Dalam laporan ini membahas nilai-nilai dasar PNS yang meliputi: berorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaktif, kolaboratif yang mendasari dalam pelaksanaan aktualisasi. Melalui aktualisasi CPNS diharapkan mampu membuat sebuah penyelesaian isu yang terjadi pada unit kerja dengan membuat tahapan-tahapan kegiatan. Dalam tahapan-tahapan kegiatan ini harus berdasarkan nilai-nilai dasar PNS dengan demikian CPNS akan terbiasa dan terinternalisasi nilai-nilai dasar PNS tersebut dalam pelaksanaan kedudukan dan peran ASN saat melakukan tugas pada unit kerja masing-masing Pada saat ini di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan penginputan dan penyimpanan data yuridis pendaftaran tanah pertama masih dilakukan secara manual dan belum ada penyimpanan khusus untuk menyimpan data tersebut. Dimana penulis mengangkat dalam tugas aktualisasi tersebut demi terciptanya kerja yang efektif dan efisien demi pelayanan masyarakat yang profesional dan beritegritas.

Namun dalam implementasinya masih banyak mitra kerja BPN dalam hal ini PPAT yang melanggar ketentuan diatas yang melebihi batas waktu pendaftaran APHT. Peran Kantor Pertanahan untuk melakukan pembinaan kepada PPAT yang melanggar peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal seperti tidak adanya sanksi yang diberikan bahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat suatu kebijakan untuk PPAT yang telah melanggar tersebut untuk membuat Surat Pernyataan Keterlambatan Mendaftar APHT dengan disertai alasan yang jelas. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu pun masih terdapat PPAT yang melampirkan Surat Pernyatan Keterlambatan Mendaftar APHT tanpa disertai alasan/ kronologis yang jelas bahkan banyak yang tidak melampirkan Surat Pernyataan tersebut. Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran materi Smart ASN dan Manajemen ASN yang didapatkan penulis ketika mengikuti pelatihan dasar pada agenda 3 (tiga). Pemanfaatan teknologi merupakan wujud kapasitas digital skill (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menjadi ASN yang professional. Untuk itu penulis sebagai peserta latsar CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu tersebut berupa Optimalisasi Penerapan Surat Pernyataan Keterlambatan Mendaftar Akta Pemeberian Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Output kegiatan aktualisasi peserta CPNS nanti berupa formulir baku yang dapat diunggah melalui group WhatsApp Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu bersama seluruh PPAT di Tanah Bumbu dan pelayanan informasi dan/atau penyuluhan melalui akun Instagram Kantor Pertanahan Tanah Bumbu.

Rancangan Aktualisasi ini dibuat berdasarkan isu/permasalahan yang terjadi di unit kerja penulis dalam hal ini pada Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, antara lain kurangnya animo masyarakat dalam mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kurang optimalnya penyelesaian layanan Hak Guna Bangunan (HGB), dan Kurang optimalnya manajemen pengarsipan buku tanah dan surat ukur. Berdasarkan isu/permasalahan tersebut, selanjutnya Penulis akan menjabarkan isu-isu diatas, menapis isu dan menentukan isu prioritas, menganalisis isu, dan memberikan alternatif penyelesaian.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, antara lain terkait dengan kurangnya kedisipilan waktu kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Kurang optimalnya pengarsipan warkah buku tanah dan surat ukur, serta rendahnya kualitas data bidang tanah terdaftar (K4) pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari tiga permasalahan tersebut, yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah melakukan Optimalisasi atau peningkatan kualitas data peta terdaftar (K4) dalam  kegiatan PTSL untuk kepastian objek hak atas tanah. Hal ini dilatarbelakangi dengan kondisi rendahnya kualitas data KW 4, KW 5 dan KW 6 di wilayah kajian yaitu Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang berdampak pada terhambatnya perwujudan desa/kelurahan lengkap di desa tersebut. Dengan demikian, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai rendahnya kualitas bidang tanah terdaftar (K4) pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Moderenisasi pada zaman ini dapat menjadi manfaat sebagai peningkatan kefisienan dan keefektifitasan dalam kinerja pegawai sehingga teknologi digital dapat menjadi solusi dari masalah pendataan yang dahulunya manual sehingga dapat beralih menggunakan sistem digital agar lebih akurat, cepat, dan tertata. Dari hal tersebut dapat mendukung upaya mewujudkan Smart Governance. Pada rancangan aktualisasi ini penulis menemukan isu utama yang terjadi di unit kerja Seksi Pengadaan Tanah 3 dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala yaitu tidak terorganisirnya penyimpanan data terkait Tanah Pemerintah dengan hal tersebut perlunya dilakukan perubahan dari sekala kecil yaitu dengan membuat “PENGELOLAAN DATA BASE TANAH PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA (KELURAHAN MARABAHAN KOTA DAN ULU BENTENG)”

