Salah satu bentuk penguasaan dalam pendidikan dan pelatihan dasar CPNS ini adalah dengan menyusun laporan aktualisasi kerja masing-masing. Selain internalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu BerAKHLAK, kegiatan lain yang dilakukan adalah Penguatan Kompetensi Bidang Tugas melalui program kerja 2 yang disusun oleh peserta untuk diaktualisasikan pada tahap aktualisasi di satuan kerja. Penulis dalam melaksanakan aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengangkat isu strategis yang berkaitan dengan seksi penempatan penulis, yaitu Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak.

Saat ini pada Subbagian Tata Usaha di kantor Pertanahan Kota Bima, khususnya Kelompok Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara masih belum optimal dalam melakukan kegiatan arsip dokumen keuangan. Hal ini terlihat masih belum adanya sistem arsip dalam bentuk digital yang memiliki peran penting dalam memudahkan akses dalam mencari dokumen dan memonitoring kelengkapan dokumen. Arsip dalam bentuk digital ini juga dapat memberikan bentuk keamanan yaitu sebagai cadangan dokumen apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada dokumen fisik.

Berdasarkan pengalaman saya selaku CPNS yang baru bekerja selama kurang lebih 2 bulan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, selama pengamatan saya dan berdasarkan informasi dari rekan dan pegawai senior, dalam beberapa permohonan selalu ditemukan isu sulitnya mencari Buku Tanah pada Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, pencarian Buku Tanah bisa memakan waktu berminggu-minggu hinga lebih dari 1 bulan. Hal ini tentu saja akan menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Isu ini hanya salah satu dari beberapa isu pelayanan public yang terjadi di Kantor Pelrtanahan Kota Bandung. Dikarenakan isu-isu ini tidak sedikit masyarakat yang melakukan protes atau memberikan pesan mengancam kepada Kantor Pertanahan karena lamanya proses pelayanan. Atas dasar hal tersebut di atas, penulis melakukan analisis isu berkaitan dengan pelayanan public pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Buku Tanah Melalui Media Google Spreadsheet pada Kantor Pertanahan Kota Bandung”

Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital sesuai dengan perintah Presiden maka Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah administrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan upaya transformasi digital dengan menerapkan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

Namun dalam pelaksanaan realisasi dari rencana aksi kegiatan tersebut perlu dikembangkan dan ditindaklanjuti lebih jauh agar lebih optimal dan mencapai target yang telah di tetapkan oleh sebab itu penulis tertarik untuk membuat aktualisasi yang diberi judul “Aplikasi Rencana Pencairan Dana (RPD) Sebagai Upaya Optimalisasi Renaksi Melalui Google Spreadsheet”

Pada tahuntahun sebelumnya proses entri berkas hanya dilakukan oleh satgas dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang mendatangi masing-masing kelurahan, sehingga Para Puldatan tidak terbiasa melakukan entri data dan berkas PTSL. Satgas dari Kantor Pertanahan akan mengajarkan langkah-langkah entri tersebut pada awalnya, namun ketika tidak ada satgas dari Kantor Pertanahan dan Para Puldatan mengalami kesulitan, maka proses entri tidak dapat dilanjutkan. Hal ini yang menyebabkan Peserta merasa diperlukan adanya panduan tertulis yang dapat dibaca setiap saat oleh Para Puldatan sehingga proses entri tetap dapat berjalan meskipun tanpa didampingi satgas dari Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Setiap dokumen dan laporan pengadaan tanah yang ada merupakan tanggung jawab para pegawai untuk mengarsipkan dan mengorganisir dokumen dengan baik serta belum adanya penerapan Smart ASN yang seharusnya bisa memanfaatkan dengan baik penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dan mempercepat pelayanan. Dari permasalahan tersebut diatas, penulis membuat gagasan-gagasan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penggunaan teknologi digital untuk membantu mempermudah pekerjaan dan mengubah kegiatan kerja yang sebelumnya konvensional menjadi menggunakan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan penerapan Smart ASN dan Manajemen ASN dimana sebagai seorang ASN harus adaptif dengan perubahan zaman yang ada dengan menerapkan kemampuan penggunaan teknologi digital (digital skill) untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional.

Saat ini sistem penyimpanan file digital seperti di atas sudah banyak ditinggalkan dengan beralihpada cloud drive yang lebih modern. Penyimpaban cloud drive ini di klaim memiliki banyak keunggulan dibanding penyimpanan secara offline pada komputer masing-masing staff. Pada penyimpanan cloud drive pengguna tidak perlu khawatir file akan rusak atau terkena virus serta apabila komputer tiba-tiba rusak dan tidak bisa digunakan pengguna tidak perlu khawatir akan kehilangan file-file tersebut karena sudah disimpan pada cloud drive yang bisa di akses oleh perangkat manapun. Hanya saja penggunaan cloud drive ini sangat memerlukan akses internet. Berdasarkan hal tersebut, penyimpanan file digital berbasis cloud drive dapat menjadi gagasan penyelesaian terbaik dalam mengoptimalkan sistem penyimpanan digital yang sudah ada agar file digital tersimpan secara sistematis dan dapat terintegrasi dengan semua perangkat pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sehingga mobilitas file digital pun menjadi mudah karena setiap perangkat dapat mengakses cloud drive yang sama.

Data lengkap tentang pendaftaran pemberian SK hak atas tanah dapat dilihat pada lampiran. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tunggakan pelayanan dari beberapa jenis permohonan Risalah Pemeriksaan Tanah. Hal ini membuktikan bahwa berkas tersebut belum selesai dan melewati jangka waktu pelayanan yang ditetapkan oleh SPOP. Sehingga dapat disimpulkan masih rendahnya proses pelayanan permohonan Surat Keputusan (SK) Hak atas Tanah yang tepat waktu sesuai dengan SPOP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Belum optimalnya layanan informasi nilai tanah atau nilai aset properti di lingkungan Kantor Pertanahan Kota pangkalpinang menjadi isu yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini. Dengan adanya perbaikan dan/atau kegiatan aktualisasi yang dilakukan bertujuan untuk menyediakan media informasi yang dapat memudahkan dalam mencari informasi dan diharapkan bahwa adanya permohonan terhadap layanan informasi nilai tanah atau nilai aset properti yang dibutuhkan dengan cepat tanpa harus menemukan hambatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.