Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan selama 3 tahun. Pemetaan sosial pada tahun pertama sudah menggunakan aplikasi untuk pengumpulan data responden sedangkan pada kegiatan tahun kedua belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal karena dalam pelaksanaannya kegiatan pemetaan sosial tahun kedua atau kegiatan pemutakhiran data pemetaan sosial masih menggunakan kuisioner manual yang harus dibawa ke lapangan. Pada kegiatan pemetaan sosial tahun pertama telah diberikan beberapa bantuan diantaranya pendampingan pembuatan proposal, bantuan benih dan pakan serta mesin pakan ikan. Selanjutnya kegiatan pemetaan sosial tahun kedua dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemutakhiran data sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk mengukur perkembangan kegiatan pendampingan dan pemantauan terhadap peningkatan pendapatan Subyek Reforma Agraria Tahun 2021 (tahun pertama), diharapkan pelaksanaan kegiatan ini akan menggali berbagai potensi serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat sejak pelaksanaan pemetaan sosial tahun pertama. Kendala inilah yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan yang akan diterima oleh masyarakat. Target dalam kegiatan Pemetaan Sosial Tahun kedua ada 2227 KK dan untuk kuisionernya ada 6 halaman.

Dari ketiga isu yang telah dijabarkan, isu yang terpilih untuk diangkat dalam rancangan aktualisasi ini adalah isu pertama yaitu sulitnya pemohon mengakses keterangan berkas pengukuran di seksi survei dan pemetaan. Isu ini mendorong terciptanya sebuah inovasi untuk menyelesaikan isu agar pemohon bisa mengakses keterangan berkas tanpa perlu menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Inovasi ini sejalan dengan UndangUndang No 5 Tahun 2014 Pasal 2 mengenai penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasakan asas profesionalisme, akuntabilitas, efektif dan efisien serta keterbukaan.

Berdasarkan peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, telah diatur bahwa Latsar CPNS dimaksud meliputi lima tahapan dengan empat agenda pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan SMART ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang telah dijelaskan sebelumnya, guna mendapatkan hasil yang sesuai, maka Penulis membuat judul Rancangan Aktualisasi yaitu “Pemanfaatan Google Drive Dalam Digitalisasi Arsip Konflik, perkara dan sengketa Tahun 2021 - 2022 Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Di Kantor Pertanahan Kabupaten Poso”.

Selain itu juga, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa isu yang harus diselesaikan seperti kurang optimalnya validasi sertipikat buku tanah yang akan berdampak pada munculnya kesalahan input data draft elektronik pengecekan sertipikat yang dikerjakan oleh pegawai pelaksana layanan pengecekan sertipikat sehingga membuat pelayanan pengecekan sertipikat tidak terselesaikan sesuai dengan SPOPP. Kemudian perihal pengarsipan warkah pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga masih perlu untuk diperhatikan karena tidak sedikit penyimpanan dokumen warkah dilakukan seadanya pada ruangan kerja hingga ke lorong koridor yang akan berdampak pada aktivitas pekerjaan pegawai sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa, dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Optimalisasi Pengelolaan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah dengan Menggunakan Google Drive di Kantor Pertanahan kabupaten Purbalingga”

Penyimpanan arsip warkah peralihan hak karena jual beli yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma sudah cukup baik, namun terkhusus untuk pemeliharaan datanya selama ini belum berjalan cukup baiik. Kantor Pertanahan Kabupaten seluma tentunya harus mampu memaksimalkan dalam pengelolaan arsip mengingat bahwa arsip sangat penting. Berangkat dari belum tertibnya pengelolaan arsip warkah peralihan hak karena jual beli di kantor Pertanahan Kabupaten seluma, maka sudah selayaknya menjadi sebuahperhatian khusus, sebab bilamana arsip sangat krusial terlebih lagi warkah arsip dari peralihan hak karena jual beli karna hal tersebut sama dengan pendaftaran tanah pertama kali.

