Pada pelaksanaanya, anggaran tidak 2 serta merta digunakan tanpa adanya bukti atau evidence. Bukti-bukti dari pelaksanaan anggaran inilah yang disebut dokumen keuangan. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan bahwa dokumen keuangan yang berupa surat perintah pencairan dana dan dokumen pendukung lainnya sangat penting untuk dikelola dan ditata dengan baik. Berdasarkan pada uraian di atas, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil penempatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai calon analis keuangan mengangkat judul aktualisasi yaitu, Pemanfaatan Aplikasi E-SPM sebagai sistem pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan berbasis WEB.

Kemudian isu selanjutnya adalah mengenai belum optimalnya penggunaan e-office sebagai sistem administrasi perkantoran pada kantor pertanahan kota Cimahi, hal ini didasarkan pada rendahnya tingkat rasio penggunaan aplikasi tersebut yaitu sebesar 44 % pengguna, rinciannya dengan total pegawai ASN 32 orang dan pengguna aktif hanya 14 orang. Sehingga nilai pada core issue ini belum sesuai dengan aspek nilai Smart ASN. Isu selanjutnya yakni belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana informasi layanan pertanahan yang aktual pada kantor pertanahan kota Cimahi, nilai pada isu ini juga belum sesuai dengan aspek nilai Smart ASN.

 Dari uraian tersebut seseorang Analis Hukum Pertanahan (AHP) memiliki salah satu tanggungjawab, yaitu melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi kelengkapan berkas para pihak yang berhak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku utnuk mendapatkan ganti kerugian atas pengadaan tanah tersebut. Dan setelah dilakukannya inventarisasi ataupun identifikasi data, maka data tersebut harus di arsipkan secara baik dan aman, Agar supaya apabila terjadi gugatan dikemudian hari dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengadaan tanah tersebut BPN memiliki alat bukti yang lengkap dan kuat.Dari ketiga isu diatas, penulis mendapatkan 1 isu prioritas, yaitu “Belum optimalnya sistem pengarsipan pengadaan tanah, khususnya dalam pengadaan tanah jalan tol cibitung-cilincing tahun anggaran 2018”. Isu tersebut terpilih melalui metode scoring, konsultasi dengan mentor dan para staf pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan.

Saat ini Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu belum mempunyai langkah yang optimal dalam proses digitalisasi registrasi yang merupakan wujud dari transformasi digital sesuai dengan materi agenda III pada latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dapat memberikan keamanan, efektivitas, dan efisensi dalam bekerja.

Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa (PPS) Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan 3 pengendalian HAT/DPAT di Provinsi Bali di Bidang PPS Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan suatu sistem basis data digital sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memiliki kemudahan dalam mengakses dan mengelola data pada kegiatan pemantauan dan evaluasi HAT/DPAT di Provinsi Bali tahun 2022.

Banyaknya data yang harus di input dan dicocokkan serta ditimpa waktu untuk mengerjakan pekerjaan rutin sehari-hari membuat penginputan data ke dalam aplikasi belum optimal. Masih banyak terdapat desa-desa yang data buku tanahnya belum di validasi dalam aplikasi KKP. Adapun salah satu desa yang penulis dapati ialah desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi. Di desa tersebut masih terdapat beberapa kawasan yang masih belum dilakukan alih wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu ke Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagian besar Buku Tanah yang telah terbit sertipikat masih belum divalidasi dalam KKP. Jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti maka proses digitalisasi informasi dan layanan pertanahan sebagaimana prinsip dari penerapan Smart ASN tidak dapat berjalan optimal.

Sebagai bentuk perwujudan dari tugas tersebut, Seksi P2 di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu memiliki dua kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu Penanganan Akses Reforma Agraria dan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah. Kedua kegiatan tersebut memiliki hambatannya masing-masing. Hambatan dari kegiatan penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah penggunaan perangkat keras/device computer yang masih lambat dan masih terhambatnya koordinasi antara seksi penataan dan pemberdayaan dengan seksi survei dan pengukuran. Sedangkan pada kegiatan penanganan akses reforma agraria terdapat permasalahan informasi hasil kegiatan akses reforma agraria belum dapat dimaksimalkan.

Menurut kami perlu ada inovasi agar mempermudah pemohon sekaligus agar tercapai efisiensi waktu dalam hal tersebut selaras dengan visi misi dari organisasi Kementerian ATR/BPN sendiri yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia”. Sejalan juga dengan arah dan kebijakan Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, yang salah satunya adalah : “terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik”, maka dirasa sangat perlu untuk melakukan sedikit pembenahan dan modernisasi dalam pelayanan pertanahan agar dapat melakukan pelayanan informasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2020 tersebut dan pelayanan pertanahan lainnya yang akan berbasis digital. Oleh karena itu, penulis mengambil inisiatif untuk membuat aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Email dalam Proses Peralihan Hak Jual Beli pada Kantor Pertanahan Bangka Barat

Peningkatan Kualitas Produk Kluster 3.3 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) menjadi kluster 1 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat” adalah Langkah yang perlu dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan real dilapangan tentang penyebab banyak nya Produk Kluster 3.3 yang terbit pada program PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis kemudian dicari Solusi dan gagasan yang konkret sehingga diharapkan nantinya Produk-Produk Kluster 3.3 dapat di bukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Tahun Anggaran berikutnya.

Salah satu bentuk kegiatan yang erat kaitannya dengan digitalisasi pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan adalah kegiatan validasi online pada aplikasi KKP. validasi adalah upaya untuk mencocokkan data-data yang tersimpan di kantor pertanahan dengan kondisi fisik bidang tanah di lapangan. Terutama pada sertifikat lama yang saat diterbitkan, teknologi pengukuran masih belum secanggih saat ini.2 Dalam melakukan validasi online, para pegawai dan tim validasi menemukan kesulitan-kesulitan yang menghambat kinerja mereka, salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang bagaimana mekanisme mengisi data validasi yang baik dan benar.