Rancangan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2020-2024. Pada Renstra untuk mencapai tujuan 4 dalam meningkatkan kualitas pelayan publik dan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing dimana sasaran strategisnya adalah terwujudnya tata kelola kelembagan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasi dan dari aspek pengendalian internal. Penyelesaian tunggakan merupakan bentuk peningkatan pelayan publik untuk penyelesaian tunggak sendiri perlu adanya monitoring dan evaluasi sedangkan data yang diterima merupakan data yang belum diolah sehingga belum bisa membantu memberikan kebijakan dalam penyelesaian tunggakan maka perlunya pengolahan data sehingga data bisa menjadi informasi yang nantinya informasi tersebut bisa menentukan kebijakan yang akan diambil sesuai dengan paaradigma berfikir pirmida data. Memangfaatkan teknologi informasi seperti google spreadseet dan google slide sebagai alat untuk mengelola dan memonitoring tunggakan.

Kemudian apabila pemohon dalam mengurus administrasi tanah mereka melalui Loket Prioritas ada persyaratan/berkas yang kurang lengkap, pemohon harus pulang terlebih dahulu untuk melengkapi berkas – berkas tersebut, dan menjadi kurang efisien harus bolak – balik dalam mengurus administrasi tanah mereka. Selain itu, untuk proses pendaftaran layanan Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati juga masih belum optimal, karena dalam proses pendaftaran layanan tersebut, pemohon harus melengkapi/mengisi formulir permohonannya terlebih dahulu ketika datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bahkan ada juga pemohon yang mengambil formulir permohonannya dahulu ke Kantor Pertanahan kemudian pulang lagi untuk mengisi formulir permohonan tersebut di rumah. Hal tersebut mengakibatkan proses pendaftaran layanan loket prioritas menjadi terhambat dan kurang efisien serta membuat waktu tunggu yang lama. Oleh karena itu, sesuai dengan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa informasi dan pendaftaran layanan Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati masih belum optimal. Isu tersebut berkaitan dengan materi agenda tiga yaitu Manajemen ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam melakukan tugas dan fungsi jabatannya, dan kaitannya dengan Smart ASN yaitu pemberian informasi dan pendaftaran pelayanan dengan memanfaatkan media digital. ASN harus memiliki digital skill dalam menjalankan pekerjaan.

Adanya informasi sangat penting bagi masyarakat. Minimnya informasi membuat masyarakat terkadang bingung dalam melakukan prosedur pendaftaran tanah. Yang seharusnya dapat melakukan pendaftaran sendiri dengan datang ke Kantor Pertanahan, namun masyarakat memilih untuk dikuasakan dengan alasan tidak mau susah. Pada era yang serba digital ini dan dalam melaksanakan tugas pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronis serta melaksanakan visi Kementerian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, Kantor Pertanahan dapat memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran pelatihan dasar pada agenda 3 (tiga) yaitu Manajemen ASN dan SMART ASN. ASN dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mewujudkan kapasitas digital skill (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada kegiatan aktualisasi ini penulis mengusulkan alternatif penyelesaian isu berupa “Optimalisasi Layanan Informasi Pendaftaran Tanah Melalui Media Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun 2022”.

Dari hasil diskusi serta wawancara yang dilaksanakan bersama Mentor, disimpulkan bahwa ketiga isu ini bisa digeneralisasikan menjadi sebuah isu besar yang memiliki akar pada “Belum Optimalnya Metode Pencatatan Dokumen (Dokumen Masuk, Dokumen Keluar/ Terbit Serta Kelengkapan Dokumen Sengketa) dan di Seksi PPS” yang menghasilkan dampak berupa “Belum Optimalnya Pengelolaan Fisik Dokumen Penanganan Permasalahan Di Seksi PPS” serta “Belum Optimalnya Manajemen Penataan Jadwal dan Eviden Agenda Di Seksi PPS”. Ketiga isu ini dapat dikonversi menjadi satu kalimat isu yaitu “Belum Optimalnya Mekanisme Pencatatan Dokumen, Pengelolaan Dokumen Fisik dan Penyimpanan Informasi Pelengkap pada Pelaksanaan Kegiatan Penangan Kasus Pertanahan di Seksi PPS Kabupaten Klaten”. Terdapat harapan dari Mentor bahwa dengan adanya kegiatan Aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis, ketiga isu ini dapat dipecahkan secara bersamaan dengan satu kali kegiatan yang terencana, efisien dan efektif. Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Perserta CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMART ASN dan Managemen ASN yang didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga).

Sejak Penulis melaksanakan tugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Penulis mendapatkan beberapa isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, salah satunya adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan Pengaduan”. Hal ini menjadikan kurangnya kepuasan dari masyarakat terkait tindak lanjut atas aduan yang telah disampaikan kepada penerima loket pengaduan, serta tidak maksimalnya fungsi ASN sebagai Pelayan Publik. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan 8 kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap pengaduan yang masuk perlu ditanggapi dengan baik secara professional dan proporsional. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul aktualisasi yaitu “Optimalisasi Proses Pengelolaan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas”.

