Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan tugas pengukuran dipasang juga titik-titk tertentu sepanjang garis batas bidang tanah. Untuk sudut-sudut batas tanah yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas, regulasi tentang pemasangan tanda batas telah tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahn Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 19A dijelaskan bahwa pemasangan tanda batas tanah dilakukan oleh pemohon atau pemilik tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tempat penulis ditugaskan, penulis mengamati adanya permasalahan dilapangan pada pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pada pendaftaran rutin yang dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri dan secara sistematik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kondisi ini selalu terus terjadi dan berlangsung sejak lama, sementara akibat yang ditimbulkan dari permasalahan mengenai tanda batas ini cukup serius untuk ditangani.

Sebagaimana hal yang mungkin seringkali terjadi di kantor Pertanahan dalam perihal permohonan hak atas tanah terutama pada pendaftaran tanah pertama kali. Adapun faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, bergitupula kurangnya sosialisasi dari pihak BPN sendiri. Sebagai pelayan publik, dalam melakukan segala tindakan pelayanan hendakya bekeraj secara maksimal dan optimal dalam memberikan pelayanan baik itu dari segi pelayanan permohonan di kantor pertanahan maupun dalam pemberian informasi-informasi penting terkait pertanahan Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis mengangkat judul laporan aktualisasi ini “OPTIMALISASI PEMBERIAN INFORMASI MENGENAI PROSEDUR PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI KEPADA MASYARAKAT”. Adapun aktualisasi ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton.

Sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah harus mampu melaksanaan penataan pertanahan yang baik diseluruh wilayah Indonesia. Core Issue yang diangkat dalam penulisan laporan ini berhubungan dengan isu atau permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan penempatan unit kerja peserta di bagian Penetapan Hak dan Pendaftaran, Isu yang dimaksud dalam hal ini adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi informasi 5 layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat, peserta mengamati bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti info-info tentang layanan pertanahan, hal tersebut di karenakan beberapa hal diantaranya Website Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yang belum dioperasikan secara maksimal dan belum diperbaharui, Sosialisasi layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat belum merata karena jarak rumah pemohon jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Media Sosial layanan Kantah Kabupaten Gunungkidul belum berjalan dengan optimal, Keterbatasan SDM untuk menjadi admin pengelola website dan medsos di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Belum ada SOP khusus pengelolaan website dan media social di Kantah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu peserta dalam publikasi informasi layanan pertanahan menggunakan cara media digital youtube dan media sosial, sehingga cara tersebut mungkin lebih efektif dan efisien.

yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan pendaftaran tanah pertama kali. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan tanah untuk keperluan rumah tempat tinggal dan keperluan pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah relatif tetap. Disamping itu, saat ini tanah merupakan obyek investasi dan mengakibatkan nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi. Hal-hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan sangatlah penting, maka diperlukannya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. Perlunya pendaftaran tanah bagi para pihak berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Untuk itu diperlukannya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan SOP pelayanan 4 pendaftaran tanah pertama kali. Hal tersebut memunculkan keinginan dari penulis untuk mencoba membuat gagasan-gagasan sebagai suatu inovasi agar meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara mandiri.

Dalam kegiatan aktualisasi, peserta ditugaskan untuk menganalisis isu/masalah dan dampaknya pada tempat tugas, serta dapat mengembangkan dan memilih alternatif gagasan dan manfaat yang sesuai dengan program, kebijakan, serta mampu menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi. Berdasarkan environmental scanning yang telah dilakukan selama masa percobaan sebagai calon Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, ditemukan isu Belum Optimalnya Pelaynan Pengecekan Sertipikat Online.

namun mengingat melekatnya tugas dan kewajiban penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait tunggakan berkas pemohon yang tidak lengkap sehingga menghambat proses penyelesaian pelayanan pemohon. Meskipun sudah ada pemberitahuan untuk melengkapi namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa berkas yang tak kunjung dilengkapi sehingga menghambat proses dan menjadi beban tunggakan untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyampaian informasi serta pendataan terkait berkas pemohon yang kurang lengkap yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan tunggakan permohonan yang ada di Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu kantor pertanahan yang memiliki target pensertipikatan tanah wakaf cukup banyak. Berdasarkan data yang terdapat di aplikasi Kakap (Kadaster Lengkap) DKI Jakarta, wilayah Jakarta Barat memiliki 1.911 masjid dan musholla yang tersebar di 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Dari jumlah data keseluruhan, lebih dari 50% masjid dan musholla belum bersertipikat. Percepatan pensertipikatan tanah wakaf diharapkan mampu meningkatkan jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau bersertipikat. Namun demikian, proses pengerjaan sertipikat belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring secara berkala agar proses pensertipikatan tanah wakaf bisa berlangsung secara optimal dan terselesaikan dengan baik.

Pelaksanaannya masih banyak masalah-masalah yang dihadapi perlu perbaikan dan percepatan dalam pelaksanaannya terutama terkait Validasi buku tanah, serta Kualitas Data Pertanahan masih sangat rendah banyak sekali data yang harus dientry tapi belum siap secara elektronik.hal ini sangat dominan dalam pelaksanaan pelayanan elektronik, harapannya setelah dilakukan pembenahan pada sektor ini maka akan meningkatkan kualitas pelayanan elektronik dan menambah jenis pelayanan pertanahan elektronik seperti Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah elektronik serta Kantor Pertanahan kabupaten Mamuju Tengah semakin siap untuk bertransformasi pada tahun 2023 untuk berperan mewujudkan seluruh pelayanan pertanahan berbasis elektronik

Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah yang terjadi terkait permohonan pencatatan pemblokiran dimana masyarakat yang kurang mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pencatatan blokir namun ketika menanyakan perihal persyaratan permohonan pencatatan blokir kepada pihak BPN masih saja ada kekurangan persyaratan yang sampai ke Seksi V (Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa) sehingga pekerjaan di Seksi V menjadi terhambat karena kekurangan berkas tersebut haruslah dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat yang nantinya dikirimkan ke alamat pemohon agar diketahui kekurangannya serta agar ditindaklanjuti pemohon untuk dilengkapi agar dapat diproses oleh BPN.