|
Wednesday, 15 February 2023, 9:33 AM
|
Abdi Leonardo Saragih
|
Laporan Aktualisasi Abdi Leonardo Saragih.pdf
|
15 September 2022
|
Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Manajemen ASN, Smart ASN,
Pelayanan Publik, dan Penerapan Whole of Government. Dalam hal WOG, pihak-pihak yang terlibat
yaitu ASN Seksi Survei dan Pemetaan; PPNPN; Seksi PHP; dan Masyarakat Desa. Penyelesaian
data K4 ini mampu meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Kantah Kab. Batang Hari. Selain itu
Smart ASN nantinya dapat terlihat dengan proses digitalisasi berkas bidang tanah. Masalah
keterlambantan penyelesaian K4 ini dapat terjadi karena kurangnya manajemen ASN yang baik
sehingga penyelesaian data K4 kurang optimal.
|
Optimalisasi Penyelesaian dan Digitalisasi Data K4 Di Desa Kampung Baru Kabupaten Batang Hari
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:35 AM
|
ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH
|
LAPORAN AKTUALISASI_ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH_199403132022041001.pdf
|
22 September 2022
|
Permasalahan tersebut misalnya kewajiban pembaharuan blanko sertipikat model lama
yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria yang harus
diganti dengan blanko sertipikat model baru yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan
Nasional (BPN) dan harus dilakukan proses ukur ulang luas bidang tanahnya sehingga baru
dapat dilakukan peralihan haknya. Dasar dikeluarkannya aturan mengenai pembaharuan
blanko sertipikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat 1 disebutkan bahwa “Atas permohonan pemegang hak
diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih
menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada
pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
|
PENINGKATAN INFORMASI MASYARAKAT TENTANG PENGURUSAN PERMOHONAN SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG, RUSAK, DAN BLANKO LAMA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:38 AM
|
Ahmad Risqi Primajati
|
Laporan Aktualisasi_AHMAD RISQI PRIMAJATI_G3A17_Revisi.pdf
|
21 September 2022
|
Kegiatan rancangan aktualisasi ini dapat dilaksanakan berdasarkan analisis
isu permasalahan yang terjadi dilingkungan unit kerja ASN. Salah satu
permasalahan yang sering ditemui dilingkungan unit kerja, terutama di Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran di mana penulis ditempatkan adalah terkait
11
prosedur, informasi dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pelayanan. Di mana
beberapa instrumen di atas seperti daftar kelengkapan persyaratan, format
keputusan, format permohonan, dan surat pernyataan belum diperbarui sesuai
dengan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak
Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
|
PEMBARUAN INSTRUMEN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:40 AM
|
Andi Hutomo Putro
|
Laporan Aktualisasi_Andi Hutomo Putro.pdf
|
15 February 2023
|
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nilai tanah yang diperoleh dari
Peta Zona Nilai Tanah digunakan untuk menentukan tarif berupa pelayanan pendaftaran
perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dan tarif
pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penulis yang ditugaskan di Seksi Pengadaan
Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Purbalingga menemukan isu permasalahan yang
ada saat pelaksanaan kegiatan survei untuk Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sehingga
diperlukan inovasi terkait metode pelaksanaan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Penulis
mengangkat tema “Efisiensi Pelaksanaan Survei Zona Nilai Tanah (ZNT) Melalui Pemanfaatan
Aplikasi KoboCollect” sebagai gagasan pemecahan isu permasalahan. Melalui gagasan
penyelesaian isu yang direncanakan untuk dilaksanakan, pernulis berharap pelaksanaan kegiatan
survei Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah menjadi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan
kualitas data hasil Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah. Melalui kualitas data yang semakin baik
diharapkan juga kepuasan masyarakat akan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Purbalingga
ikut meningkat.
|
EFISIENSI PELAKSANAAN SURVEI ZONA NILAI TANAH (ZNT) MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI KOBOCOLLECT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:47 AM
|
Anna Amina Faurur
|
LAPORAN AKTUALISASI_ ANNA AMINA FAURUR.pdf
|
20 July 2022
|
Meningkatnya kebutuhan akan tanah serta pengetahuan masyarakat yang semakin luas,
maka di tuntut kesadaran yang lebih tinggi (dengan inisiatif diri sendiri warga masyarakat)
untuk melaksanakan atau melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan tujuan untuk
menghindari adannya sengketa tanah yang disebabkan tidak adannya bukti kepemilikan hak
atas tanah yang sering disebut dengan sertipikat.
Mengingat arti penting dari suatu sertipikat hak atas tanah,penting sekali untuk selalu
merawat dan menjaga keberadaannya dari tempat yang aman agar jangan sampai hilang.3
namun pada kenyataanya masih saja terjadi kasus-kasus hilangnnya sertipikat hak atas tanah
dari tangan pemiliknya, hilangnnya sertipikat hak atas tanah sebagai bukti bagi pemilik tanah
tersebut,harusnnya di sikapi dengan cermat oleh kantor pertanahan di mana obyek tanah tersebut terdaftar melalui adannya laporan kehilangan dari pemilik tanah tersebut.yang
bersangkutan guna menghindari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat
memanfaatkan situasi ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal juga telah beberapa kali menerima laporan atas
kehilangan Sertipikat hak atas tanah dari pemilik hak atas tanah.