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selanjutnya pengembangan kapasitas ASN diarahkan agar mampu beradaptasi dalam era Revolusi industry 4.0 yang bercirikan system berbasis siber akan membantu komunikasi satu dengan yang lainnya melalui internet atau dikenal dengan era digital. Kondisi tersbut menuntut tata Kelola pemerintahan ke arah yang penuh inovasi, adaptif dan transparan. Revolusi industry 4.0 juga menuntut pemerintah menggunakan system digitalisasi di seluruh aspek pelayanan public. Salah satu fungsi dari Kantor Wilayah ATR/BPN adalah memonitoring dan mengevaluasi kantor pertanahan yang ada di kabupaten. Untuk itu sebagai upaya untuk memonitoring dan evaluasi dengan cepat, dan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi maka penulis memberikan sebuah ide yaitu melakukan “Optimalisasi Pelaporan Pengolahan Data Kinerja PTSL Berbasis Whatsapp Bot di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Dalam upaya modernisasi pelayanan, salah satu proses yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Denpasar adalah kegiatan digitalisasi Warkah. Arsip dokumen pertanahan merupakan salah satu aset milik negara yang perlu diperhatikan keamanannya sehingga perlu adanya gagasan kreatif dalam proses dan sistem pengelolaan dan manajemen aset. Warkah sendiri merupakan sumber kepastian hukum dan sebagai bukti penerbitan sertipikat oleh BPN terkait dengan bidang – bidang tanah yang telah bersertipikat serta warkah yang memegang peranan dan digunakan oleh Pemerintah sebagai bukti otentik kepemilikan dan hak atas tanah. Dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Pengarsipan Berkas Permohonan Pelayanan Pertanahan yang Optimal, gagasan kreatif dengan memanfaatkan teknologi terkini sebagai salah satu proses peningkatan kualitas serta memaksimalkan kinerja ASN. Melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam sistem pengarsipan berkas permohonan pelayanan pertanahan ini diharapkan dapat mempermudah ASN khususnya dalam Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan bentuk proses pelayanan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selalu melakukan inovasi dalam pelayanan pertanahan. Salah satunya yaitu Hak Tanggungan Elektronik Nasional dan menghapus Hak Tanggungan Konvensional. Pendaftaran Hak Tanggungan yang terintegrasi system elektronik ini sangat mempermudah masyarakat. Dimana masyarakat bisa melakukan pendaftaraan Hak Tanggungan dalam hal ini biasanya dilakukan oleh PPAT dan Kreditur dari mana saja tanpa terbatas waktu. Namun pada praktiknya Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik masih mengalami kendala, salah satunya yaitu banyaknya berkas yang tertolak pada pendaftaran HT-el. Banyak berkas tertolak ini biasanya disebabkan karena dokumen persyaratan yang kurang. Maka dari itu sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, penulis membuat aktualisasi dengan judul “Pembuatan Buku Saku Digital Prosedur Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali”

Pada kelima isu tersebut adalah 1) Rendahnya spesifikasi sarana komputer, penunjang pentingnya pelayanan adalah terpenuhinya sarana yang memadai. 2) Belum optimalnya penggunaan system absesnsi online. 3) Belum efektifnya proses peminjaman buku tanah pada proses peralihan hak, pada pelayanan pertanahan tiap permohonan pelayanan pertanahan tersebut diawali dengan informasi yaitu pengecekan maupun validasi, kemudian pada proses peralihan memerlukan peminjaman buku tanah, Dalam proses peminjaman buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Sukabumi masih menggunakan cara manual. 4) Kebijakan yang berbeda – beda pada tiap manager loket. 5) Menumpuknya warkah PTSL. Dalam pelayanan publik membutuhkan perubahan dimana sistem yang lama yang tergolong manual harus beradaptasi dengan sistem yang modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar pelayanan semakin baik, terutama pada pelayanan administrasi pertanahan dan pentingnya data yang tersimpan seperti halnya buku tanah. Buku tanah memuat data – data pendaftaran dan juga data – data peralihan yang membutuhkan perlakuan kusus agar terjamin kepastian hukumnya, perlakuan tersebut dapat dimulai dari pendataan dan penyimpanan yang baik. Berdasarkan analisis yang telah diterapkan isu yang terpilih adalah Belum Efektifnya Proses Peminjaman Buku Tanah Pada Proses Peralihan Hak. 11 Dengan terpilihnya isu tersebut diharapkan akan mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik.

Peserta yang lolos seleksi wajib menjalani masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas. Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS melalui pelatihan online dan pelatihan klasikal. Peserta pelatihan dasar CPNS dibekali dengan materi pemahaman nilai-nilai dasar ASN melalui tahap pertama pelatihan self-learning MOOC, selanjutnya peserta melaksanakan tahap kedua yaitu distance learning yang mencakup e-learning (Synchronous-Asynchronous), melalui Learning Management System (LMS) dan aktualisasi di Kantor Pertanahan masing-masing. Pada tahap distance learning, setelah pemaparan materi secara online yang didampingi pengajar dari PPSDM, peserta diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi. Peserta ditugaskan untuk peka terhadap isu-isu aktual yang terjadi di instansi sejak pertama kali peserta ditugaskan pada penempatan masingmasing. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, selama kurang lebih 5 bulan bekerja di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, penulis mengamati dan mengobservasi isu-isu yang muncul. Dari isu tersebut diperlukan ide-ide solutif dan inovatif untuk mendukung sistem kerja kantor pertanahan agar lebih maju dan lebih baik.