Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui inventarisasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti masih terdapatnya blanko label yang belum ditempelkan ke barang yang terdata, belum terdapatnya Daftar Barang Ruangan yang ditempelkan di setiap ruangan. Barang milik negara yang dikelola juga kurang terpelihara seperti kendaraan dinas roda dua yang terbengkalai hingga mengalami kerusakan. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa dilakukan tindakan perbaikan pada pengelolaan barang milik negara maka akan menghambat kinerja organisasi, barang milik negara seperti motor dinas yang rusak tidak dapat digunakan untuk membantu operasional kegiatan. Potensi kerugian negara atas hilangnya barang yang disebabkan tidak adanya tertib administrasi melalui penatausahaan. Sehingga Pihak yang terkena dampaknya ialah pegawai dan stakeholder, dimana pegawai tidak dapat menggunakan barang sesuai tugas dan fungsinya 2 dan stakeholder yang bertanggungjawab dalam penggunaan barang tersebut dapat terkena sanksi. Untuk itu diperlukan pengelolaan barang milik negara yang menitikberatkan pada ketelitian dan kecermatan dari pengelola barang milik negara di dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik negara sebagai implementasi Manajemen ASN. Selain itu, dalam hal kode etik dan kode perilaku ASN yaitu pegawai seharusnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman membawa inovasi-inovasi dalam berbagai bidang, begitu pula dengan sistem pengarsipan dan manajemen data. Pada saat ini data file tidak hanya disimpan berupa fisik yang memiliki keterbatasan dalam hal kemudahan akses, kapasitas penyimpanan, dan fasilitas manajemen data. Penyimpanan arsip menggunakan teknologi digitalisasi secara online menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam peningkatan efisiensi organisasi sebagai upaya memberikan pelayanan yang prima.

Proses digitalisasi yang dilakukan secara luas dapat meningkatkan kualitas data pertanahan serta mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data. Namun selain itu, dalam proses digitalisasi juga ditemukan beberapa masalah seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah yang lain. Bidang tanah yang masih tumpang tindih menyebabkan kendala dalam proses pemetaan. Bidang tanah yang tumpang tindih membuat bidang tidak dapat di validasi sehingga mempengaruhi kualitas data bidang tanah di Kantor Pertanahan Kota Mataram. 9 Berdasarkan data yang diterima pada tanggal 5 Juli 2022 terdapat sebanyak 405 bidang tanah hasil pengukuran PTSL yang tumpang tindih pada peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Mataram. Tumpang tindih tersebut terjadi di berbagai kecamatan yang ada di Kota Mataram, ada yang tumpang tindih sebagian dan tumpang tindih keseluruhan. Dari latar belakang di atas maka diperlukan adanya “Perbaikan Kualitas Data Bidang Tanah yang Tumpang Tindih pada Peta Pendaftaran dengan Menggunakan Peta Dasar Pendaftaran Terbaru”.

Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian data anomali ini. Salah satu permasalahan yang timbul dalam penyelesaian data anomali persil ini adalah pembagian tugas terhadap sumber daya manusia yang minim dan juga prosedur kerja yang belum terarah sehingga kadangkala pengerjaan data anomali ini tertunda. Berdasarkan 2 permasalahan yang ada, penulis berencana mengangkat isu mengoptimalkan penyelesaian data anomali di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan judul “Penerapan Skema Kerja Sistematis Dalam Optimalisasi Penyelesaian Data Anomali Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”. Melalui kegiatan rancangan aktualisasi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi langsung dalam membantu penyelesaian data anomali ini.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa jumlah target PTSL yang ditetapkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 adalah sebanyak 26.360 untuk PBT, 39.047 untuk SHAT, dan 5.000 untuk target K4. Dengan cukup tingginya target yang ditetapkan, maka terdapat pula beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Kelancaran Program PTSL masih terhalang oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman petugas pengumpulan data yuridis (puldadis) mengenai prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mengikuti Program PTSL. Formulir pendaftaran tanah melalui PTSL yang harus diisi oleh masyarakat juga sering kali tidak lengkap yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengisian formulir berkas permohonan.

Pada saat ini terdapat publikasi mengenai persyaratan pendaftaran tanah pada situs web Kementerian ATR/BPN akan tetapi pada kenyataan dilapangan masih sering terjadi ketidaklengkapan berkas akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan permohonan pendaftaran tanah, serta masih banyaknya masyarakat yang datang ke loket untuk sekadar menanyakan persyaratan permohonan pendaftaran tanah, sehinggapublikasi persyaratan permohonan pendaftaran tanah melalui situs web dirasa belumefektif. Tidak efektifnya publikasi persyaratan permohonan pendaftaran tanah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum diperbaruinya daftar persyaratan permohonan pendaftaran tanah contohnya seperti kartu BPJS yang kini menjadi salah satupersyaratan pengurusan balik nama sertipikat tanah, kemudian error ataupun maintenanceyang sering terjadi pada situs web sehingga persyaratan yang dibutuhkan tidak dapat diakses. Maka dari itu diperlukan media lain untuk memberikan layanan informasi mengenai persyaratan permohonan pendaftaran tanah yang lebih efektif, sehingga pemohon dapat mengakses persyaratan permohonan pendaftaran tanah dimana saja tanpa harus datang dan mengantre di loket untuk sekadar menanyakan persyaratan permohonan pendaftaran tanah tersebut. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Pelalawan yang terdiri atas daratan dan kepulauan, serta merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Riau.

Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan pemanfaatan informasi teknologi, akselerasi reformasi birokrasi serta melakukan terobosan/inovasi pelayanan publik. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, mengalami permasalahan serupa yakni belum maksimalnya penataan arsip buku tanah dan surat ukur yang memperlambat layanan pemeliharaan data. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

iperkirakan integrasi sistem digital ini dapat meningkatkan skor EoDB menjadi 78 di tahun 2024 yang semula 67,96 pada tahun 2019. Sejalan dengan sasaran program pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahandan Ruang yaitu menyediakan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang lengkap, reliabel serta informatif yang diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dalam mengolah dan 9 menyajikan data peta pertanahan untuk mencapai target 2022 dan 2023 yaitu layanan pertanahan dan ruang berbasis elektronik. Sejalan dengan agenda penting di atas sebagai bentuk peningkatan layanan pertanahan, tujuan dari aktualisasi ini adalah pembuatan pedoman dalam melakukan identifikasi, inventarisasi dan perbaikan data anomali bidang tanah yang akan membantu dalam peningkatan kualitas data pertanahan khususnya di Kantor Pertanahan Kota Bogor.

Hal ini menunjukkan bahwa arsip sebelum adanya kegiatan PTSL sudah menimbulkan masalah tersendiri. Bisa dibayangkan dengan adanya program PTSL ini, arsip pertanahan makin sulit untuk dicari. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak dapat terselesaikan hingga jadi tunggakan No. Tahun Target Realisasi Jumlah SHAT (Bidang) 1. 2017 3.500 3.500 2. 2018 9.450 8.246 3. 2019 9.030 4.489 4. 2020 1.000 998 5. 2021 3.600 2.719 Jumlah 26.580 19.952 Tabel 1 1 Pencapaian PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tahun 2017-2021 3 yang akan terjadi. Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya guna mengantisipasi berbagai masalah terkait arsip pertanahan dan tuntutan perkembangan zaman dengan melakukan digitalisasi arsip pertanahan pada tahun 2010 an. Tetapi mulai kembali intensif melalui kegiatan PTSL. Saat ini kegiatan PTSL ini juga harus diikuti dengan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan guna peningkatan kualitas data bidang tanah yang terdaftar dalam PTSL ini.