|
Wednesday, 8 February 2023, 11:39 AM
|
Anneesha Eka Amalia
|
Laporan Aktualisasi Anneesha Eka Amalia.pdf
|
5 September 2022
|
Jika isu tidak diselesaikan, maka akan berdampak terlambatnya informasi jadwal sidang
akan membuat pegawai kurang persiapan dan koordinasi untuk mengikuti sidang, pegawai dengan
mobilitas yang tinggi akan sulit dalam mendapatkan akses informasi perubahan jadwal sidang,
tidak segera beralihnya proses manual ke digital maka data informasi jadwal kegiatan tidak dapat
terekam dengan baik.Sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu terdapat sistem informasi jadwal
sidang dalam bentuk aplikasi sehingga pegawai dan staff dapat mengakses informasi jadwal
kegiatan dengan mudah. Oleh karena itu penulis akan melaksanakan kegiatan “Penataan informasi
jadwal sidang pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pertanahan kabupaten
purwakarta”, penulis melakukan kegiatan tersebut untuk mempermudah kinerja para pegawai yang
ada serta untuk mewujudkan terjadi transformasi digital di Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa.
Untuk mencapai pelayanan prima dalam melaksanakan kegiatan (PSKP) dalam hal
penanganan perkara pertanahan, maka insiasi untuk membuat papan informasi elektronik
mengenai jadwal sidang sesuai dengan substansi Manajemen ASN dan Smart ASN, dimana dalam
memperkembangkan kemampuan literasi digital para pegawa kita harus beradaptasi dengan dunia
digital agar dapat mempermudah kinerja kita dan membuat adanya efisiensi dan efektifitas dalam
melakukan pekerjaan agar tercapainya pelayanan yang prima untuk masyarakat.
|
PENGELOLAAN DOKUMEN PERSIDANGAN PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 11:42 AM
|
Aziz Dwi Rizky Fauzan
|
Laporan Aktualisasi_Aziz Dwi Rizky Fauzan 2.pdf
|
8 February 2023
|
Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk ke dalam Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa sering kali membuat kebingungan tentang perkembangan kasus
yang sedang ditangani. Hal ini ditambah dengan banyaknya tahapan-tahapan yang harus
dilalui untuk menyelesaikan suatu kasus pertanahan. Selain itu, tahapan-tahapan yang
dilalui untuk menyelesaikan kasus pertanahan memakan waktu yang cukup lama. Tidak
adanya suatu sistem yang melakukan monitoring terhadap perkembangan kasus yang
ditangani menjadi sebuah masalah pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dampaknya yakni seperti
terlewatnya jadwal sidang, terlambatnya mengajukan Jawaban/Duplik/Kontra Memori
Banding/Kontra Memori Kasasi, serta tidak diketahuinya sudah sampai ditahapan mana
suatu kasus pertanahan yang ditangani.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Perlu kiranya untuk
dibuatkan kartu kendali penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang dapat
berfungsi sebagai sarana informasi perkembangan kasus pertanahan di Kantor Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Barat.
|
PEMBUATAN KARTU KENDALI PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN SEBAGAI SARANA INFORMASI PERKEMBANGAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 11:45 AM
|
Bagus Dheo Saputra
|
Laporan Aktualisasi Final.pdf
|
6 June 2022
|
Hal ini
menandakan kurangnya informasi dan sosialisisasi kepada Nazhir maupun
Yayasan yang menguasai Tanah Wakaf tersebut mengenai kegitan sertipikasi
Tanah Wakaf sehingga berdampak pada rendahnya pendaftaran Sertipikasi
untuk mendukung terjaminnya kepastian hukum atas Tanah Wakaf tersebut
Berkenaan dengan hal tersebut Kantor Pertanahan Kota
Pangkalpinang dan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sudah
membantu melaksanakan proses sertipikasi tanah wakaf melalui kegiatan
Program Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
tetapi kurang optimal sehingga Kurang Optimalnya Sertipikasi Hak Atas
Tanah Wakaf menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan
aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya Pembuatan Media Informasi dapat
meningkatkan dan mengoptimalisasi kegiatan permohonan pendaftaran
Sertipikat Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang serta
para Nazhir/Yayasan yang mengelola Tanah Wakaf paham akan mekanisme
pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah Wakaf dan segera mendaftarkan
permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.
|
PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PERMOHONAN HAK ATAS TANAH WAKAF DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 11:49 AM
|
Chyntia Ayu Handayani
|
Laporan Akhir Aktualisasi - Chyntia Ayu Handayani - G2A9K3-dikompresi.pdf
|
2 September 2022
|
Melihat peran Peta Zona Nilai Tanah yang cukup vital di berbagai bidang, maka
hendaknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui
Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan melakukan pembuatan/pembaruan Peta Zona
Nilai Tanah dengan cermat dan sesuai prosedur agar dapat menghasilkan Peta Zona
Nilai Tanah yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk
mendukung terwujudnya hal tersebut, penulis mengajukan pembuatan modul tutorial
pembaruan Peta Zona Nilai Tanah sebagai bentuk aktualisasi Pelatihan Dasar yang akan
penulis lakukan. Modul tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan kepada seluruh
Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan di
seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses pembaruan
Peta Zona Nilai Tanah sehingga dapat dihasilkan Peta Zona Nilai Tanah yang
berkualitas, sesuai prosedur, dan bermanfaat.