Penyimpanan dokumen-dokumen tersebut bertujuan untuk digunakan pada pemeliharaan data pendaftaran tanah apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar seperti, pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah. Selain itu juga pada pekerjaan PTSL dibutuhkan dokumendokumen tersebut seperti surat ukur dan buku tanah yang digunakan dalam pekerjaan pemetaan K4 (kluster 4) dan juga deklarasi desa lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan 2 tempat penyimpanan yang memadai dan dokumen-dokumen tersebut tertata secara rapi. Untuk memudahkan dalam hal pencarian dokumen, diperlukan pembuatan sebuah database yang didalamnya memuat data-data mengenai informasi dari dokumen-dokumen tersebut serta informasi mengenai posisi dari dokumen tersebut. Dari hal tersebut peserta mengajukan rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Pembuatan Database Management System Untuk Pengarsipan Data Dokumen Fsisik Surat Ukue Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban”.

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Namun demikian ternyata progam PTSL masih banyak menemui kendala didalam masyarakat sehingga menimbulkan tunggakan pada program tersebut. Dari data rekapan kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara masih terdapat sebanyak 1228 tunggakan PTSL dari tahun 2017 – 2021. Beberapa penyebab munculnya tunggakan yaitu berkas belum lengkap, belum di tanda tangan kepala desa, tidak hadir saat penyerahan, pending pengukuran terkait batas, surat tanah di Bank, dan rincian permasalahan lainnya. Sehingga menghambat proses pendaftaran dan laju kegiatan PTSL. Sehingga dalam pelaksanaannya, isu ini harus segera diselesaikan sehingga PTSL meningkatkan efektifitas pelaksanaan progam PTSL. Isu tersebut jika dikaitkan dengan dengan agenda III dengan manajemen ASN yaitu kewajiban ASN untuk menyelesaikan rincian permasalahan terkait pendaftaran tanah sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban ASN.

Isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo salah satunya adalah belum optimalnya pengumpulan data IP4T, Sket dan Gambar di Desa Dawuhan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Menurut jadwal kegiatan DIP4T mengenai pengumpulan data seharusnya selesai pada bulan Juni, akan tetapi hingga saat ini pengumpulan data belum mencapai 100 persen. Ini terjadi karena beberapa hal seperti jumlah pembantu desa yang tidak sesuai dengan SK Tim Pembantu Desa dan pengerjaan DI dan peta kerja secara analog. Hubungan isu ini dengan mata pelatihan Agenda III mengenai Smart ASN dalam hal ini adalah belum diterapkannya digital skill secara optimal.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pendaftaran pertanahan melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional baru mencapai ± 44 juta bidang tanah dari ±125 juta bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Minimnya pencapaian tersebut menjadi latar belakang Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria TataRuang/Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya untuk mempercepat pendaftaran tanah sehingga jumlah bidang tanah yang terdaftar dapat bertambah dengan berbagai program/proyek. Salah satu program terkini ialah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disebut (PTSL) dengan target tahun 2024 sebanyak 125 juta bidang tanah bisa terdaftar seluruhnya. Mengingat target tersebut cukup besar dan bukanlah pekerjaan yang mudah, kegiatan PTSL tak lepas dari berbagai hambatan, antara lain regulasi seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan pengumuman penerbitan sertifikat selama 30 hari, sehingga target tersebut tidak tercapai. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi sertifikat yang diterbitkan melalui program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa tanah di kemudian hari, Kementerian Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar hukum tertulis, yang lengkap dan jelas, sumber daya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas, adanya koordinasi antar lembaga di luar BPN. Secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana memberi kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah seluruh Indonesia.5

Hal ini menuntut kepekaan terhadap kondisi dan situasi lingkungan tempat bekerja untuk mengidentifikasi isu-isu apa saja yang saat ini terjadi dan berkembang serta perlu untuk diubah melalui proses aktualisasi dan habituasi. Rancangan aktualisasi ini merupakan hasil pengolahan isu sesuai pemahaman dari kompetensi dan nilai-nilai yang telah diajarkan sehingga mendapatkan gagasan pemecahan isu. Selama 3 (tiga) bulan Penulis melaksanakan penugasan di Subdirektorat Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Pada Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, ditemukan beberapa isu berdasarkan hasil diskusi bersama mentor dan rekan kerja di Unit kerja penulis diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Belum Optimalnya Registrasi dan Penyimpanan Data Pengaduan Penanganan Konflik Pertanahan Dengan Pokok Permasalahan Yang Sama; 2. Minimnya layanan informasi terkait mekanisme dan format formulir pengaduan permasalahan pertanahan kepada pengadu; 3. Belum Optimalnya Penjadwalan Agenda Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Kasus Pertanahan Berdasarkan berbagai isu-isu aktual yang menjadi permasalahan dalam unit kerja tersebut, selanjutnya dilakukan analisa penetapan core issue menggunakan metode USG (urgency, seriousness, dan growth) dan mencarikan solusi pemecahan masalah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja.