Adapun permasalahan bidang tanah Anomali di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tersebut mengalami beberapa kendala dalam penyelesaiannya. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah: • Arsip GS/GU/SU yang tidak bisa ditemukan • Penomoran ganda • Bidang tanah di GS/GU/SU banyak yang belum berkoordinat • Bidang tanah tanpa NIB • Bidang tanah belum terplotting • Perbedaan geometri bidang tanah terpetakan dengan di arsip GS/GU/SU • Serta bidang tanah belum terplotting Dari beberapa permasalahan tersebut, isu anomali bidang tanah di Kantah Banjarnegara menjadi terbengkalai dan tidak dilakukan kegiatan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis akan mengusulkan Rancangan Aktualisasi dengan judul “Penyelesaian Anomali Geometri dan Luas Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Studi Kasus: Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara)”.

Penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada rancangan aktualisasi ini yaitu pada masalah belum optimalnya layanan pengecekan sertipikat hak atas tanah secara elektronik dalam hal ini berupa adanya tunggakan layanan pengecekan sertipikat secara elektronik yang disebabkan karena ketidaksesuaian berkas yang masuk atau yang diupload oleh PPAT belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut membuat pelayanan pengecekan sertifikat online mengalami keterlambatan, selain berkas yang masuk belum sesuai dengan ketentuan, lamanya PPAT memperbaiki berkas yang disanggah juga mempengaruhi durasi waktu penyelesaian verifikasi berkas pengecekan serifikat online. Untuk itu perlu adanya langkahlangkah edukasi kepada PPAT yang bersangkutan dilingkungan Wilayah Kabupaten Demak.

Berdasarkan monitorning dan evaluasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ditemukan berbagai penyebab residu dalam kegiatan memindai serta pengunggahan terhadap Buku Tanah dan Surat Ukur yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, terbatasnya sarana prasarana pendukung dan kualitas data pertanahan yang masih rendah. Oleh karena itu diperlukan gagasan dalam percepatan buku tanah dan surat ukur secara digital dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Boyolali yang harus segera di lakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan pertanahan yang professional, berkualitas dan terpercaya serta berstandar Internasional.

Dalam kegiatan aktualisasi, peserta latsar juga didorong untuk menemukan isu-isu yang sedang dihadapi pada unit kerja yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktualisasi dan diberikan gagasan pemecahan isu tersebut. Berdasarkan beberapa isu hasil dari environmental scanning, penulis mengidentifikasi adanya penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari isu terpilih yaitu kurang efektivitasnya pelayanan secara offline pada  pelayanan loket di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Isu tersebut muncul dari keluhan masyarakat mengenai proses pelayanan di Kantor Pertanahan yang dianggap sulit dan menyusahkan masyarakat. Masyarakat beranggapan dipersulit karena seringnya bolak balik ke Kantor Pertanahan untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Hal tersebut menyebabkan kurang efektivitasnya pelayanan loket secara manual atau face to face. Sehingga diperlukan solusi agar masyarakat nyaman saat ingin mengurus pertanahannya ke Kantor Pertanahan. oleh sebab itu penulis mengangkat isu “Kurang efektivitasnya pelayanan secara offline pada pelayanan loket di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu” dalam Pelaksanaan Aktualiasai Pelatihan Dasar CPNS. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya efektivitas dalam memberikan pelayanan publik yang baik di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Untuk mendukung program menuju Indonesia Emas dan juga sejalan dengan program digitalisasi data pertanahan yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN, maka kualitas data pertanahan harus dimaksimalkan, salah satunya dengan melakukan koreksi terharap bidang-bidang yang tumpang tindih. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu ini melalui Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”.

Isu kedua adalah kurangnya pemahaman pegawai terkait penggunaan file digital online dalam melakukan pelayanan dan kerja tim. Jika dikaitkan dengan materi pada agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN, hal ini menandakan bahwa sumber daya manusia pada kantor pertanahan Tanjung Jabung Barat belum secara maksimal menjalankan transformasi digital dalam kerja sehari-hari. Isu ketiga adalah tidak terintegrasinya data pertanahan dalam bentuk fisik dan data digital. Jika dikaitkan dengan materi agenda 3 mengenai Manajemen ASN dan Smart ASN, tentu saja pemahaman mengenai pentingnya data digital masih belum menjadi fokus utama, sehingga sewaktu melakukan input data, masih terdapat perbedaan data yang dapat menghambat proses permohonan dari masyarakat.

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai dengan bidang tugas sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 10 Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk penugasan dalam latsar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini satuan kerja Penulis adalah Kantor Pertanahan Kota Palu. Pelaksanaan kegiatan ini betujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “OPTIMALISASI PENGGUNAAN WEBSITE JUSTISIA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU”.

Salah satu syarat mengikuti program PTSL adalah dengan mengumpulkan data yuridis. Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan dokumen alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah. Kegiatan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh satgas yuridis dan dapat dibantu oleh pengumpul data yuridis (puldadis) dari berbagai unsur atau profesi. Program PTSL juga diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis per tanggal 16 Juli 2022, target pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) pada tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah 5.000 sertipikat sedangkan pengumpulan data yuridis baru terkumpul sekitar 1.711 buah dokumen, sehingga baru menunjukkan progress sekitar 34,22%. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran tanah melalui program PTSL yang disebabkan kurang aktifnya perangkat desa untuk memberi informasi. Kemudian masih belum optimalnya penggunaan media digital untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai PTSL. Faktorfaktor tersebut tentunya menghambat percepatan program PTSL. Namun dalam perjalanan waktunya, pada saat Penulis merancang rancangan aktualisasi, terdapat penyesuaian target PTSL di Jawa Tengah termasuk di Boyolali per tanggal 21 Juli 2022. Jika sebelumnya target SHAT berjumlah 5.000 sertipikat, namun kini menjadi 3.000 sertipikat. Sedangkan puldadis yang terkumpul per tanggal 23 Juli 2022 sebesar 1.742 buah dokumen. Meskipun terdapat penyesuai target PTSL, sudah selayaknya BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melakukan pelayanan yang memanfaatkan penggunaan digital demi terwujudnya pelayanan yang prima.

Isu kedua, Belum Optimalnya Penataan Arsip Fisik Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Isu ini akan berdampak pada pengelolaan penataan arsip fisik Surat Keputusan yang tidak terkelompokan dan Petugas akan mengalami kesulitan saat memilah arsip fisik Surat Keputusan yang dibutuhkan. Jika dikaitkan pada materi pembelajaran pada agenda tiga yakni tentang manajemen ASN, bahwa penataan arsip data fisik Surat Keputusan merupakan ceriman dari pelaksanaan kewajiban ASN, yakni melakukan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sehingga saat melakukan pengelolaan penataan arsip fisik Surat Keputusan, harus disikapi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melakukannya secara optimal. Berdasarkan isu ini, munculah gagasan berupa upaya untuk melakukan penataan kembali dengan mengutamakan cara pengelompokkan sesuai dengan objek tanah yang dimohonkan. Isu ketiga, Belum Optimalnya Pengelolaan Basis Data Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Dampak yang akan terjadi yakni Petugas lain akan mengalami kendala saat akan mengakses file, karena proses distribusi harus menunggu dikirim oleh petugas terakhir yang melakukan pencatatan.

Melalaui proses scanning kondisi tersebut, didapapatkan isu yang terjadi di Seksi Penataan dan Pemberdayaan yaitu isu yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai syarat dan proses Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Isu ini jika dikaitkan dengan materi Agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN dimana ASN sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas, sehingga dengan tidak mudahnya masyarakat mengakses informasi mengenai syarat dan proses tidak bisa menciptakan pelayanan pubik yang prima. Isu yang kedua yaitu belum adanya pengarsipan digital data pertanahan secara sistematis di Seksi Penataan dan Pemberdayaan, isu ini apabila dikaitkan dengan agenda 3 yaitu pada smart ASN khususnya pada kecakapan digital yang mana seharusnya ASN dalam upaya menghadapi era tantangan digital harus cepat beradaptasi. Kemudian isu yang 3 yaitu pada belum optimalnya pengelolaan dan inventarisasi data informasi penerima Akses Reforma Agraria (ARA), apabila dikaitkan dengan agenda 3 khusunya pada smart ASN dimana di era digital seperti sekarang ini seharusnya pengelolaan semua data dan informasi mudah diakses oleh semua masyarakat.