Salah satu kegiatan untuk menciptakan SMART ASN adalah pelatihan dasar (Latsar) CPNS. Latsar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah bentuk penugasan dalam latsar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat di beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengolah Data dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyusunan Laporan Capaian Output Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”.

Pada bulan Desember 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi telah dilakukan pengadaan tanah jalan akses Pelabuhan ujung jabung. Tercatat kegiatan tersebut pada tahun 2022 ini sudah sampai pada tahap pelepasan. Namun, peng-entryan data penilaian tanah kedalam website Sistem Informasi Pengadaan Tanah belum kunjung dirampungkan. Oleh karena itu digitalisasi penilaian tanah hingga akhirnya pembuatan berkas perlu dilakukan agar data tersebut tidak sulit ditemukan ketika suatu waktu membutuhkan data atau untuk kelengkapan dari administrasi dalam pengadaan tanah.

Saat ini, penulis ditempatkan di Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Adapun permasalahan-permasalah yang terjadi di Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran yaitu Belum optimanya kendali berkas permohonan yang masuk dan keluar di Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran, dengan rata-rata berkas yang masuk dan keluar diatas 50 berkas, dimana pengendalian berkas tersebut masih menggunakan Ms. Excell yang dibuat file perhari dan yang hanya bisa mengkases Cuma 2 orang. Selanjutnya permasalahan yang ada yaitu Belum optimalnya manajemen penanganan kendala berkas pelayanan elektronik. Saat ini, masih terdapat Notaris/PPAT yang datang untuk melaporkan masalah saat mendaftarkan berkas elektronik yang mengalami kendala, maupun melaporkan via Whatsapp ke nomor pribadi admin. Sehingga menurut penulis hal tersebut kurang efektif dan efisien dikarenakan pendaftaran yang sudah secara elektronik, jika terjadi kendala maka tidak perlu datang lagi ke kantor untuk mengurus kendala tersebut, dan jika melalui Whatsapp bisa saja chat tersebut tercampur dengan chat pribadi admin yang lain. Hal tersebut belum relevan dengan Manajemen Asn mengenai Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Asn Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu Asas Efektif dan Efisien, Permasalahan selanjutnya yaitu Lambatnya perbaikan berkas permohonan oleh PPAT pada layanan pengecekan sertipikat secara elektronik hal ini dikarenakan kurang partisipasi Aktif dari Notaris PPAT dalam melakukan perbaikan dokumen-dokumen yang belum memenuhi syarat. Berdasarkan analisis permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, maka penulis melakukan pemilihan permasalahan utama dan melakukan kegiatan Aktualisasi “Optimalisasi Manajemen Penanganan Kendala Berkas Pelayanan Elektronik Melalui Email Pada Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen”.

Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam pemasangan tanda batas yang ditunjukkan melalui hasil pemotretan pemohon. Kesalahan berupa pemasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka. BPN) Nomor 3 Tahun 1997, dimana jika bahan yang digunakan adalah beton, maka untuk lahan di bawah 10 ha panjang beton sekurang-kurangnya 50 cm, dimana 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Sebagai bentuk pengaplikasian Manajemen ASN dan SMART ASN, CPNS dituntut untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk memecahkan permasalahan yang berada di lingkungan kerjanya. Pemecahan masalah harus menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta disesuaikan dengan visi, misi, dan nilai organisasi agar sejalan dan searah dengan tujuan serta tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan identifikasi isu serta gagasan alternatif yang dapat diterapkan dalam memecahkan isu terkait banyaknya berkas yang belum sesuai ketentuan yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan urgensinya, anomali bidang tanah tumpang tindih adalah yang paling krusial, karena memiliki jumlah bidang yang terindikasi anomali paling banyak sebanyak 3507 bidang. Hal ini dapat menghambat beberapa pekerjaan yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Purbalingga dan dapat mengganggu pekerjaan seksi lainnya seperti Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dengan demikian, berdasarkan tingkat urgensi yang telah dibahas di atas, penulis menentukan kegiatan aktualiasasi tentang “Optimalisasi Penanganan Anomali Bidang Tanah Tumpang Tindih Desa Serang Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga”.