|
Wednesday, 15 February 2023, 9:01 AM
|
Sonny Ramdhanny
|
LA SONNY-ttd Final.pdf
|
15 February 2023
|
Sebagai Instansi yang memiliki fungsi sebagai penyedia layanan Pertanahan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah
melakukan suatu terobosan baru, yaitu dengan mengeluarkan Sertifikat Elektronik. Hal
ini memang perlu dilakukan, mengingat di era yang serba digital ini memang perlu
adanya digitalisasi di segala aspek bidang, khususnya bagi Instansi Pemerintahan yang
sehari-hari melakukan Pelayanan langsung kepada Masyarakat, karena kalau tetap
menggunakan cara-cara konvensional atau menggunakkan media-media yang bersifat
Fisik, tentunya akan sangat tidak efisien karena rentan terhadap kerusakan berkas,
kehilangan berkas, dan lain sebagainya. Disitulah peran dari Teknologi dibutuhkan,
dalam hal ini adalah proses Digitalisasi bagi berkas-berkas ataupun arsip-arsip yang
ada pada Kantor Pemerintahan sehingga lebih tertata dengan baik dan memudahkan
pencarian di kemudian hari.
|
DIGITALISASI ARSIP FORMULIR SURVEI NILAI TANAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMELIHARAAN ARSIP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:02 AM
|
Sukmo Hanggarjito
|
Laporan Aktualisasi_Sukmo Hanggarjito.pdf
|
25 August 2022
|
Pada kantor Pertanahan
Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu dengan berbagai Seksi, salah
2
satunya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi dan
pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,
perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, Penanganan sengketa dan konflik, serta Penanganan perkara
pertanahan. Dengan tugas-tugas yang erat kaitannya dengan manajemen ASN tentunya
bidang tersebut tidak jarang menemui berbagai macam kendala, adapun kendala yang
terdapat didalam Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang dapat membuat
tidak optimalnya pekerjaan yaitu;
1) Belum adanya Daftar Pekerjaan Prioritas pada Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa;
2) Belum Optimalnya Penataan Arsip Penanganan Sengketa dan Perkara
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;
3) Belum Adanya Panduan Ringkas mengenai Penanganan Sengketa dan Konflik.
|
OPTIMALISASI PENATAAN ARSIP PENANGANAN SENGKETA DAN PERKARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:04 AM
|
Yosua Martadinata
|
Pelaksanaan Aktualisasi Yosua Martadinata.pdf
|
4 September 2022
|
Keberadaan aplikasi Justisia dan SKP sangat membantu untuk
memudahkan monitoring setiap berkas sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Namun demikian, keberadaan 2 (dua) aplikasi tersebut yang berjalan bersamaan
tidak efektif dan efisien karena untuk beberapa berkas kasus pertanahan,
khususnya dari tahun 2015-2020, masih ada di dalam aplikasi SKP. Hal ini
menyebabkan ASN pada saat tertentu harus membuka aplikasi SKP untuk kasus
pertanahan tertentu dan di saat yang lain juga harus membuka aplikasi Justisia.
Karena itu, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan (Dirjen PSKP), sebagai pengembang aplikasi Justisia, dan Pusat
Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Pusdatin), sebagai pengembang aplikasi SKP, telah menyepakati
untuk menghentikan penggunaan aplikasi SKP yang direncanakan pada akhir
tahun 2022, sehingga selanjutnya hanya menggunakan aplikasi Justisia. Adapun
semua kasus pertanahan yang terdapat pada aplikasi SKP dan Justisia perlu
dilengkapi bukti-bukti alur penyelesaian kasusnya, serta melakukan digitalisasi
berkas fisik dari setiap berkas kasus pertanahan yang bersangkutan.
|
PENATAAN DAN DIGITALISASI BERKAS SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:06 AM
|
Verby Causa Sanjaya Siswoyo
|
LAPORAN AKTUALISASI VERBY CAUSA SANJAYA S.pdf
|
5 September 2022
|
Isu kedua berkaitan dengan kurang optimalnya pengelolaan berkas perkara pengadilan
yang telah selesai ditangani di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Isu yang kedua ini berkaitan dengan Manajemen
ASN. Hal ini disebapkan karena berkas – berkas perkara pengadilan yang telah selesai hanya
di taruh kedalam lemari begitu saja sehingga seiring berjalannya waktu berkas – berkas
tersebut menumpuk dilemari sehingga dapat mempersulit pencarian apabila berkas – berkas
tersebut dibutuhkan suatu saat.
Kemudian isu ketiga yang ada di lingkungan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Tengah khususnya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yaitu tentang
kurang optimalnya pengelolaan penggunaan aplikasi Justisia dalam sistem pelaporan
penanganan sengketa, dikarenakan dari 12 surat pengaduan sengketa yang masuk di Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah belum ada satupun yang di input kedalam Aplikasi
Justisia tahun 2022 sehingga sistem pelaporan penanganan pengaduan sengketa di Kantor
3
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah belum maksimal. Adapun isu ketiga ini berkaitan
dengan belum diterapkannya Manajemen ASN dan Smart ASN secara maksimal.
|
OPTIMALISASI PENYAMPAIAN INFORMASI TERKAIT PERSYARATAN SURAT PENGADUAN SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:09 AM
|
Veren Putri Herfransis
|
Veren Putri Herfransis_Laporan Aktualisasi_G2A16K2 pasca seminar aktualisasi-dikompresi.pdf
|
3 September 2022
|
Agar pengembangan kompetensi dapat melekat pada diri peserta CPNS, maka
dilakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi pada tempat tugas masing-masing agar dapat
2
memahami dan mengaktualisasikan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS sesuai
tugas dan fungsi, serta kedudukan dan peran PNS yang mana kegiatan tersebut dapat
memberikan manfaat terhadap instansi terkait dan termasuk dalam kegiatan penilaian agar
peserta lulus dalam pelatihan dasar ini. Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk
menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada satuan kerja, serta dapat mengembangkan dan
memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu
menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi.
|
OPTIMALISASI TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) MELALUI PEMBUATAN DAFTAR BARANG RUANGAN DAN KODEFIKASI BMN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:12 AM
|
Vicha Ardhea Puspa Haji
|
Revisi Laporan Aktualisasi Vicha Ardhea Puspa Haji.pdf
|
6 August 2022
|
Pembuatan peta sebaran redistribusi tanah dilaksanakan untuk data lima
tahun terakhir karena keterbatasan waktu pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar
CPNS ini. Kegiatan redistribusi tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria yang
bertujuan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan
lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, ketimpangan
kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. Dengan adanya peta
sebaran kegiatan redistribusi tanah ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan
bahan evaluasi yang lebih baik untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah
dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
|
PEMBUATAN PETA SEBARAN KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2017-2021 BIDANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS ONLINE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:20 AM
|
Wulan Ariana Lestari
|
WULAN ARIANA LESTARI_G2A16K4_LAPORAN AKTUALISASI-dikompresi.pdf
|
4 September 2022
|
Keberadaan ruang warkah sangat diperlukan untuk menyimpan seluruh dokumen
pendaftaran hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Warkah harus
tersimpan dan tercatat dengan baik karena bisa saja suatu saat dijadikan berkas
pembuktian. Bukan hanya sebatas alat pembuktian hak, tetapi merupakan dokumen
negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara khusus sebab dokumen warkah ini
penting menjadi dasar tertib administrasi layanan pertanahan yang dikelola negara.
Pada hasil pengamatan Penulis, ketersediaan ruang warkah Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur sudah terbatas. Terlihat dari banyaknya dokumen warkah
yang diletakkan pada lantai ruang warkah. Oleh karenanya perlu ada penambahan ruang
khusus untuk menyimpan warkah untuk menjaga dokumen warkah tetap baik, mudah
dalam pencarian, dan tidak rusak.
|
LEMBAR COMPLIANCE CHECKING DOCUMENT SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TATA KELOLA PEMERIKSAAN DOKUMEN LAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH SUBSTANSI PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG, TANAH KOMUNAL, DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:23 AM
|
Yusuf Marulos Haposan Situmeang
|
FINAL LAPORAN AKTUALISASI - YUSUF MARULOS HAPOSAN - G2A16K4.pdf
|
5 August 2022
|
Sebagai bentuk dan hasil penerapan dari materi-materi pembelajaran yang Penulis dapatkan
dari pelatihan dasar ini, maka Penulis melakukan analisa untuk menemukan isu-isu yang ada
pada lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok khususnya Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran yang kemudian Penulis akan meganalisa lebih dalam terhadap isu tersebut
sehingga Penulis mampu memberikan gagasan pemecahan untuk membantu menyelesaikan isu
tersebut khususnya terhadap isu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/mengelola
sertipikat Hak Guna Bangunan atas rumah tinggal. Dalam membantu menyelesaikan isu
tersebut Penulis akan berpedoman dari nilai BerAKHLAK, kaidah Manajemen ASN serta
Smart ASN dan materi-materi pembelajaran lainnya.
|
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS/MENGELOLA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN MILIK PERORANGAN ATAS RUMAH TINGGAL DENGAN PEMBUATAN BUKU SAKU DIGITAL YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MASYARAKAT SECARA DIGITAL MELALUI QR BARCODE/LINK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:26 AM
|
Zainul Alim
|
Zainul Alim Laporan Aktualisasi (04092022)-dikompresi.pdf
|
25 August 2022
|
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani masa
percobaan CPNS sebagai Analis Hukum Pertanahan yang bertugas di Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran dan di bidang Pendaftaran di Kantor Pertanahan
Kabupaten Belitung, ditemukan bahwa kurang optimalnya kualitas penanganan
output dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari beberapa
tahun anggaran yaitu tahun 2017-2021 dengan total keseluruhan berkas yaitu
19.952 berkas bidang tanah.
Penyelesaian kualitas penangan output dari kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) harus segera diupayakan dan disegerakan demi
mendapatkan kejelasan dan kepercayaan mengenai sertipikasi tanah. Berdasarkan
uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul
“Optimalisasi Penyelesaian Residu Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017-2021 di Kantor Pertanahan
Kabupaten Belitung”.
|
OPTIMALISASI PENYELESAIAN RESIDU SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2017-2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVI
|
|
|
Wednesday, 15 February 2023, 9:31 AM
|
A. Iqbal Maulana Lubis
|
Laporan Aktualisasi_A. Iqbal Maulana Lubis.pdf
|
22 September 2022
|
Tahap penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang
kawasan strategis nasional memerlukan adanya rapat koordinasi antara
Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan kebijakan dari Kementerian/Lembaga masingmasing dan saling bertukar data-data yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam
menyusun RPerpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Pada
pelaksanaannya rapat koordinasi yang dilakukan masih belum memanfaatkan kemajuan
teknologi yang ada dengan maksimal, disebabkan pengiriman bahan-bahan pembahasan
rapat koordinasi ke pihak-pihak terkait masih dilakukan melalui pengiriman link media
google drive yang dicantumkan di PDF maupaun dikirim melalui aplikasi WhatsApp,
padahal koordinasi antar Kementerian/Lembaga sebelum rapat bisa lebih optimal lagi
dengan disediakannya platform single link.
|
PEMBUATAN PLATFORM ONLINE BERBASIS WEBSITE UNTUK MENGOPTIMALKAN KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PROSES PENYUSUNAN RPERPRES DI SUB DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL III
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVII
|
|