsipan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui langkah apa yang dapat diambil dalam menyikapi isu terebut dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Untuk itu, Penulis mengajukan sebuah Rancangan Laporan Aktualisasi yang berjudul “OPTIMALISASI ARSIP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO”

Peta Zona Nilai Tanah di Kantah Kabupaten Ponorogo sudah dibuat sejak tahun 2015. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah mulai dilakukan dari tahun 2019 hingga tahun sekarang. Isu yang terjadi adalah pembaruan peta ini hanya dilakukan untuk data tekstual, sedangkan data spasial yaitu batas zona tidak dilakukan pembaruan. Hal ini dikarenakan citra satelit resolusi tinggi yang tersedia di Kantah Kabupaten Ponorogo merupakan citra tahun 2015 (tidak terkini). Sehingga jika dilakukan delineasi, batas zona tidak ada perubahan penggunaan lahan. Jika dilakukan dengan survey batas zona tidak efisien karena sumber daya manusia yang terbatas (4 orang) dengan luasan kabupaten yang sangat luas yaitu 1.372 km2 .  Dalam Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) peserta diberikan pemahaman mengenai identifikasi dan isu-isu kontemporer. Latsar CPNS juga menanamkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Selain itu juga diberikan pengetahuan mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN yang secara garis besar memberikan pemahaman mengenai peran dan kedudukan ASN. Latsar CPNS menuntut setiap peserta untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sesuai dengan tugas dan fungsi peserta di satuan kerja masing-masing dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu yang sedang terjadi dalam lingkungan kerja.

Dalam pelaksanaaan fungsi dan tugas, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Permasalahan tersebut yaitu dokumen permohonan pendaftaran tanah pertama kali yang sering ditemukan tidak lengkap, pengarsipan berkas buku tanah dan surat ukur yang belum terorganisir dengan baik, dan masih adanya tunggakan layanan pertanahan yang telah melewati jangka waktu pengerjaan. Dari ketiga permasalahan tersebut, telah  disimpulkan bahwa permasalahan dokumen permohonan pendaftaran tanah pertama kali yang sering ditemukan tidak lengkap merupakan permasalahan yang akan dibahas pada Kegiatan Aktualisasi ini. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut harus diatasi agar tidak memberikan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan suatu aksi dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Berdasarkan data dan fakta yang telah ditemukan penulis, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, tepatnya di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, antara lain terkait dengan belum optimalnya proses penilaian sampel tanah dalam rangka pembaharuan Zona Nilai Tanah, kurang optimalnya proses kontrol berkas PTSL dan kurang Optimalnya pengelolaan warkah PTSL. Dari ketiga isu tersebut kemudian dilakukan penapisan untuk menentukan isu terpilih menngunakan Teknik Penapisan isu APKL dan didapatkan isu mengenai belum optimalnya proses penilaian sampel tanah dalam rangka pembaharuan Zona Nilai Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Untuk mengatasi permasalahan isu tersebut, penulis menawarkan sebuah gagasan berupa pembuatan formulir digital berbasis web untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penilaian tanah dalam rangka mendukung kegiatan pembaharuan Zona Nilai Tanah di Kator Pertanahan Kabupaten Blitar.

Tingginya Ego sektoral dari Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Instansi lainnya, perbedaan persepsi tentang aturan penetapan tapal batas desa, perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya membuat penegasan batas desa belum sesuai pada keadaan sebenarnya. Selain itu pemanfaatan data berupa peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI) mengenai peta admnistrasi Desa apabila dioverlapkan dengan data unduhan persil satu desa secara penuh maka akan muncul ketidaksesuaian bentuk dari batas desa tersebut. Ada bidang yang masuk dalam batas deliniasi dan ada yang tidak masuk dalam batas tersebut. Oleh karena kasus tersebut, maka perlu diadakannya kesepakatan mengenai batas-batas desa yang lebih jelas, agar meminimalisir konflik yang ada. Dengan menggunakan unduhan persil tiap bidang tanah, maka secara riil luasan dari suatu desa akan terhitung dengan valid

Dalam proses aktualisasi terdapat agenda habituasi yang merupakan sarana untuk menghasilkan ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memiliki karakter diri yang ideal melalui proses dan pembiasaan diri pada pelaksanaan tugas jabatan ditempat kerja. Output dari habituasi adalah teridentifikasi suatu kondisi yang terjadi di dalam lingkungan kerja sebagai isu yang harus dipecahkan. Permasalahan tertentu yang dihadapi di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yaitu belum optimalnya tata kelola jadwal beracara dan arsip berkas perkara pertanahan, pada tahap aktualisasi ini penulis mengangkat judul “DIGITALISASI PENATAAN JADWAL BERACARA DAN ARSIP PERKARA PADA TAHUN 2022 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI”, yang diharapkan dapat memberikan solusi mengenai penanganan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.