Sebagai seorang Analis Hukum Pertanahan, memiliki tugas pokok untuk Menyusun dan
menganalisis bahan hukum pertanahan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 5 pasal 10 tahun 2014 tentang fungsi
aparatur sipir negara yaitu sebagai pelayan publik yang merupakan kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
|
PENINGKATAN AKSES INFORMASI MASYARAKAT TENTANG MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI KARENA HILANG DIKABUPATEN TEGAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:50 AM
|
Arwan Robikhan
|
Laporan Aktualisasi - Arwan Robikhan-.pdf
|
19 August 2022
|
Selanjutnya isu
yang kedua adalah Belum Optimalnya Informasi Layanan Loket pada Website Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten yang beralamat https://kab-klaten.atrbpn.go.id/ karena pada
website kantor pertanahan kabupaten klaten tidak ada informasi mengenai layanan Loket
sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui produk/layanan apa saja yang diberikan
oleh Kantor Pertanahan Kab. Klaten. Selanjutnya isu yang ke tiga adalah Belum Optimalnya
Layanan Informasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronk di Kantor Pertanahan Kabupaten
Klaten sehingga ada beberapa berkas/dokumen yang corrupt atau tidak sesuai dengan
prosedur/syarat pengajuan hak tanggungan elektronik sehingga mengakibatkan terhambatnya
proses penerbitan Sertipikat hak tanggungan elektronik.
|
Optimalisasi Layanan Informasi Pengecekan Sertipikat Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:53 AM
|
Atika Lersia
|
LAPORAN AKTUALISASI ATIKA LERSIA (FINAL).pdf
|
15 February 2023
|
Adapun beberap isu yang menjadi perhatian dan membutuhkan solusi
penyelesaiannya dengan segera adalah Belum Optimalnya Penataan dan
Pengarsipan Warkah, Pengecekkan Sertipikat Yang Tidak Terorganisir
dan Belum Optimalnya Manajemen Peminjaman Buku Tanah.
Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, buku tanah
adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data
fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Buku tanah
memuat isi yang sama dengan Sertipikat tanah sebagai alas hak yang
dimiliki oleh pemohon. Buku tanah menjadi arsip penting di setiap Kantor
Pertanahan.
Keberadaan buku tanah sangat diperlukan sebagai alat pembuktian
kepemilikan suatu Sertipikat tanah, melakukan pengecekkan Sertipikat
bahkan dalam hal untuk keperluan inventarisasi. Mengingat urgensinya
keberadaan buku tanah sebagai warkah atau arsip penting yang harus
dijaga oleh suatu Kantor Pertanahan, perlu dilakukan optimalisasi dalam
hal menajemen peminjaman buku tanah. Karena selama ini peminjaman
buku tanah khususnya untuk keperluan tertentu seperti pengecekkan
Sertipikat, menyelesaikan sengketa di pengadilan dan lain-lain dapat
dilakukan secara lisan maupun tertulis antara pegawai yang memerlukan
buku tanah dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap gudang
warkah termasuk buku tanah itu sendiri.
|
OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMINJAMAN BUKU TANAH DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE SPREADSHEET PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:55 AM
|
Ayunda Dewi Kusumawardani
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL AYUNDA DEWI.pdf
|
16 September 2022
|
yaiu
pada masalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran tanah pertama kali karena penyelesaian
permohonan melebihi jangka waktu standar pelayanan dalam hal ini berupa tunggakan permohonan
pendaftaran tanah pertama kali. Pelayanan pendaftaran pertama kali meliputi Konversi, Pengakuan
dan Penegasan Hak. Penulis berharap dengan pemilihan isu ini dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, cepat, mudah, terjangkau, terukur,
efektif, efisien dan berbasis teknologi yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Bada Pertanahan Nasional yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya agar dapat terwujudnya
tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan
terhadap masyarakat.
|
PERCEPATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN FITUR MAIL MERGE DALAM MEMBUAT LAMPIRAN PENGUMUMAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:57 AM
|
Cahyantika
|
LAPORAN AKTUALISASI_CAHYANTIKA_FIX.pdf
|
15 September 2022
|
Selain dalam bentuk elektronik, bentuk fisik dari dokumen-dokumen tersebut juga
disimpan atau diarsipkan di ruangan khusus arsip kantor pertanahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Pengawasan Kearsipan, bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintahan
daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan
bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif. Dalam upaya untuk
menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyimpanan arsip secara sistematis perlu dilakukan agar
dapat mempertanggung jawabkan penggunaan arsip.
|
PENATAAN DAN DIGITALISASI ARSIP BUKU TANAH MENUJU LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 10:00 AM
|
Christophorus Richard Tirtalaksana
|
Aktualisasi Christophorus Optimalisasi Informasi Alur Peralihan Hak Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.pdf
|
15 February 2023
|
Peralihan Hak Milik atas tanah baik secara langsung maupun yang tidak
langsung kepada orang asing, kepada seseorang yang mempunyai dua
kewarganegaraan atau kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah
adalah batal karena hukum dan tanahnya kepada negara, artinya tanahnya Kembali
jadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, peralihan hak atas tanah menjadi salah satu
layanan yang ramai diajukan masyarakat. Namun kurangnya informasi peralihan hak
menjadi kendala bagi masyarakat agar lebih mengenal pentingnya tata cara dalam
peralihan hak atas tanah. Masyarakat dalam mengurus Peralihan Hak atas tanah masih
menggunakan kuasa orang lain yang dianggap lebih paham mengenai tata cara
peralihan hak atas tanah tersebut.
Hal tersebut menjadi celah bagi beberapa orang untuk mengambil keuntungan.
Pada akhirnya, pihak pendaftaran yang dianggap bermain dan mempersulit dalam hal
pelayanan yang masyarakat harapkan.
|
Optimalisasi Informasi Alur Peralihan Hak Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|