Dengan berkembangnya teknologi saat ini disertai dengan tuntutan yang besar terhadap layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia kearsipan yang selama ini hanya berkutat pada kertas-kertas kini juga tak ketinggalan telah memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengolah, mengakses, dan penyebaran serta pelestarian arsip. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini tak hanya fokus pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan reforma agraria. Kementerian ATR/BPN juga sedang melakukan digitalisasi dokumen pertanahan sebagai 2 bagian transformasi layanan berbasis online. Kementerian ATR/BPN memiliki program besar terkait transformasi menuju pelayanan digital melalui penataan arsip secara modern dan pemanfaatan arsip elektronik. Kementerian ATR/BPN optimis transformasi digitalisasi dokumen pertanahan dapat tercapai pada 2025.

Saat ini, penulis ditempatkan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya belum optimalnya pelayanan informasi pertanahan dalam proses permohonan balik nama waris berkaitan dengan alur proses dan persyaratan di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, belum optimalnya pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku tanah dan surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, belum optimalnya sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.

Jejak pertama kali Penulis ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo UnaUna Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa isu atau masalah yang Penulis identifikasi pada Unit kerja Penulis. Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Pertanahan baik sengketa Pertanahan ataupun konflik Pertanahan. Namun terdapat satu isu yang sangat menarik untuk Penulis angkat sebagai Rancangan Aktualisasi dan Pelaksanaan Aktualisasi di unit Kerja Penulisُ yaituُ “Rendahnyaُ Pengetahuanُ danُ Informasiُ Masyarakatُ Tentangُ Prosedurُ danُ Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyelesaikan sengketa atau konflik Pertanahan”. Isu tersebut berdasarkan pengalaman atau hal yang sering di hadapi oleh Penulis dan rekan kerja pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ketika menerima masyarakat yang mengadukan permasalahan Pertanahan yang di hadapinya. Sehingga berdasarkan Materi Pelatihan Dasar CPNS yang terkandung dalam Care Value BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN, Penulis dapat menerapkan Nilainilai tersebut dengan Laporan Aktualisasi yang berjudul “Sosialisasi Tentang Fungsi dan Prosedur Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Leaflet dan X-Banner”.

Hal tersebut menyebabkan terpakainya waktu 13 pengerjaan PTP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Jika PTP belum diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka akan terjadi fiktif positif atau sikap diam administrasi. Pemohon penerbitan PTP untuk KKPR non berusaha juga beberapa kali pemohon berkonsultasi ke Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Tegal untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang proses pengajuan permohonan pertimbangan teknis pertanahan. Isu tersebut berkaitan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 4 huruf j untuk bagian prinsip nilai dasar ASN sebagai profesi yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun serta Pasal 10 huruf b yaitu Pegawai ASN berfungsi sebagai pelayan publik karena dapat menyebabkan pengerjaan penerbitan KKPR yang tidak tepat waktu. Alternatif penyelesaian yang diusulkan adalah pembuatan video informasi layanan memudahkan masyarakat untuk memahami tata cara pelaksanaan PTP untuk KKPR baik berusaha maupun berusaha yang diunggah ke Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Berdasarkan alternatif penyelesaian tersebut, maka judul laporan aktualisasi yang ditetapkan yaitu "Sosialisasi Informasi Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Masyarakat Kabupaten Tegal melalui Video dengan Media Sosial".

Dalam hal pelaksanaan pengerjaan penanganan residu produk PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo saat inisudah cukup baik tetapi belum optimal dalam hal pengerjaan teknis, perbaikan data dan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk  penyelesaiannya. Dan sebagai suatu langkah percepatan pelaksanaan tugas pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, residu produk PTSL menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya perbaikan data anomali bidang tanah dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, sehingga sesuai dengan visi dan roadmap Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan Aktualisasi “Oiptimalisasi Penanganan Anomali Residu Produk K1 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan dilaksanakan dengan Core Values ASN Ber-Akhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Aplikasi smart PTSL adalah aplikasi yang membantu percepatan pekerjaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Aplikasi Smart PTSL merupakan aplikasi berbasis GIS (Geografi Information System) yang dijalankan dengan media web dan android dengan fitur-fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan PTSL. Aplikasi merupakan media untuk menuangkan angka ukur baik dari meet band, intepretasi foto udara maupun koneksi ke external GNSS. Aplikasi Smart PTSL dipilih sebagai aplikasi yang mampu memonitoring dan mengumpulkan informasi bidang tanah secara cepat dan efisien, serta mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pegawai kantor pertanahan terkait penggunaannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Peta Kerja Ortofoto dan Aplikasi Smart PTSL untuk Mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”.

Berdasarkan pengamatan penulis, penataan dan penyimpanan arsip buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan optimal sehingga penataan arsip buku tanah belum teratur dengan rapi dan penyimpanannya sebagian masih dilakukan dalam bentuk manual serta belum terunggah ke dalam sistem aplikasi KKP. Capaian Progres Scan Buku Tanah seluruh desa per 25 Juli 2022 adalah 17.558 dari 56.302 buku tanah atau hanya 31,19%. Sementara itu, untuk scan pada skala Kecamatan Tilongkabila adalah sejumlah 1.129 dari total 5 .738 buku tanah se-Kecamatan Tilongkabila atau hanya sebesar 19%. Lalu pada Desa Berlian diketahui belum terdigitalisasi seluruhnya dari total 151 buku tanah sehingganya dijadikan sampel pada aktualisasi ini. Padahal dokumen yang berupa kertas tersebut sangat mudah rusak apabila tidak ditangani dengan 2 benar. Selain itu dengan penataan arsip dokumen yang tidak teratur maka, akan menyulitkan pada saat melakukan pencarian dokumen tersebut. Sehingga Hal tersebut akan menyebabkan terhambatnya proses pelayanan, seperti pengecekan sertifikat yang harusnya membutuhkan waktu kurang dari satu hari dapat menjadi berhari-hari.

Proses sertifikasi tanah ini menjadi penting karena tanah yang telah terukur, terpetakan dan diterbitkan sertifikat akan menjadi media informasi mengenai tanah yang dimiliki serta memudahkan rencana tata ruang. Hal ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kantah HST) selaku kementerian dan badan yang membidanginya. Upaya meningkatkan minat masyarakat untuk membuat sertifkat tanah yang dilakukan oleh Kantah HST harus didukung oleh pihak terkait seperti aparat desa, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik dari notaris maupun camat. Minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya akan terbuka jika masyarakat memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya sertifikasi tanah, manfaat, tata cara pendaftaran, proses penerbitan dan biaya yang diperlukan. Masyarakat yang datang sendiri ke Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya secara sendiri juga masih rendah karena banyak yang masih menggunakan surat kuasa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perluasan layanan kantor pertanahan di kantor desa dan di kantor kecamatan. Layanan yang dapat diberikan antara lain menyediakan formulir pendaftaran, informasi persyaratan, biaya dan tata cara dalam media papan, banner maupun pamflet serta infografis dan tayangan video informatif mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kurang optimalnya pemeliharaan data spasial pertanahan membuat bidang tanah pada sistem GeoKKP sulit tervalidasi. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pemeliharaan data spasial pertanahan seperti faktor internal dan eksternal. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan salah satu gagasan terpilih melalui teknik tapisan yaitu penyelesaian anomali bidang tanah menggunakan metode perbaikan/reposisi peta. Selain kurang optimalnya pemeliharaan data spsial pertanahan, terdapat isu-isu utama lainnya yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar yaitu banyaknya tunggakan pelayanan pertanahan khususnya berkas permohonan pengukuran serta kurang optimalnya digitalisasi Surat Ukur dan Gambar Ukur untuk menuju Revolusi 4.0. Namun berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas dan pemilahan melalui metode teknik tapisan maka penulis menetapkan utuk melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Kualitas Data Spasial Pertanahan Melalui Penyelesaian Anomali Bidang Tanah di Kabupaten Blitar”

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian data/dokumen HAT/DPAT dan menjawab tuntutan data dan informasi hasil pengawasan dan pengendalian HAT/DPAT sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HAT/DPAT tahun 2022, maka diperlukan adanya pengarsipan data/dokumen pengawasan dan pengendalian HAT/DPAT secara elektronik. Untuk itu, penulis memilih isu Belum Tertatanya Data/Dokumen Pengawasan dan Pengendalian HAT/DPAT Secara Elektronik Pada Subseksi Pengendalian dalam melaksanakan aktualisasi sebagai sarana penulis mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan konsep wawasan kebangsaan, bela negara, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Isu Belum Tertatanya Data/Dokumen Pengawasan dan Pengendalian HAT/DPAT Secara Elektronik Pada Subseksi Pengendalian dapat dikategorikan sebagai isu Manajemen ASN dan SMART ASN, karena berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu tidak menerapkan prinsip akuntabel dan prinsip berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik. Isu SMART ASN dikaitkan dengan transformasi digital, yaitu kemampuan seorang ASN untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan data/dokumen pengawasan dan pengendalian HAT/DPAT demi terwujudnya transparansi informasi dan percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.