|
PEMBUATAN MODUL TUTORIAL PEMBARUAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 11:56 AM
|
Devaline Manurung
|
Laporan Akhir Aktualisasi_Devaline Manurung__G2A9K2.pdf
|
26 August 2022
|
Saat ini Kantor Pertanahan Karawang sedang melakukan kerjasama ataupun
kolaborasi dengan pihak ke-3. Hadirnya pihak ke-3 tersebut diharapkan dapat
mengoptimalkan digitalisasi warkah yang kegiatannya ialah digitalisasi warkah yaitu
scanning buku tanah dan validasi buku tanah. Dengan bantuan oleh pihak ke-3 tersebut
maka kegiatan digitalisasi dan validasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan
baik agar percepatan digitalisasi warkah (buku tanah) dapat ditingkatkan.
|
PENGAWASAN TERHADAP PIHAK KE-3 DALAM OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI WARKAH (BUKU TANAH) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 2:03 PM
|
Dhea Novrianti
|
LAPORA~1.PDF
|
3 September 2022
|
Kegiatan aktualisasi Penulis berhubungan agenda III yaitu Manajemen ASN dan Smart
ASN. Pengelolaan sistem manajemen kearsipan yang lebih baik menghasilkan informasi dan
data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat
dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan perwujudan Manajemen ASN yang baik.
Sedangkan pemanfaatan teknologi untuk pengarsipan merupakan perwujudan dari Smart ASN.
Dengan demikian, Penulis merancang kegiatan aktualisasi mengenai “Pengelolaan Arsip Surat
Perintah Membayar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar”.
|
PENGELOLAAN ARSIP SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN 2022 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 2:07 PM
|
Enar Ardhi Lesmana
|
Laporan Aktualisasi_Enar Ardhi Lesmana.pdf
|
26 August 2022
|
Kantor Pertanahan Kota Cirebon juga
memiliki berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan
Youtube. Instagram sebagai salah satu aplikasi media sosial yang sedang masih
banyak digunakan, terdapat fitur yang sebenarnya dapat dimaksimalkan untuk
dijadikan sarana pusat informasi berbagai pelayanan pertanahan, akan tetapi
belum digunakan oleh media sosial Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Informasi
mengenai prosedur pelayanan pertanahan seperti pendaftaran hak atas tanah,
peralihan hak, pengukuran, penyelesaian sengketa serta informasi mengenai
berkas persyaratan yang perlu dilengkapi beserta informasi mengenai bentuk
konsep-konsep surat permohonan dan/atau surat pernyataan yang dibutuhkan
akan memudahkan masyarakat, karena dapat mengetahuinya tanpa harus datang
langsung ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
|
Optimalisasi Fitur Media Sosial Instagram untuk Sosialisasi Alur Prosedur Pengaduan Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 2:10 PM
|
Freddy Samputra Gah
|
Laporan Aktualisasi Freddy Gah REV .pdf
|
26 August 2022
|
Penulis bersama dengan pegawai PPNPN lainnya yang satu
ruangan harus melakukan validasi data kembali yang mana data dan dokumen
tersebut telah diunggah oleh PPAT di website/peramban KKP dalam rangka
pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Padahal menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik khususnya pada
Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 yang secara implisit menegaskan bahwa PPAT wajib
mempertanggungjawabkan segala kebenaran isi dokumen yang diunggah dan
menyimpannya. Namun pada kenyataannya, Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
terkesan formalitas belaka sehingga Penulis dan rekan-rekan kerja yang lain harus
memeriksa kembali apa yang telah diunggah oleh PPAT tersebut yang mana hal
tersebut jelas menghambat Kedudukan ASN sebagai salah satu soal penting dalam
Manajemen ASN yang tercantum pada Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas demi
terciptanya Nilai-Nilai Dasar (Core Values) ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
|
OPTIMALISASI VALIDASI DATA MELALUI PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 2:13 PM
|
Ganesha Mahotama
|
Arsip Digital Di Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bekasi FINAL.pdf
|
29 August 2022
|
Di ruang arsip Seksi Pengendalian & Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan
Kota Bekasi belum memiliki alat digitalisasi untuk mengback up bila ada arsip-arsip
maupun berkas-berkas yang hilang, padahal mungkin arsip-arsip ataupun berkas-berkas
tersebut tersebut merupakan bagian Arsip yng penting di Seksi V.
|
ARSIP DIGITAL DI SEKSI PENGENDALIAN & PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|
|
Wednesday, 8 February 2023, 2:15 PM
|
Hammam Murianatanesia Arrosyid
|
LAPORAN AKTUALISASI_HAMMAM MURIANATANESIA ARROSYID MSz.pdf
|
2 September 2022
|
Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas untuk mendukung optimalisasi seluruh proses
pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Cirebon maka penulis merasa perlu diangkat isu “Belum
tertibnya pengelolaan arsip warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon“.
Selanjutnya dalam pembahasannya akan dicari akar masalah dengan menggunakan alat bantu
analisis isu, setelah ditemukan akar masalah dari analisis tersebut maka akan dicari beberapa
gagasan-gagasan alternatif untuk melakukan pemecahan terhadap isu di atas. Penyusunan
laporan kegiatan beserta tahapan tahapannya juga akan diuraikan untuk melakukan “Optimalisasi
pengelolaan arsip warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon”.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP WARKAH DAN BUKU TANAH DENGAN PEMBUATAN SIJAWARA (SISTEM PEMINJAMAN WARKAH DAN BUKU TANAH) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IX
|
|